Petani Tuntut Pengembalian Lahan Dari PT Wongsorejo

0
279

Nusantara.news, Banyuwangi – Ratusan warga di Kampung Bongkoran, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi sampai saat ini masih mengusahakan pengembalian hak tanah seluas 375 hektar yang menjadi HGU  dari PT Wongsorejo.

Asal mula peralihan hak kepemilikan tanah bermula di Tahun 1970-an, saat   Orde Baru sedang berkuasa. Pada masa tersebut, masyarakat dijanjikan akan mendapat sertifikat tanah dengan syarat melakukan cap jempol oleh pemerintah. Akan tetapi, cap jempol tersebut malah menjadi legitimasi pemerintah untuk menguasai lahan milik masyarakat. Sejak tahun 1988, Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut jatuh kepada PT. Wongsorejo milik Budi Sanjaya, yang bergerak di bidang produksi kapuk.

“Tahun 70-an masyarakat dimintai cap jempol oleh pemerintah dengan alasan akan diberikan sertifikat tanah. Tetapi yang terjadi malah masyarakat kehilangan hak milik tanah. Hingga akhirnya tanah tersebut menjadi HGU oleh PT. Wongsorejo sejak 1988 hingga sekarang,” ungkap Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Yatno Subandio, Jum’at (24/3/2017).

Di tahun 2017, HGU perusahaan atas tanah tersebut telah kadaluwarsa, akan tetapi PT. Wongsorejo malah membangun pos keamanan di sekitar kebun kapuk “milik” mereka. Ini berarti perusahaan mengajukan kembali hak guna bangunan di kawasan sengketa tersebut. Kondisi ini memaksa masyarakat melakukan perlawanan dengan aksi protes kepada perusahaan di bulan Januari 2017.

“Berbagai aksi protes, termasuk menemui jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN), dialog hingga surat terbuka kepada bupati telah kami lakukan. Ini merupakan bagian dari upaya pengembalian atas kepemilikan tanah. Akan tetapi, yang kami lihat pemerintah hanya bisa janji dan janji tanpa pernah ada realisasi. Bupati Azwar Anas pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini. Akan tetapi hingga periode kedua kepemimpinanya tidak ada bukti sama sekali,” ungkap buruh tani tersebut.

Masyarakat Wongsorejo mengharapkan pemerintah bersikap profesional dan menaungi masyarakat. Akan tetapi, dalam kasus tanah di Wongsorejo, pemerintah malah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada perusahaan.

“Kami sempat ditawari lahan seluas 60 hektare dari perusahaan,  tetapi kami menolak karena akan memunculkan dampak konflik horizontal antar petani sendiri. Kami mengupayakan pengembalian hak milik seluas 220 hektare dari total 375 yang telah menjadi HGU perusahaan,” tegas Yatno.

Konflik agraria telah menjadi api dalam sekam dalam kasus ini. Pemerintah jelas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan reformasi agraria agar pembangunan dapat berjalan dengan aman dan stabil. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here