Petualangan Setya Novanto Akhirnya Berujung di Penjara

0
696

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto jadi tersangka dugaan korupsi kasus e-KTP. Penetapan ini diumumkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Kantor KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dengan penetapan ini maka dapat dipastikan, petualangan Setya Novanto berakhir di balik jeruji penjara. Saat ini KPK memang belum mengumumkan kapan Setya Novanto  akan ditahan. Namun, cepat atau lambat Setya Novanto akan masuk penjara.

Sebab, KPK tidak mengenal  surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Karena itu KPK tidak sembarang  atau sangat hati hati dalam menetapkan seorang jadi tersangka. KPK berani menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah memiliki minimal dua alat bukti kuat.

Kasus e-KTP

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Kasus ini sudah bergulir sejak 2011, yang berarti sudah berproses selama enam tahun. Jaksa menyebut puluhan nama anggota DPR RI yang menerima limpahan dana korupsi e-KTP. Namun tidak mudah bagi KPK menyeret semua pelakukan ke penjara.

Sejak bergulir tahun 2011, KPK baru berhasil menetapkan tersangka pertama tahun 2014. Tersangka pertama itu adalah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto.

Setelah memeriksa 280 saksi, KPK menetapkan tersangka kedua pada 30 September 2016. Tersangka kedua itu adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.  Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Setya Novanto yang diduga sebagai otak proyek e-KTP, sudah lama disebut sebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Jauh sebelum Pansus KPK terbentuk, nama Setya Novanto sudah nyaring disebut akan ditahan.

Tidak kurang, di internal partai Golkar sendiri muncul wacana musyawarah luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto.

Namun, Setya Novanto tetap percaya diri. Dia tetap muncul seolah-olah tidak terlibat kasus e-KTP. Ketika Markus Nari ditahan dalam kasus e-KTP, Setya Novanto mengatakan akan membawanya ke internal partai.

Setiap kali ditanya pers soal kasus e-KTP Setya Novanto dengan percaya diri mengatakan tidak terlibat kasus itu.

Pada Ramadhan lalu, Novanto bahkan setiap hari muncul di televisi memberikan tausyah seolah-olah tidak ada masalah hukum. Setya Novanto juga rajin menyebut-nyebut nama Jokowi sebagai calon presiden yang diusung Partai Golkar pada Pilpres 2019 mendatang.

Ketika KPK memanggilnya sebagai saksi Jumat  (7/7/2017), publik menghubungkannya dengan kebiasaan KPK yang akan menahan orang apabila dipanggil pada hari Jumat. Karena itu bagi setiap orang yang bermasalah dengan KPK, apabila dipanggil hari jumat, biasanya ditahan. Karena itu hari Jumat disebut juga dengan Jumat keramat.

Oleh sebab itu ketika Setya Novanto pada Jumat (7/7/2017), langsung dikaitkan dengan Jumat kramat, di mana Setya Novanto akan ditahan. Tetapi ketika itu Novanto berhalangan hadir.

Pada Jumat berikutnya, yakni tanggal 14 Juli 2017, KPK kembali memanggil Setya Novanto. Namun, KPK tidak menahannya, sehingga ada kesan, KPK tidak akan menahan Novanto.

Tidak heran kalau ketika KPK menetapkan Setya Novanto tersangka pada Senin (17/7/2017), beritanya langsung viral.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus lain

Setya Novanto beberapa kali tersangkut dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Namun, ia selalu lolos dari jerat hukum. Karier politiknya bahkan tetap sukses meski pernah menyandang status sebagai tersangka.

Nama pria kelahiran Bandung 62 tahun itu pertama kali muncul dalam skandal Bank Bali senilai Rp904 miliar di tahun 1999. Kasus ini bermula ketika Rudy Ramli, pemilik Bank Bali kesulitan menagih piutang senilai Rp3 triliun kepada Bank Dagang Negara Indonesia, Bank Umum Nasional dan Bank Tiara.

Rudy kemudian menyewa PT Era Giat Prima (PT EGP) yang direktur utamanya dijabat Setya Novanto. Saat itu, Setya Novanto juga menjabat bendahara Partai Golkar. Pada Januari 1999, pimpinan PT EGP menandatangani penunjukan penagihan cessie Bank Bali.

Proses penagihan cessie belakangan menjadi tindak pidana korupsi karena fee yang diperoleh PT EGP hampir separuh dari piutang yang ditagih. Persoalan menjadi rumit karena PT EGP ternyata menggunakan kekuatan politik untuk memperlancar penagihan.

Sebanyak sepuluh orang termasuk Setnov ditetapkan menjadi tersangka, tetapi hanya tiga orang yang dijatuhi hukuman penjara, yakni Joko Tjandra (Direktur PT EGP), Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI) dan Pande N Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Setya Novanto akhirnya lolos dari jerat hukum setelah Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa alasan yang jelas pada 18 Juni 2003.

Setya Novanto kembali muncul dalam kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games Palembang.

Tahun 2005, nama Setya Novanto muncul lagi terkait penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam yang perkaranya ditangani Kejaksaan Agung.  Saat itu, perusahaan milik Setya Novanto PT Hexatama Finindo memindahkan 60 ribu ton beras Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai yang sebenarnya. Perusahaan hanya membayar  900 ton beras. Setya Novanto diperiksa Kejagung pada tahun 2006, tetapi kasusnya menghilang begitu saja.

Setya Novanto juga pernah tersangkut kasus impor limbah beracun dari Singapura ke Batam, pada tahun 2004. Kasus ini mencuat ke permukaan pada tahun 2006, ketika lebih dari 1.000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang.

Uji laboratorium yang dilakukan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) menunjukkan, limbah yang dikamuflase sebagai pupuk organik itu mengandung tiga jenis zat radioaktif, yaitu Thorium 228, Radium 226 dan Radium 228. Kadarnya berbahaya karena 100 kali lipat batas normal.

Pupuk organik palsu itu diimpor oleh PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) yang dimiliki Setya Novanto.  Begitu kasus limbah impor muncul ke permukaan, Setya Novanto mengaku sudah mengundurkan diri dari APEL sejak tahun 2003.

Meskipun di  dalam dokumen milik PT APEL tertanggal 29 Juni 2004, Setya Novanto menjadi pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura. Di dalam kontrak disebutkan bahwa perusahaan asal Singapura mengirim 400 ribu ton pupuk organik ke Batam.

Skandal lain yang diduga melibatkan Setya Novanto adalah terkait pembangunan sarana PON XVII di Riau. Muhammad Nazaruddin saat bersaksi di persidangan mengatakan, Setnov terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau tahun 2012.

Pada 19 Maret 2013, petugas KPK menggeledah ruang kerja Setya Novanto untuk mencari barang bukti. Setya Novanto akhirnya hanya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Kasus paling mutakhir yang melibatkan Senov, adalah skandal “Papa Minta Saham”. Pada rekaman pertemuan antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin,dengan Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid, Setya Novanto bahkan dituding telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Setya Novanto sempat berhenti dari posisi sebagai Ketua DPR. Tetapi kasus “Papa Minta Saham” lenyap ditelan masa, dan Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan kembali merebut jabatannya sebagai Ketua DPR RI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here