Petani Tebu Terjepit Kartel dan Harga Pemerintah

1
354
Sejumlah buruh mengangkut tebu saat panen di pesawahan Desa Bendo, Magetan, Jawa Timur, Selasa (11/7). Buruh tebu musiman asal Kabupaten Blora, Jateng tersebut tersebut mengaku memanfaatkan datangnya musim panen tebu dengan menjadi buruh panen dan angkut tebu dengan upah Rp85 ribu per hari. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras/17

Nusantara.news, Jakarta – Cara pemerintah mengendalikan inflasi di sektor pangan, khususnya dalam penerapan Harga Eceren Tertinggi (HET) gula, menuai persoalan di lapangan. Kebijakan yang indah itu berujung dibebankannya pengendalian inflasi ke petani tebu, sektor terlemah dalam mata rantai produksi gula nasional.

Tidak mengherankan apabila penerapan HET Rp.12.500 per Kg yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.27/M-DAG/PER/5/2017 sejak diundangkan sudah menuai protes oleh sejumlah kalangan. Permendag yang mengatur harga acuan pembelian bahan pangan di tingkat petani dan penerapan HET di tingkat konsumen dinilai tidak efektif.

Bahkan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyebut pengaturan HET untuk sejumlah komoditas pangan, termasuk gula, kurang memberikan dampak pada penurunan harga pangan di pasar tradisional. “Penyebabnya tak lain karena struktur perdagangan kita belum siap,” ujarnya.

Menolak HET Gula

Pemberlakuan HET Rp 12.500 per Kg juga dinilai oleh Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen akan memberatkan petani tebu. Penyebabnya tak lain adalah cara hitung pemerintah yang menyebut rendamen tebu mencapai 10%. Padahal kadar gula di dalam batang tebu hanya berkisar 7%, bahkan kurang dari itu.

Rendamen adalah kadar gula yang tersimpan dalam batang tebu. Rendamen 7% berarti diantara 100 Kg batang tebu akan menghasilkan gula 7 Kg. Dengan perhitungan seperti itu, lanjut Soemitro, mestinya harga pokok penjualan (HPP) gula di tingkat petani adalah Rp11.700 per Kg dan HET dipatok sebesar Rp 15.000 per Kg.

“Kalau sekarang HET Rp 12.500/kg ya memberatkan. Mendag enggak mau dengar kami, ada pedagang jual Rp 13.000/kg langsung kirim Satgas (Pangan). Padahal ini kan masih murah enggak memberatkan,” beber Soemitro saat memprotes rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) di kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Kamis (12/7) lalu.

Soemitro mengakui, HET sebesar itu bisa diberlakukan apabila yang digunakan sebagai patokan adalah rendamen 10% sebagaimana yang dihitung oleh pemerintah.

Namun kenyataannya rendamen hanya berkisar 7% ke bawah. Sedangkan produktivitas tanaman tebu tahun ini di bawah 80 ton per hektar. Dengan rendamen 7% maka biaya produksi mencapai Rp9.500 – 10.500 per Kg. “Kami baru bisa meraih untung apabila produktivitas sebesar 100 ton per hektar dan rendamen mencapai 10%,”terang Soemitro.

Sudah itu, terbetik kabar pula kalau penjualan tebu rakyat akan dikenai PPN 10%. Maka APTRI pun dengan dipimpin Ketua Umumnya langsung mendatangi kantor pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Kamis (13/7) lalu.

Usai pertemuan tertutup, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan PPN 10% tidak akan berlaku untuk petani yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar/tahun.

“Jelas ya, jadi karena petani bukan pengusaha kena pajak karena omzetnya setahun di bawah Rp 4,8 miliar/tahun, jadi apapun jangankan gula, apapun yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar/tahun itu tidak kena PPN atau tidak dipungut PPN baik oleh pedagang atau oleh siapapun,” terang Ken usai pertemuan.

Ketua Umum DPP APTRI Soemitro Samadikun akan mensosialisasikan hasil pertemuan ini ke petani tebu, bahwa setiap transaksi yang dilakukan petani kepada pedagang tidak dikenai biaya PPN 10%. Ken juga menegaskan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pedagang tidak dapat membebankan PPN yang terutang kepada petani.

