PG KTM Ngimbang Gunakan Bahan Oplosan, Izinnya Gula Tebu

1
1883

Nusantara.news, Lamongan – Sebelumnya warga Dusun Pule, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, hanya mengenal sawah dan cangkul. Namun sejak awal 2015 lalu mereka mulai akrab dengan deru mesin dan hilir mudik pekerja.

Tentunya hilir mudik kendaraan yang mengangkut barang, baik tebu maupun gula. Bahasa kerennya mereka sudah masuk era industrialisasi. Pertanyannya, apakah dengan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka? Tentunya itu membutuhkan kajian serius dan mendalam.

Di awal abad 21 satu Lamongan mulai berbenah, tepatnya di tahun 2000, tatkala Lamongan dipimpin pengusaha sukses H. Masfuk, SH. Bila dalam 5 tahun pertama lebih diarahkan untuk penguatan SDM, maka dalam periode kedua pemerintahannya mulai dilakukan industrialisasi.

Karekter wilayah yang berbeda-beda membuat pembagian industri juga berbeda, sebelah utara yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan daerah ini cocok untuk industri yang berbasis maritim. Sementara di tengah yang menjadi jalur utama Surabaya-Semarang-Jakarta, serta Tuban-Jombang, sangat cocok untuk daerah perdagangan dan pergudangan.

Langkah ini dilanjutkan oleh penggantinya H. Fadeli, SH. Konsistensi untuk memilih industrialisasi berbuah adanya penghargaan dari pemerintah pusat. Tahun 2014 pemerintah pusat menilai Kabupaten Lamongan berhasil dalam memberikan pelayanan kepada investor.

Pembangunan mulai digencarkan ke sejumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi industri. Satu di antara pembangunan yang cukup menarik perhatian adalah pembangunan pabrik gula oleh PT Kebun Tebu Mas di Ngimbang.

Memang, sejak 2008 Kecamatan Ngimbang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/284/KEP/413.013/2008. Selain itu ada juga Surat Gubernur Jatim nomor 520/1181/202.2/2009 tentang Penetapan Kabupaten Lamongan Sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Tindak lanjut dari Keputusan Bupati dan Surat Gubernur Jatim itu adalah rencana pembangunan  pabrik sarbitol atau yang lebih dikenal dengan gula dari pati jagung. Rencana itu sudah disosialisasikan ke masyarakat pada 2009.

Rencana itu masuk akal, mengingat potensi lahan budi daya jagung cukup tersedia, sebab kawasan hutan di Ngimbang dan sekitarnya sangat luas. Dengan sistem tumpang sari dapat ditanam jagung puluhan ribu hektar tanpa mengganggu tanaman hutan milik perhutani. Namun tampaknya rencana tinggal rencana.

Diperoleh informasi dari lingkungan Dinas Perkebunan Jawa Timur, hingga 2012 ada tiga investor yang berminat membangun pabrik gula, dua investor akan memproduksi gula berbahan gula rafinasi dan satunya lagi berbahan tebu. Pabrik gula (PG) berbahan tebu diarahkan ke Pulau Madura, sebab di sana ada program pemerintah pembangunan lahan tebu baru.

Adapun PG berbahan gula rafinasi diarahkan ke Tuban dan Lamongan. Ternyata dari dua yang berminat investasi, hanya PT. Kebun Tebu Mas yang mewujudkannya. Kabupaten Lamongan yang dipilih menjadi lokasi PG belum menetapkan Kecamatan mana yang dipilih. Pemkab Lamongan sempat sosialisasi di Kecamatan Mantiup, bahkan tahun 2011 Amdalnya sudah dibuat.

Lantas mengapa lokasinya berubah dari Mantup ke Ngimbang?

Mengutip keterangan sebuah sumber di Pemkab Lamongan, Ngimbang dipilih dengan dasar lebih menguntungkan. Sebab jarak Mantup ke PG Gempol Kerep, Mojokerto, hanya 20 kilometer sehingga dikawatirkan akan terjadi perebutan tebu antara PG KTM dan PG Gempol Karep. Sedangkan jarak Ngimbang ke PG Gempol Karep mencapai 30 kilometer.

Selain itu akses ke lahan tebu lebih dekat bila ada di Ngimbang sebab berada di tengah-tengah eks Kawedanan Ngimbang yang dikelilngi hutan. Dari pada di Mantup yang berada di ujung timur waliyah eks Kawedanan Ngimbang. “Penyebab utama kepindahan yakni agar mereka (PT. KTM) punya alasan untuk memproduksi gula berbahan rafinasi, bukan gula berbahan tebu,” jelasnya.

Akhir  tahun 2015 sewaktu Menteri Perindustrian masih dijabat Saleh Husin, melakukan kunjungan kerja ke Ngimbang.   Agus Susanto selaku Direktur Operasional pabrik PT Kebun Tebu Mas (PT KTM) memaparkan pabriknya mampu memproduksi 200 ribu ton gula, dengan rincian 30 persen raw sugar, 40 persen gula kristal putih dan 30 persen gula kristal rafinasi untuk formula bayi dan farmasi.

