Peta Politik di DPR Menangkan President Threshold 20-25%

0
459
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI pada Kamis (13/7) malam kembali gagal mengambil keputusan atas 5 isu krusial yang terkatung-katung sejak bulan April lalu.

Sebenarnya ada 5 Fraksi yang sudah memilih Paket A, masing-masing PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, Parta Nasdem dan Partai Hanura. Sedangkan 4 Fraksi sisanya, masing-masing Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB dan PKS belum memutuskan satu diantara 5 paket yang ditawarkan Pansus RUU Pemilu. Akhirnya Pansus sepakat membawa keputusan ke sidang paripurna DPR-RI.

Berikut ini Tabel ke-5 Paket yang ditawarkan Pansus RUU Pemilu

Dengan melihat Peta suara fraksi-fraksi, apabila terpaksa dilakukan voting kemungkinan besar pemenangnya adalah Paket A, dengan hitungan sebagai berikut

Dengan perolehan 291 suara sebenarnya pendukung Opsi Presidential Threshold 20 % jumlah kursi di DPR dan/atau 25 % dari perolehan suara yang sah telah memenangkan pertarungan. Artinya sistem tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014. Perbedaannya hanya pada Parliamentary Threshold yang naik menjadi 4 persen, dan kembali digunakannya metode konversi Saint Lague Murni seperti pada Pemilu 2009 setelah pada Pemilu 2014 menggunakan metode konversi suara Quota Hare.

Sebenarnya, Opsi Presidential Threshold 20%/25% juga ditawarkan oleh opsi pada Paket E. Perbedaannya ada pada Parliamentary Threshold yang naik menjadi 4 % pada Paket A dan tetap 3,5 % pada Paket E, dan sistem Saint Lague Murni pada Paket A dan sistem Quota Hare pada Paket E.

Sebelumnya PDI Perjuangan yang menginginkan methoda konversi suara Quota Hare cenderung memilih Paket E. Namun Partai Golkar tetap bersikeras menggunakan methode konversi suara Saint Lague Murni sehingga PDI Perjuangan dengan mediasi pemerintah melunak untuk memilih Paket A sehingga Paket E hampir dipastikan tidak ada pemilihnya.

Dengan memilih Paket A yang didukung oleh pemerintah, ketentuan Presidential Threshold 20%/25% hampir dipastikan menang. Terlebih karena tidak memilih orang maka keputusan diambil secara terbuka. Bisa saja anggota DPR bertentangan keputusan dengan suara fraksinya, namun karena diputuskan secara terbuka maka sudah pasti aka nada sanksi apabila suaranya berseberangan dengan keputsan fraksinya.

Meskipun belum menjadi keputusan resmi, namun Tjahjo Kumolo terlihat lebih sumringah dari waktu-waktu sebelumnya. Dia menyambut baik bertambahnya dukungan Presidential Threshold 20%/25% yang semula hanya didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Nasdem, kini mendapatkan amunisi baru dari Fraksi PPP dan Fraksi Partai Hanura. Artinya, diantara 560 kursi DPR-RI sudah 291 kursi atau lebih dari separo yang memilih opsi Presidential Threshold 20%/25%.

Partai Demokrat tampaknya bersikukuh dengan opsi Presidential Threshold 0 %. Sedangkan Gerindra, PKB, PKS dan PAN suaranya masih terpecah antara pilihan Paket C dan Paket D. Apabila ke-4 partai ini bergabung hanya dalam satu paket C atau D suaranya tetap kalah. Terlebih apabila PKB menyeberang ke Paket A.

Paling masuk akal agar selisih suara tidak terlalu njomplang, ke-4 partai ini mengikuti Partai Demokrat untuk memilih Paket B sehingga bisa meraih suara maksimal 269 suara. Memang masih kalah, tapi paling tidak memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk misalnya membawa keputusan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Maka kekalahan Opsi Presidential Threshold 0 % dalam Sidang Paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (20/7) lusa, sebenarnya bukan lonceng kematian. Karena keputusan itu masih bisa diperkarakan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Repotnya lagi, bagaimana jadinya nanti apabila MK mengabulkan gugatan uji materi sebut saja oleh Fraksi Partai Demokrat sekaligus membatalkan Presidential Threshold 20%/25% sedangkan proses Pemilu yang merujuk kepada Undang-undang ini sudah berjalan?

Keputusan MK yang menilai ketentuan Presidential Threshold sebagai pelanggaran konstitusi sudah pasti akan berdampak serius terhadap keabsahan siapapun calon Presiden-calon Wakil Presiden yang terpilih melalui UU ini. Apakah dengan demikian Pemilu Presiden akan diulang? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here