Politik Pangan (1)

Petani dan Industri Pangan: Lahan Terdesak Industri

0
110

Nusantara.news – Profesi petani di Indonesia belum menjamin hidup layak bagi seorang kepala keluarga, karena kepemilikan lahannya rata-rata hanya berjumlah 0,3 hektare. Dengan demikian, saat ini seorang petani hanya mampu menghasilkan beras 1 ton per tahun, atau dengan penghasilan rata-rata Rp 9 juta per tahun. Biaya produksi diperkirakan Rp 4 juta, sehingga margin keuntungan hanya sekitar Rp 5 juta per tahun. Jika dibagi per bulan maka seorang petani hanya akan menghasilkan Rp 400.000 per bulan, tentunya petani tidak bisa hidup dengan penghasilan itu.

Oleh karena itu, saat ini telah terjadi pengurangan jumlah petani secara signifikan. Pada sensus tahun 1990, profesi petani masih digeluti oleh sekitar 85 juta orang (Sensus Penduduk Indonesia, dari 179 juta jiwa 49% adalah petani). Tapi di tahun 2010, tercatat jumlah petani hanya sebanyak 40 juta orang padahal penduduk Indonesia semakin bertambah (240,7 juta jiwa).

Banyak petani tapi tidak mempunyai lahan alias hanya sebagai buruh, sementara penghasilan profesi buruh tani hanya cukup untuk membiayai hidup sehari-hari saja. Program Pemerintah tentang redistribusi aset sejumlah 9 juta hektare di seluruh Indonesia tentu sangat baik, karena bisa mengubah ketimpangan sosial, yaitu bagi petani pemilik lahan 0,3 hektare yang menjadi miskin.

Alih fungsi lahan, terdesak industri

Namun salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah tidak taat azas dan aturan. Produktivitas di bidang pertanian kalah dengan produktivitas bidang industri dan perumahan. Alih fungsi lahan menjadi-jadi, tercatat warisan Soeharto, seperti waduk dan pengairan yang begitu luar biasa, walau hanya di Pulau Jawa, saat ini efektif 25% yang masih berfungsi. Ketidakpatuhan aparat pemerintah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga kalah dengan kelompok industri yang berekspansi dengan cara ‘gratifikasi’ atau ‘sogokan’, lalu mengubah fungsi lahan pertanian. Petani digusur dengan alasan pertumbuhan industri dan penyediaan lapangan kerja.

Meskipun akhirnya kita tahu, ternyata pertumbuhan saat ini tidak berkorelasi positif dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Penyebabnya, karena aset terkonsentrasi hanya pada segelintir orang saja, yang  mayoritas merupakan etnis Cina.

Redistribusi aset merupakan salah satu solusi bagi petani, dari 9 juta hektare lahan tidur, ada 2 juta hektare yang siap dibagi, 7 juta hektare masih bersengketa antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha. Secara ideal pada perencanaan pembangunan selalu ada kata-kata “keseimbangan” antara sektor pertanian dan sektor industri. Tapi nyatanya hubungan saling menguntungkan sulit terjadi karena negara ditentukan oleh kekuatan modal (kapitalisme) yang tentu dimiliki oleh sektor industri, sementara sektor pertanian apa pun perlu proteksi dari pemerintah.

Pemerintah seharusnya dapat melakukan transformasi, karena saat ini jumlah petani pada tahun 2016 masih 40 juta orang dan rentan terhadap gejolak ekonomi, berarti rentan menjadi miskin. Jika tidak diproteksi, artinya mengabaikan 60% penduduk Indonesia (4 anggota keluarga x 40 juta petani) = 160 juta penduduk. Sudah menjadi tugas Negara berfungsi melindungi dan menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Toh, sudah terbukti ternyata konglomerasi tidak berdampak positif terhadap lahirnya kelas menengah baru secara signifikan, dan belum mampu menanggulangi kemiskinan seperti di Korea Selatan dengan Chaebol, konglomerat Korea Selatan yang bahu-membahu menghadapi masalah negara dalam kondisi apa pun. Seyogyanya, Pemerintahan Joko Widodo, dalam hal ini, seperti era Soeharto, ada komitmen yang jelas terhadap pembangunan sektor pertanian, tidak sekadar sloganistik pada Nawacita.

Krisis pangan tahun 2030

FAO (Food and Agriculture Organization) dan pengamat pangan dunia mengingatkan jika di tahun 2030 akan terjadi krisis pangan dunia karena ledakan jumlah penduduk dunia. Jika suatu negara tidak menanam atau mempersiapkan stok pangan, kondisi rakyat di tahun tersebut akan terancam kelaparan. Kita masih ingat kelaparan di Afrika pada tahun 1970-an akibat krisis pangan. Jangan sampai terjadi di negara kita yang lahannya subur hanya karena pemerintahnya lalai.

Hubungan yang saling mendukung antara sektor pertanian dan industri menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu caranya, diupayakan agar uang CSR (Corporate Social Responsibility) dari konglomerat jangan hanya terfokus di sektor pendidikan, kesehatan, atau olahraga saja. Saat ini, kita tahu bahwa konglomerat membuat yayasan, lalu CSR bagaikan keluar dari kantong kanan ke kantong kiri.

Pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang berorientasi pada usaha pangan menjadi strategi bagaimana sektor industri dengan skema CSR dan “Bapak Angkat” memajukan sektor pertanian. Secara bisnis juga menjadi pelaku hilirisasi sektor pertanian dan pangan. Lidah buaya saja, konon bisa menjadi 40 jenis sektor olahan selain kesehatan, bisa diolah untuk kosmetik dan industri lainnya.

