Petani Jatim Dirugikan Harga Tebu Nyaris di Bawah Ongkos Produksi

0
43
Barisan truk pengangkut tebu saat aksi oleh APTRI di salah satu jalan protokol di Kediri, Kamis (24/8). Aksi ini untuk menuntut pemerintah agar menghentikan impor gula, menaikkan HET gula petani, dan menolak PPN. foto Antara

Nusantara.news, Surabaya – Kebutuhan gula nasional pada 2017 mencapai 3,5 juta ton. Sayangnya, tingkat produksi dalam negeri tidak mencukupi yang ujung-ujungnya berpengaruh pada harga di pasaran. Untuk menutupi kekurangan itu, produksi lokal diprediksi hanya mencapai 2,2 juta ton, pemerintah mengambil langkah dengan membuka impor gula curah (rafinasi, RED).

Faktanya, gula curah yang didatangkan untuk mencukupi kebutuhan industri makanan dan minuman, justru kerap membanjiri pasar lokal. Dampaknya, petani kembali jadi korban karena harga tebu jatuh nyaris di bawah ongkos produksi. Seolah jatuh masih tertimpa tangga, petani tebu juga menghadapi aturan pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Situasi pelik ini yang melatari gejolak di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Tulungagung. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Republik Indonesia (APTRI) setempat menggelar aksi solidaritas nasional mogok massal selama 10 menit di depan pintu masuk Pabrik Gula (PG) Modjopanggung, Tulungagung, Kamis (24/8/2017).

Empat tuntutan mereka suarakan kepada pemerintah. Yakni penghapusan kebijakan PPN (pajak pertambahan nilai) gula 10 persen dengan keluarnya dengan keluarnya PMK, setop gula impor dan kenaikan HPP (harga pokok penjualan) serta HET (harga eceran tertinggi). “Aksi ini bagian dari solidaritas kami terhadap gerakan aksi yang diinstruksikan DPP APTRI secara nasional,” kata pengurus APTRI Tulungagung Sutrisno kepada wartawan.

Kendati tak merasakan langsung dampak kebijakan PPN 10 persen terhadap produksi gula nasional, namun aturan itu tetap akan berpengaruh negatif terhadap harga tebu di tingkat petani. “Kenapa kami menolak, ya karena fluktuasi harga tebu rakyat ini patokannya adalah rendemen dan harga gula. Kalau investor atau pedagang menahan produksi gula karena kebijakan PPN yang memberatkan itu, tentu efek dominonya tentu sampai juga ke petani,” terangnya.

Kendati PPN ditujukan kepada pembeli, faktanya memang petani yang terbebani. Hal ini bahkan sudah terjadi pada musim giling Mei 2017. “Memang wacananya yang dikenakan pajak adalah investor, namun kenyataannya pajak tersebut kami yang nanggung, sehingga penghasilan petani semakin kecil,” keluh Sutrisno.

Padahal nasib petani tebu, tak semanis rasa gula sejak kran impor dibuka pada 2008. Perlahan, harga gula rakyat turun dan kurang diminati masyarakat. Ironisnya, desakan APTRI pada pemerintah untuk menaikkan harga pokok penjualan (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran juga belum dipenuhi.

“Bayangkan saja, saat ini gula dari petani hanya dipatok sebesar Rp9.600 per kilogram, sehingga pendapatan petani hanya cukup untuk biaya pemeliharaan tebu hingga musim panen berikutnya. Idealnya, HET Rp12.500 di atas besaran biaya pokok produksi (BPP) yang kini mencapai Rp10.700 per kilogramnya sehingga petani baru menikmati keuntungan,” sebut Sutrisno.

SNI Pisau Bermata Dua Bagi Petani

Masalah kian pelik dengan polemik standarisasi SNI gula yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Setelah terjadi di Cirebon, penyegelan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan juga dilakukan terhadap gula milik PT Perkebunan Nusantara XI di PG Panji.

General Manager PG Panji Agus Zain Arifin kepada wartawan, Rabu (23/8/2017), mengatakan gudang yang disegel berisi 3.400 ton gula. Padahal pihaknya yakin jika gula yang diproduksi sudah memenuhi SNI. Apalagi setelah keluar hasil uji laboratorium yang menyebutkan jika hasil IU (ICUMSA Unit) 242 atau sudah memenuhi SNI. “Yang rugi bukan hanya PG, tapi juga petani karena segel hingga kini belum dibuka,” katanya dalam rilis ke media.

Petani dirugikan? Nalar awam memang gula yang disegel di gudang PG Panji harusnya milik PTPN. Namun dengan disetopnya sistem bagi hasil antara APTRI dengan pabrik pelat merah mulai musim giling tahun ini, otomatis 100 persen petani yang memegang rendemen. Ini yang membuat posisi petani jadi kian lemah dan hasil panen kerap dinilai tidak penuhi SNI.

Apalagi jika importir gula punya itikad sesat menutup akses dengan mengkoordinir pabrik, BSN selaku lembaga pengeluar SNI, PKTN dan Bulog agar tidak menerima hasil panen tebu petani. Di beberapa PG yang dikelola PTPN, pemasukan kesannya hanya diterima dari menyewakan mesin giling pada petani. Sedangkan untuk mengisi kekosongan order karena petani sudah enggan menanam tebu, proyekan dari importir untuk mengemas gula rafinasi pun terpaksa diterima.

Kehadiran negara sangat diperlukan untuk mengurai karut marut ini. Jika tidak bisa mengurai satu persatu, setidaknya ada prioritas apa yang harus dilakukan. Paling tidak, sebelum menerapkan aturan ideal, ada pembinaan masif mulai dari tingkat petani hingga pabrik. Jangan sampai justru muncul tudingan saling menyalahkan.

PKTN maupun PG sendiri tidak bisa serta merta disalahkan. Sebab, jika gula bermutu jelek dilepas ke pasar, pemerintah yang akan dianggap tidak bertanggung jawab di tengah tuntutan harga pasar harus murah. Semua pihak hanya perlu duduk bersama untuk melakukan pengawasan bareng. Mulai dari tingkat petani, dicarikan cara bagaimana tingkat rendemen ditekan hingga titik terendah. Paling tidak sama dengan Thailand dan Australia yang mencapai 11 persen. Saat ini, rata-rata rendemen tebu petani lokal berkisar 7 persen.

Sedangkan di level pemerintah, harus mulai disusun program revitalisasi mesin PG, melakukan pembinaan petani, peningkatan kualitas bibit, peningkatan rendemen. Caranya, dengan sinkronkan langkah antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jangan sampai berlarut karena rata-rata petani tebu tinggal di kawasan kurang subur yang tingkat kesejahteraannya di level menengah. Tetapi yang terpenting, jika ketahanan sosial petani tebu kuat, celah kembali terjajah secara ekonomi seperti masa lalu bisa ditepis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here