Namun Soemitro Samadikoen tetap mendesak pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) bahan baku gula. Dia berharap, dengan naiknya HET menjadi Rp 14.000 hingga Rp 15.000 akan lebih mendorong petani tebu meningkatkan produktivitasnya. “Kenaikan ini akan menaikkan semangat petani untuk berbudidaya tanam yang bagus, dan meningkatkan pendapatan, serta gairah untuk menanam kebun ini bertambah,” tuntut Soemitro.

Kenaikan harga gula, lanjut Soemitro, tidak akan berpengaruh besar kepada masyarakat Indonesia. Sebab kebutuhan gula masyarakat Indonesia lebih kecil dibandingkan kebutuhan bahan pokok lainnya, dengan tingkat konsumsi hanya 10 Kg per kapita per tahun.

“Saya tidak mengingkari bahwa gula merupakan bahan pokok. Tetapi kebutuhan volume gula dari masing-masing masyarakat di Indonesia itu kan sangat kecil. Sebetulnya harga gula kita tahun 2016 itu dipasarkan sampai Rp 17.000, kan tidak ada gejolak di masyarakat,” terang Soemitro.

Tujuh Samurai

Namun Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menganggap tidak ada korelasi antara kenaikan harga gula dan kesejahteraan petani. “Tidak ada korelasinya. Naiknya harga gula apa memberikan dampak kesejahteraan pada petani tebu? Siapa yg lelang? Berapa yang didapat petani?” tandas Enggar di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (17/7) pekan lalu.

Menteri Enggar bahkan menuding gula dari tebu rakyat umumnya sudah diborong di awal atau ijon oleh bandar gula besar sebelum dilelang. Kontrol harga itu, sebut Enggar, hanya akan mengurangi laba di tingkat distributor gula.

“Itu semua (gula lelang) sudah diijon. Jadi saya berani mengatakan itu tidak ada korelasi. Kalau mau adil adalah beli putus, jadi beli putus seperti yang sudah dilakukan beberapa pabrik gula tebu. Tapi kalo ada yang keberatan untuk itu, kita bisa tanya keberpihakannya pada petani,” tuding Enggar.

Pernyataan Enggar memang mengindikasikan besarnya kekuasaan kartel dalam memainkan harga gula, baik di tingkat petani maupun pengecer. Keberadaan kartel ini pernah disebut oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sebagai “Tujuh Samurai Mafia Gula”. Mereka menguasai mata-rantai pasokan sejak hulu ke hilir yang menyebabkan 1,4 juta petani tebu terancam bangkrut massal.

Sebutan “Tujuh Samurai” itu mengacu kepada tujuh pemain besar yang selama ini menguasai 70% pasar gula nasional. Dengan diberlakukannya harga eceran tertinggi (HET)  tentu saja mengganggu praktek kartel yang selama ini mereka mainkan.

Namun sayangnya, pemerintah juga tidak memiliki solusi mengatasi persoalan yang dihadapi petani. Sebut saja dalam mengatasi praktek ijon. Padahal itu berkait dengan permodalan dan kebutuhan biaya hidup yang karena sulit didapat dari pemerintah maka lari ke tengkulak. Di tengah perangkap itu pemerintah menerapkan harga acuan pembelian dan penjualan, sudah pasti posisi petani tebu akan terjepit dalam pertarungan itu.

Produksi gula nasional sejauh ini kurang dari 1,2 juta ton per tahun sebagaimana yang ditargetkan, sedangkan tingkat kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun. Ketidak-seimbangan antara pasokan dan kebutuhan ini yang menyebabkan makin sulitnya pemerintah membebaskan diri dari belitan “tujuh samurai gula”sebagaimana pernah diungkap oleh Rizal Ramli itu.[]

1 KOMENTAR

  1. Pertanyaan yg tlh usang: mengapa sll rakyat yg jadi korban? Atau mmg efek dari keadaan yg selama ini blm berpihak?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here