Pertumbuhan Ekonomi Tak Sesuai Harapan, Ini Penyebabnya

0
157
Wapres Jusuf Kalla mengakui pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 tidak sesuai harapan karena infrastruktur belum membawa efek langsung dan pertumbuhan kredit perbankan yang masih satu dijit.

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri ekonomi plus Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan di rumah dinasnya. Dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan.

Ini adalah pernyataan jujur Wapres dalam mengevaluasi ekonomi Indonesia sepanjang 2017. “Target pertubuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2% tak akan tercapai,” demikian kata Wapres saat di Istana Wapres.

Ini sebuah tradisi baru yang jujur dari pejabat negara, dimana upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sulit dicapai dalam kondisi ekonomi kontraksi sepanjang tahun 2017. Bahkan yang ada pejabat negara menutup-nutupi kegagalan pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Padahal kalau mau jujur tingkat kegagalan pencapaian pertumbuhan ekonomi itu tidak besar-besar amat. Kalau target pertumbuhan ekonomi 2017 dicanangkan sebesar 5,2%, maka tingkat pencapaian pertubuhan ekonomi yang dikatakan gagal itu ada pada kisaran 5,03% hingga 5,1%.

Tapi itulah kejujuran yang patut diacungkan jempol buat Wapres Jusuf Kalla, dia memang suka ceplas-ceplos yang membuat tak enak teman satu kabinet. Tapi bagi beliau sendiri itu hal biasa yang tak perlu diambil pusing.

Pada awal 2107, Presiden Jokowi sendiri sempat bersitegang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penetapan target pertumbuhan ekonomi. Presiden berharap target pertumbuhan ditetapkan sebesar 5,4%, sementara Menkeu menginginkan 4,1%.

Dalam perjalanannya, APBN 2017 menetapkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan adalah 4,1%. Namun akhirnya yang ditetapkan dalam APBN-P 2017, yakni 4,2%.

Beberapa alasan

Dalam evaluasinya Wapres mengungkapkan ada dua alasan pokok mengapa pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. Pertama, pembangunan infrastruktur yang belum memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian.

Padahal, lanjut Wapres, dalam dua tahun terakhir pemerintah sudah menggenjot habis-habisan pembangunan infrastruktur. Harapannya, agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Nyatanya pembangunan infrastruktur besar-besaran tersebut ternyata tidak sesuai harapan, karena efek infratruktur baru bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Kedua, pertumbuhan kredit perbankan yang diharapkan bisa menembus angka dua dijit, ternyata hanya berkontribusi memberikan laju pertumbuhan sektor perbankan hanya di bawah 8%.

Ketiga, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, dari konsumsi untuk berbelanja beralih menjadi belanja pariwisata. Hal ini ditandai oleh banyaknya masyarakat yang mengunjungi berbagai tempat wisata ketika ada libur panjang. Orang ramai berkunjung dimana-mana, namun tidak belanja, mereka hanya menghabiskan uang untuk jalan-jalan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyampaikan alasan keempat, konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah karena adanya penurunan daya beli.

Baik Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkeu Sri Mulyani pada awalnya tidak percaya dengan adanya penurunan daya beli. Namun setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 lalu mengumumkan memang benar terjadi penurunan daya beli di masyarakat, mereka pun tak berkomentar lagi.

Kelima, harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti batubara dan kelapa sawit sebenarnya sudah membaik ditandai dengan terjadi kenaikan harga. Namun ternyata membaiknya harga kedua komoditas ini hanya dinikmati oleh para perusahaan skala besar, sehingga belum menetes ke bawah.

Keenam, pencairan anggaran pemerintah dinilai lambat. Padahal pencairan tepat waktu dapat menjadi stimulus fiskal berupa efek pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Ketujuh, faktor ekonomi global yang masih lesu, turut mempengaruhi stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketimpangan dan pemerataan

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum bisa diikuti oleh pemerataan. Dengan kata lain masih ada kesenjangan dari aspek pendapatan. Dengan kata lain pertumbuhan yang tercipta tidak berkualitas.

Bambang menyebutkan setidaknya ada empat hal yang mendorong terjadinya ketimpangan. Keempat hal itu adalah timpangnya akses layanan dasar, kualitas pekerjaan, pendapatan dan aset, serta rendahnya jaring pengaman.

“Jadi pemerintah masih harus mengintervensi (tekan ketimpangan),” kata Bambang belum lama ini.

Menurut Bambang, fokus intervensi pemerintah ialah kepada kelompok masyarakat kelas bawah yang mencapai angka 40% dari total penduduk Indonesia. Pernyataan ini juga menanggapi data tren ketimpangan (gini ratio) cenderung menurun sepanjang lima tahun terakhir.

Pada September 2012 hingga September 2016, gini ratio Indonesia berturut-turut sebesar 0,41 ; 0,41 ; 0,41 ; 0,40 dan 0,39. Meski demikian, lanjut Bambang, penurunan gini ratio tidak selalu konsisten diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Bambang menyatakan dalam 16 tahun terakhir tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 5,3%. Ke depan, kata dia, pemerintah memilih untuk mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan dibandingkan menargetkan pada posisi yang tinggi.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan persoalan ketimpangan lazim dialami oleh negara-negara berpenduduk besar. Cina saja gini rationya menyentuh level 0,5.

Isu ketimpangan menjadi sensitif di Indonesia lantaran pendapatan per kapita penduduk rata-rata ada di posisi yang tanggung, yaitu sekitar US$3.800 per tahun. “Cina pendapatan rata-ratanya US$9.000. Sementara yang terendah kisaran US$2.000. Jadi relatif tidak sensitif,” ungkapnya.

Menurut Tony, langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk menekan angka kesenjangan, yaitu dengan pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait langsung dengan kehidupan rakyat. Ia berharap pemerintah menaikkan anggaran untuk infrastruktur. “Tidak ada solusi yang tunggal, jadi harus dikeroyok (antarlembaga).”

Ke depan, pemerintah Jokowi-JK harus memfokuskan pada upaya peningkatan sumber daya manusia guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Sebab sumber daya manusia yang lebih baik akan jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di sisi lain, prioritaskan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. Seperti membangun tol, hanya rakyat yang memiliki mobil saja, sehingga multiplier effect-nya kurang dirasakan oleh masyarakat.

Kecuali membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalur kereta api dan bandara, akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga aspek pemerataan dan pertumbuhan itu akan langsung dirasakan masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here