Pertumbuhan Ekonomi 2020 Dibayangi Tripel Defisit

0
232
Denyut pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020 masih dibayang-bayangi oleh utang, defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN.

Nusantara.news, Jakarta – Ambisi pemerintah untuk mematok pertumbuhan ekonomi pada 2020 antara 5,3% hingga 5,6% masih harus berhadapan dengan tripel defisit. Akibatnya Pemerintahan Jokowi harus membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 lewat utang lagi.

Tak bisa dipungkiri, siapapun yang akan memimpin Indonesia 2019-2024 akan menghadapi tantangan besar. Mengingat pembiayaan APBN pada 2020 masih bertumpu pada utang, sehingga hasil ekspor dan investasi tak lagi mampu mengejar tripel defisit yang tak terbendung.

Defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN per Maret 2019 belum menunjukkan bahwa Indonesia pada 2020 akan membukukan surplus. Pada kuartal I 2019 defisit perdagangan masih tercatat sebesar US$193 juta, defisit transaksi berjalan US$9,1 miliar dan defisit APBN pada periode yang sama sudah menembus Rp102 triliun.

“Jadi target ekonomi 2020 masih dihantui dengan defisit dan utang yang semakin besar dengan yield (imbal hasil) utang mencapai 8% merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan, jelas ini akan menjadi ganjalan pertumbuhan ekonomi 2020,” menurut ekonom senior Rizal Ramli.

Sampai Februari 2019, total utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp4.567 triliun dengan cicilan bunga utang sampai Maret 2019 sebesar Rp70,6 triliun. Rizal melihat tidak ada strategi dan blue print yang jelas untuk mengurangi tripel defisit. Sehingga gembar-gembor ‘dongeng keberhasilan ekonomi’ selama ini benar-benar berhasil menghipnotis rakyat Indonesia.

Kalau (pemerintah) terlalu sering mendongeng akhirnya tertipu sendiri dengan dongeng palsu itu. Tapi korban sesungguhnya dari kampanye ‘post truth’ itu, mnurut Rizal, adalah rakyat Indonesia yang hidupnya semakin susah, karena daya belinya terus merosot.

“Loh, kalau gitu ngapain mau jadi presiden lagi? Kok tega-teganya sekadar menghabiskan waktu tanpa perbaikan kinerja ekonomi dan tanpa perbaikan nasib rakyat Indonesia? Sekadar melanjutkan kinerja ekonomi yang pas-pasan,” kritik Rizal.

Seperti diketahui, dengan terbatasnya kapasitas anggaran, baru-baru ini Pemerintah Jokowi mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) sebesar US$297,91 juta untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah pasca gempa tahun lalu.

Pinjaman berjenis Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan total pinjaman senilai US$297,91 juta.

Pinjaman sebesar US$188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng. 

Yang lebih menyedihkan Kementerian Keuangan mengakui kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN), terutama Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Pemeirntah Jokowi berisiko tinggi bagi Indonesia. Hal tersebut membuat pasar keuangan menjadi rapuh jika terdapat sentimen eksternal yang mendorong arus modal keluar (capital outflow).



Setidaknya hal itu diakui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman. Ia  mengatakan sejatinya kepemilikan asing di SBN ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, kepemilikan SBN oleh asing merupakan indikasi bahwa obligasi negara menarik bagi investor asing.

Arus modal asing ke SBN juga berpengaruh positif bagi neraca transaksi modal dan finansial sehingga berdampak baik bagi neraca pembayaran.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 2 Mei 2019, capital inflow ke SBN tercatat Rp66,3 triliun dan berkontribusi 50,15% terhadap inflow Rp132,4 triliun.


Namun, di sisi lain, kepemilikan asing di SBN justru menimbulkan risiko besar. SBN bisa mudah dilepas investor jika kondisi ekonomi sedang tak menentu.

“Kondisi keuangan Indonesia akan vulnerable jika ada pembalikan capital oleh asing," demikian pengakuan Luky akhir pekan lalu.



Menurut data Kemenkeu per 29 April 2019, total kepemilikan asing di SBN yang bisa diperdagangkan sebesar Rp962,57 triliun, atau 38,44% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. 


Luky mengatakan, angka ini sejatinya sudah lebih baik dibandingkan 2013 silam, di mana kepemilikan asing di SBN mencapai 41% kala Amerika Serikat melakukan kebijakan quantitative easing.

Namun kepemilikan asing ini masih lebih besar, sehingga pemerintah harus melakukan pendalaman pasar keuangan agar komposisi investor SBN domestik meningkat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah akan sengaja mengurangi kepemilikan asing di SBN.

“Tidak ada strategi bagi kami untuk membatasi kepemilikan asing, yang ada malah menambah ukuran investor domestik sehingga nanti secara langsung porsi domestik akan bertambah," jelas Luky.



Salah satu cara pendalaman pasar itu adalah dengan gencar menerbitkan SBN ritel secara daring di tahun ini. Sejak awal tahun, pemerintah telah menerbitkan empat kali SBN ritel yakni Savings Bond Ritel (SBR) 005 dengan raupan dana Rp4 triliun, Sukuk Tabungan (ST) 003 sebesar Rp3,13 triliun, dan Sukuk Ritel (SR) 011 sebesar Rp21,11 triliun, dan SBR 006 dengan raupan Rp2,26 triliun.

Hanya saja, SBN ritel tentu belum mengambil porsi terbesar dari total SBN outstanding pemerintah.

Meski telah menghimpun Rp30,5 triliun dari SBN ritel sejauh ini, ternyata utang SBN jatuh tempo malah tercatat Rp28 triliun. Sehingga, investor asing dalam jangka pendek masih diandalkan.

Kendati begitu, ia menilai risiko utang saat ini sudah membaik. ini terlihat dari 89,7% SBN menggunakan skema bunga tetap (interest-to-debt) dan imbal hasil SBN (yield) sudah turun 4,3% sepanjang kuartal I 2019.



"Dengan posisi ini, utang masih manageable dan comfortable di posisi seperti ini," demikian pengakuan Luky.

Dari ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa kebijakan utang masih akan dilanjutkan jika Jokowi terpilih lagi menjadi presiden 2019-2024. Bahkan pendalaman pasar keuangan, khususnya lewat SUN Ritel makin digalakkan. Sangat disayangkan belum ada formula yang ditawarkan untuk mengurangi utang sambil menggenjot pertumbuhan ekonomi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan stagnasi sebagaimana 4,5 tahun berjalan.

Itu juga artinya pemerintah akan mempertahankan kinerja tripel defisit oleh karena ketidakmampuannya memaksimalkan ekspor sekaligus memperkecil impor. Kinerja ekonomi yang buruk akan menjadi bayang-bayang rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Semoga tidak terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here