Akses lahan, pupuk, bibit, teknologi, keuangan, dan modal, serta distribusi penjualan akan berhasil jika petani dibantu penuh oleh Pemerintah dan pengusaha besar. Pemerintah harus memulai sebagai fasilitator, akselerator, dan regulator mendorong terjadinya harmonisasi sektor industri dan sektor pertanian.

Membangun pertanian, membangun desa

Tujuh puluh persen wilayah Indonesia berada di desa, dan mayoritas mata pencahariannya adalah pertanian. Pembangunan desa ditentukan oleh sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya. Indonesia dikenal kaya dengan sumber daya alam, namun 85% kini sudah dimiliki Asing.

Pemerintah harus membangun infrastruktur, maka itu pemerintahan Joko Widodo sudah tepat dengan membangun infrastruktur. Desa harus mampu melihat kebutuhan pasar dari barang-barang yang dihasilkan oleh desa tersebut. Masyarakat desa, khususnya petani, didorong dan difasilitasi untuk melek teknologi, dan akan efisien dalam berbisnis.

Selanjutnya, pembangunan desa berdasarkan demografi dan kualitas SDM, maka dari itu diperlukan pendidikan vokasional sesuai kebutuhan desa. Kebijaksanaan dan kepemimpinan di pemerintahan serta badan usaha desa menentukan upaya peningkatan pembangunan desa.

SDA memang faktor penentu berhasilnya suatu desa, tapi bukan berarti yang tidak memiliki SDA akan sulit hidupnya. SDA juga tidak akan memiliki nilai jual jika tidak bisa didistribusikan dengan baik, karena infrastruktur tidak memadai atau mahal.

Pembangunan terfokus di Pulau Jawa dan memprioritaskan kepentingan kota. Sementara, desa baru mulai dipikirkan setelah ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar setiap desa dan mendorong BUMDES hadir sebagai pemicu pertumbuhan yang berefek pada peningkatan kesejahteraan rakyat desa. Program ini diharapkan mampu memperkecil ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah dan konglomerat melalui CSR harus menjadikan pertanian sebagai programnya.

Pemerintah berjanji untuk selalu meningkatkan dana transfer daerah, hanya saja dibatasi ketersediaan dana APBN. Tahun ini saja APBN defisit sekitar Rp 330 triliun, Pemerintah memutus hubungan dengan JP Morgan yang menjadi dealer utama SUN (Surat Utang Negara) yang seharusnya mampu menutupi defisit tersebut dan Pemerintah berupaya menjual sendiri secara ritel.

Mulai sekitar tahun 1988 Pemerintah sudah mulai meningkatkan strategi wilayah, karena terlalu kejam jika membiarkan disparitas harga terlalu tinggi antara Pulau Jawa dengan Papua karena mahalnya biaya distribusi.

Disparitas di sektor wilayah juga mencerminkan terjadi di pemerintahan. Terjadi ironi di daerah yang sumber daya alamnya maju, dengan kemajuan industri di daerahnya seperti batubara di Kalimantan, emas di Timika-Papua, namun belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Mengoreksi Target Pertumbuhan

Disparitas Indonesia Barat dengan Indonesia Timur hanya akan bisa dipersempit melalui pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sebesar Rp 5.000 triliun. Sementara setiap tahun pemerintah baru mampu menyediakan dana 7% dari APBN atau sekitar Rp 150 triliun. Sedangkan skema dengan Cina (Turnkey Project Management) mendapat tentangan dari berbagai pihak, mengingat eksesnya yang buruk seperti yang terjadi di Afrika.

Ironi Indonesia, dengan SDA yang kaya-raya, sementara puluhan juta rakyatnya miskin, ibarat kelaparan di lumbung padi. Orang kota memberi cap orang desa sebagai kelompok yang tidak memiliki kualitas (evolutionary universals) untuk memperbaiki diri menjadi manusia modern.

Pembangunan pedesaan sejak tahun 1970-an sampai saat ini belum memiliki dampak yang besar. Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar sosial ekonomi di Indonesia. Dari segi hukum dan politik, masalah ketidakadilan terjadi sebagai efek dari masalah kemiskinan.

Keinginan Presiden Joko Widodo (good will) yang telah menjadi political will dalam hal redistribusi aset memang baik, diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan SDM melalui pendidikan vokasional. Pembangunan desa dan pertanian akan berhasil jika memadai ketersediaan dana kredit di luar skema perbankan, seperti kredit dana bergulir dengan skema tanggung renteng sangat cocok di desa.

Dikenal 5 prinsip dasar membangun pedesaan: (1) Pemusatan pembangunan pedesaan di daerah padat penduduk dan miskin; (2) Peningkatan tahap hidup menjadi orientasi program yang terukur; (3) Kemandirian; (4) Anorientasi Solusi; (5) Partisipasi masyarakat desa.

BUMDES harus memiliki atmosfer yang sama dengan desa tersebut, jangan sampai budaya korporasi dipaksakan, jika hal tersebut dipaksakan dipastikan program akan gagal.

Tanpa kemampuan artikulasi dan agresi yang sesuai kultur, dan kebijakan lokal, sudah pasti akan menjadi masalah, seperti halnya dengan koperasi, karena hanya memperkaya pengurus, bukan anggotanya.

Tujuan utama pembangunan desa adalah memobilisasi, mendorong, memotivasi, untuk membangun sesuai kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Sebenarnya, tentu akan diperoleh partisipasi efektif karena mereka merasakan manfaatnya. Desentralisasi yang berwawasan pertanian dan berorientasi pada konsumsi lokal semakin diberi tekanan di dalam pembangunan pedesaan. Rakyat mendukung pembangunan infrastruktur, tapi jangan juga berharap cepat dampaknya, karena sebagian sudah terlanjur rentan dalam kemiskinan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here