Dengan bahan baku PT KTM berasal dari tebu, yang diperoleh dari lahan milik perusahaan seluas 12.621 hektar, lahan tani untuk kredit ketahanan pangan dan energi seluas 499,2 hektar dan lahan tani mandiri seluas 12.022 hektar. Total 25.142,2 hektar.

Dari pernyataan pihak PT. KTM dapat disimpulkan bahwa pabrik tersebut berisiko. Karena dengan lahan yang direncanakan sebanyak 25.142,2 hektar, dengan asumsi setiap hektar menghasilkan 100 ton dengan rendemen rata-rata 8%, maka dibutuhkan 210 hari giling. Padahal kapasitas pabrik hanya mampu 180 hari, maka yang 30 hari mau dikemanakan?

Terjadi penumpukan tebu dalam  menunggu giliran giling, dan akhirnya akan menghancurkan rendemen tebu yang merugikan petani. Seolah-olah menjadi petani tebu adalah jalan menuju penderitaan. Situasi ini sangat sulit untuk melakukan mobilisasi petani menanam tebu. “Oleh karena itu, terlihat pabrik tersebut memproduksi gula dari oplosan, maksudnya ada yang dari tebu dan dari gula rafinasi.”

Jadi lanjutnya, “pembangunan pabrik gula tersebut hanya gulanya saja yang manis namun pahitnya milik rakyat,” ujarnya kepada Nusantara.news.

Amdal tidak ada

Terkait pembangunan Pabrik gula ini, LSM Ozon yang selama ini mengamati pembangunan pabrik gula menemukan data pembangunan pabrik gula tersebut tidak layak. Januar Saleh Kaimuddin ST, Ketua LSM Ozon,  menyatakan bahwa pembangunan pabrik gula di Ngimbang tidak tepat. Ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh pabrik gula yakni, ketersediaan air dan lahan pertanian.

Untuk lokasi pabrik yang berada di Dusun Pule, desa Lamongrejo kecamatan Ngimbang. Dari pengamatan yang pernah kami lakukan melalui satelit, tidak ditemukan sumber air bawah tanah. Sungai yang mengalir di dekat pabrik yakni Sungai Lamong juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan airnya.” Sungai Lamong itu bulan Juni sudah menyusut debitnya bahkan di bulan Agustus sudah kering. Sekalipun di musim hujan selalu menyebabkan banjir di kawasan Benjeng, Balongpanggang dan Creme di Kabupaten Gresik. “Lantas dari mana sumber airnya?” tanyanya.

“Saya yakin pihak PT. Kebun Tebu Mas juga mengetahui hal ini, namun pembangunan terus dilakukan. Kuat dugaan pabrik ini tidak memproduksi gula dari tebu, namun mengolah gula rafinasi menjadi raw sugar,” lanjutnya.

Kuat dugaan mereka tidak akan memproduksi gula dari tebu, tapi gula berbahan rafinasi, mengingat mereka mengaku bahwa produksinya nantinya 30% adalah gula rafinasi.

Dampak sosial dengan kebutuhan lahan 25.142,2 hektar, bila memakai lahan Perhutani dengan sistem tumpang sari akan menyebabkan biaya produksi semakin mahal, sebab tanaman tebu akan berebut ruang dengan tanaman utama milik Perhutani.

Sementara bila memakai tanah sawah, maka akan mengganggu produksi pangan, lahan yang direncanakan tersebut, selama ini bila musim hujan ditanami padi, dan dengan sistem pompanisasi setahun bisa dua kali tanam. Dengan lahan seluas 25.142,2 hektar  dapat diproduksi padi sebanyak 300 ribu ton. Atau beras sebanyak 150 ribu ton. Ini tentunya mengancam produksi beras di Lamongan yang telah ditetapkan sebagai lumbung baras utama di Jawa Timur.

Selain itu, daerah di sekitar pabrik selama ini menjadi basis pertanian tembakau, sekalipun setiap tahun lahan produksi menyusut, namun tetap saja tembakau menjadi komoditas utama bagi  daerah ini. Pembangunan pabrik ini akan ditentang jika menanam tebu.

Gubernur Sukarwo diharapkan tidak tebang pilih. Dulu ketika PG Gempol Kerep menyalahi ketentuan dalam pengolahan limbah, Gubernur sempat menghentikan kegiatan produksi. Sekarang seharusnya Gubernur juga menghentikan produksi PT. KTM dan mencabut izinnya.

Syarat utama keluarnya izin yakni adanya Amdal. “Terkait pabrik ini kami mendapat kabar bahwa Amdal yang dimiliki bukan untuk pabrik gula di Ngimbang namun untuk pabrik gula di Mantup, data yang kami miliki menyebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten lamongan menunjuk CV. Geospasia Wahana Jaya, sebagai konsultannya,” terangnya.

Memang dalam pendirian PT. KTM di Ngimbal diduga kental dengan patgulipat pengusaha dan pemerintah. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here