Instruksi Gubernur Tak Digubris

Perwali No 39/2012 Jadi Pijakan “Haramkan’’ Bangunan di Pamurbaya

0
360
Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)

Nusantara.news, Surabaya – Pemanfaatan kawasan konservasi di pantai timur Surabaya (Pamurbaya) kian massif sejak harga tanah di kota terbesar kedua Indonesia ini melambung tinggi. Apalagi di kawasan barat yang sebelumnya tidak dilirik karena tandus, sejak awal 2000-an sudah nyaris habis diborong Kelompok Ciputra dan disulap jadi kawasan pemukiman elit.

Desakan kebutuhan tempat tinggal akhirnya memaksa kawasan timur jadi incaran. Berbatasan dengan Selat Madura, fungsi kawasan ini yang cukup vital bagi Surabaya sebagai daerah resapan air, tidak menyurutkan pengembang untuk mengambilalih. Apalagi nilai ekonomisnya kian menjulang seiring proyek Jalan lingkar Luar Timur (JLLT) dimulai.

Terdesak kebutuhan rumah murah, warga juga memilih beli tanah sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dengan dasar Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Standar Teknis untuk pelayanan Pemanfaatan Ruang. Karenanya, begitu keluar aturan kawasan konservasi terlarang dijadikan pemukiman kendati lahannya milik pribadi, suara penolakan pun santer terdengar.

Salah satu tokoh masyarakat di kawasan Pamurbaya, Johan Fathurrokhman menegaskan kebijakan relokasi yang dipersiapkan Pemkot, harus juga pertimbangkan sisi kemanusiaan. “Penetapan kawasan konservasi itu diambil setelah warga membeli tambak yang direklamasi untuk dibangun rumah. Maunya kami, kalau memang relokasi bukan ganti rugi tapi ganti untung,” tegasnya beberapa hari lalu.

Namun ada persoalan lain yang tersimpan dari penetapan kawasan konservasi ini. Yakni dasar hukum yang diambil Pemkot Surabaya diduga tidak memiliki payung hukum kuat di atasnya. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/14563/013/2012. Dalam surat itu, Perwali Nomor 39 Tahun 2012 diinstruksikan supaya dicabut dan tidak diberlakukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa Timur kala itu, Rasiyo menjabarkan keputusan instruksi pencabutan setelah ada pengkajian yang melibatkan instansi terkait, menyusul penjelasan Walikota Tri Rismaharini memberlakukan Perwali Nomor 39 Tahun 2012. Ada 4 poin penjelasan Rasiyo dalam surat keluar 15 Oktober 2012 itu.

Di antaranya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata Ruang Wilayah Kota masih berlaku dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Surabaya. Hal itu sudah terinci sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Zonasi yang harus mengacu pada perda bukan perwali. Aturan ini juga berlaku di seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur.

Dasar Pemprov Jatim sendiri adalah pasal 164-165 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang. Intinya, dalam PP itu jika dasar penerbitan izin belum ada, maka aturan lama yang harus jadi acuan dengan tetap memperhatikan pedoman penataan ruang yang ditetapkan menteri terkait. Artinya, Pemkot Surabaya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Provinsi dalam penetapannya.

Kondisi ini yang membuat pusing petugas di lapangan. “Secara aturan, cantolan hukumnya masih abu-abu. Namun Pemkot Surabaya secara sepihak tetap jalan terus memberlakukan kawasan konservasi meskipun sudah ada warga yang tinggal di sana puluhan tahun sebelum perwali itu muncul,” terang seorang pengembang kecil yang menjadi sumber penelusuran Nusantara.news, Kamis (9/3/2017).

Penetapan kawasan konservasi Pamurbaya dalam perwali itu, diberlakukan sepanjang garis pantai hingga 10 kilometer ke darat. Ketetapan ini yang membuat pemilik lahan banyak terperangkap aturan. Apalagi dasar hukum Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang RTRW Surabaya, tidak dilampiri dengan garis merah tapal batas daerah konservasi, sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tata ruang.

Hal itu juga diketahui tidak sesuai dengan PP Nomor 69 tahun 1996 tentang kewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tahun 2001 tentang pengukuhan hutan. Selain Perda tersebut telah habis masa berlakunya sesuai Undang-Undang tata ruang tahun 2007, dan setelah selama jangka tiga tahun tidak dilakukan revisi.

“Bu Risma juga mengakui pada suratnya kepada Gubernur jika ada kevakuman hukum terhadap pelayanan perizinan menyangkut daerah konservasi pantai timur Surabaya. Namun pelaksanannya (kawasan konservasi) terus berlanjut dan ribuan hektar tanah penduduk berstatus Petok D dan sertifikat hak milik saat ini ibarat tanah makam yang tidak mempunyai nilai apapun,” keluhnya yang mengaku sempat dikomplain penggunanya karena sudah terlanjur beli namun terancam direlokasi.

Beda Jauh dengan Master Plan Buatan 1980-an

Selain itu, pembuatan Perda Nomor 3 Tahun 2007 sangat jauh berbeda dari teknis penerapan maupun pemanfaatannya dengan master plan Surabaya tahun 2000. Dalam konsep master plan tahun 2000 yang dibuat era tahun 1980-an, sosialisasinya dilakukan selama setahun lebih secara berturut-turut kepada masyarakat untuk diambil usulan dan masukan dari masyarakat.

Sementara sosialisasi Perda 3 tahun 2007 baru diketahui warga ketika menuntaskan urusan dengan DCKTR terkait perizinan. “Jika tidak, saya yakin masyarakat banyak yang tidak tahu dan memahami perda tersebut,” tutup sumber sembari menyebut perbedaan perlakuan jika pengembang besar yang mengurus izin di lokasi yang sama.

Lebih aneh lagi, Perda Nomor 3 Tahun 2007 tidak diikuti dengan mencabut Perda Nomor 8 Tahun 1989 tentang garis kebijakan pembangunan di kawasan Pamurbaya seluas 3.000 hektar. Selain tidak dilengkapi dengan Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Rencana Zonasi, dua aturan itu sebelumnya membolehkan pembangunan kawasan timur, bahkan untuk industri.

Hal ini diperkuat dengan persetujuan Badan Pertimbangan Daerah Surabaya pada 1990. Pengembangan Pamurbaya melalui suratnya Nomor: 050/195/402.4/90 menyebutkan, prioritas pembangunannya dengan jalan outer ring road, inventarisasi asset tanah ganjaran dan kas desa, melindungi para pemilik tanah dan direncanakan pula sebagai kawasan industri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here