Phobia Kolektif Kepala Desa itu Bernama ‘Dana Desa’

0
280

Nusantara.news, Surabaya – Niat baik belum tentu berjalan sesuai harapan. Idiom itu pantas disematkan pada penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sudah banyak perangkat desa tersandung hukum akibat keliru implementasikan aturan penyaluran dana yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten APBN tersebut. Dampaknya, ADD/DD rawan tidak terserap gara-gara ketakutan aparatur pemerintahan desa (Pemdes) dalam pengelolaannya.

Padahal, di Tahun Anggaran 2017 ada 7.724 desa di 29 kabupaten dan 1 kota yang mendapatkan dana desa dari APBN dengan total sebesar Rp6.339.556.181.000. Jumlah yang tak sedikit, terutama jika untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Transparansi pengelolaan menjadi kata kunci untuk lepas dari ketakutan itu.

Hal ini berkorelasi dengan data Tim Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dan Unit Pemberantasan Pungli (Saber Pungli-UPP) Jawa Timur. Dalam analisan dan evaluasi (anev) di Mapolda Jawa Timur, Ketua UPP Jawa Timur Kombes Pol Wahyudi Hidayat mengungkap, dari 64 kasus temuan di lapangan, terkait dana desa mendominasi disusul program pengsertifikasi tanah (prona).

“Sejak dibentuk lima bulan lalu, UPP Jawa Timur sudah mengungkap 64 kasus operasi tangkap tangan (OTT). Sebagian besar, terkait penggunaan dana desa. Kami juga berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp2,6 miliar, sepeda motor dan mobil,” terangnya di Gedung Mahameru Kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (8/5/2017).

Dengan sepak terjang UPP yang agresif, mau tidak mau memang membuat miris kepala desa selaku pucuk pimpinan Pemdes. Namun itu tidak harus jadi alasan dana desa tidak terserap. Sebab mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi jawaban atas persoalan desentralisasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, kepala desa sebenarnya punya payung hukum dalam setiap penggunaan anggaran yang diterima.

Hanya saja, sebagai kepanjangan pemerintah pusat, pemdes harus mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah diteken Presiden kendati kewenangannya hanya bersikap lokal. Termasuk dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperbarui dengan PP Nomor 6 Tahun 2017.

Dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan, dana desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Tapi dalam penyelenggaraan birokrasi di desa jangan disamakan dengan di kelurahan atau perkotaan. Banyak staf desa yang kemampuan manajerialnya pas-pasan. Itu yang menyulitkan saya ketika menyusun penggunaan ADD/DD tahun sebelumnya,” kata kepala desa sumber Nusantara.News ketika dikonfirmasi fenomena ini.

Kondisi ini, tambah dia, menciptakan tekanan tersendiri. Apalagi setelah sering menerima atau mendengar informasi koleganya ditangkap akibat salah dalam input data laporan. “Siapa yang mau berurusan dengan hukum. Rumit pokoknya dalam penggunaan dana desa itu. Kalau dibolehkan, lebih baik cari sendiri untuk pembiayaan pembangunan di desa saya,” ucapnya.

Aktivis anti korupsi Kabupaten Bangkalan Mathur Husyairi punya solusi untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan dan efektifkan penyaluran. “Ini bisa ditekan dengan transparansi. Caranya, melibatkan semua elemen dalam penyusunan APBDesa. Setelah itu diumumkan ke publik.

Terkait kemampuan manajerial seperti yang dikeluhkan sumber redaksi, Mathur menyoroti tentang perangkat, operator dan pelaksana (kepala desa) yang dinilai kurang berfungsi sesuai peran masing-masing. “Ditambah kecamatan yang setengah hati memandirikan desa. Tidak 100 persen,” terangnya.

Tanggung Jawab Moral Pendamping Desa

Terkait kekhawatiran serapan dana desa tersendat, Yuristiarso Hidayat Pendamping Ahli Program Pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Sidoarjo, mengatakan sebenarnya Pemdes tidak perlu takut. Hal ini didasari data fakta bahwa serapan dana desa 2016 telah tuntas sekitar 80-90 persen.

“Artinya sekitar 10 persen saja kabupaten dari total semua kabupaten yang pemerintah desanya belum 100 persen nenyerap dana desa. Itupun untuk DD 2016 yang belum terserap adalah pencairan termin ke-2 yang terlambat dicairkan karen cair di akhir tahun. Sehingga jadi Silpa dan saat ini tengah diproses penyerapannya untuk direalisasikan,” jabarnya.

Kedepan, tambah Yuris, untuk membuat pemdes bisa bekerja lebih giat dan tenang perlu duduk bareng dengan semua stakeholder. Baik dari pemerintah tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. “Termasuk dengan aparat penegak hukum agar ada persamaan persepsi tentang UU desa dan implementasinya. Agar tidak ada lagi beda persepsi di lapangan terkait penggunaan dana desa. Khususnya pada sektor- sektor mana yang boleh dan tidak boleh,” sebut

Perbedaan persepsi memang kerap jadi sumber masalah. Karenanya, Yuris menilai paparan terkait penggunaan dana desa cukup urgen. Apalagi UU Desa merupakan paradigma baru dan sangat dekonstruktif terhadap proses pembangunan Indonesia saat ini. “UU Desa bila diimplementasikan secara masif dan sukses dengan tingkat kontinuitas yang tinggi, maka fungsi UU sebagai faktor solusi dan anti urbanisasi akan terwujud,” jelasnya.

Selain itu, di lapangan kerap ditemui ada penyamaan tentang ADD dan DD. Padahal sangat berbeda baik ranah pengawasan maupun aturan hukumnya. “Tetapi di lapangan semuanya seolah jadi konsen dan tanggung jawan para pendamping desa program P3MD. Padahal P3MD itu sesuai tupoksi, sebenarnya hanya mendampingi dan memfasilitasi proses penggunaan dana desa. Namun kami sering diminta juga untuk bantu penyerapan ADD, termasuk juga ada BK (bantuan keuangan) provinsi,” ungkap mantan wartawan ekonomi harian di harian nasional tersebut.

Yuris tidak mau tambahan tugas itu disebut sebagai beban namun lebih pada tanggung jawab moral. “Meski bukan tupoksinya ya tidak mungkin nolak , ini khan bagian dari proses pemberdayaan yang mesti total memahaminya. Toh pemerintah desa tidak semuanya paham soal batasan tugas dan kewenangan pendamping desa.”

Sebab, tak hanya pemdes, ADD/DD merupakan ranah baru dalam proses penegakan hukum kepolisian maupun kejaksaan. Upaya preventif harus lebih dikedepankan untuk pembinaan bagi pemdes. Itu baru proses yang ideal bukan membiarkan atau mencari-cari kesalahan yang ujung-ujungnya justru menimbulkan ketakutan untuk penyalurannya. []

Beberapa polemik penyaluran ADD/DD di Jawa Timur yang dirangkum Nusantara.News

7 Januari 2017 – Tuban
Kades Talun dan Sidomulyo dibui dijebloskan ke penjara karena gunakan ADD/DD untuk kepentingan pribadi yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah.

14 Februari 2017 – Ngawi
Dari 213 desa, hanya 123 desa yang menyetorkan LPJ penggunaan ADD/DD.

3 Maret 2017 – Kab. Pasuruan
AKD temui bupati untuk minta kepastian hukum karena khawatir jadi sasaran aparat penegak hukum dalam penggunaan ADD/DD dengan alasan yang tak jelas.

30 Maret 2017 – Bondowoso
Tiga desa terlambat menyelesaikan LPJ penggunaan dana desa tahun 2016. Tenggat akhir dimolorkan dengan alasan minimnya kemampuan SDM dalam penyusunan laporan.

31 Maret 2017 – Banyuwangi
179 desa terancam tidak menerima DD karena penyusunan laporan menggunakan sistem elektronik (e-village budgeting) belum dikuasai perangkat desa.

12 April 2017 – Kab. Malang
Dua desa ditengarai bermasalah dalam pengelolaan ADD/DD. Termasuk dokumen perencanaan yang buruk yang terindikasi merugikan kerugian negara.

12 April 2017- Kab. Kediri
Kemampuan SDM perangkat desa jadi alasan 80 persen molornya penyusunan LPJ.

14 April 2017 – Sampang
Satu perangkat desa terjerat OTT kasus pemotongan dana desa.

21 April 2017 – Bojonegoro
Elemen anti korupsi laporkan mantan Kades Pragelan karena proyek beberapa unit bangunan senilai ratusan juta yang bersumber dari DD mangkrak.

28 April 2017 – Pamekasan
60 desa terancam tidak terima DD akibat tidak serahkan LPJ dan diberi tenggat hingga akhir Mei.

4 Mei 2017 – Sidoarjo
Dugaan pembangunan fiktif yang bersumber dari DD di Desa Kwangsan, masih proses pemeriksaan kejaksaan.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here