Benarkah ada Tjahjo Kumolo di Meikarta (1)

Pidana Korporasi Mega Proyek Meikarta Makin Terkuak

0
261
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Bandung menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo minta dirinya membantu memuluskan perizinan mega proyek Meikarta.

Nusantara.news, Jakarta – Kasus suap terkait mega proyek Meikarta semakin terkuak. Terutama unsur pidana korporasi yang dilakukan oleh anak usaha Grup Lippo itu makin menunjukkan titik terang.

Setidaknya hal itu terungkap dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan keterlibatan PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama dalam sidang dakwaan kasus suap mega proyek Meikarta.

“Bahwa terdakwa Billy Sindoro bersama-sama dengan Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi (dilakukan penuntutan terpisah), Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, dan PT Lippo Cikarang Tbk. melalui PT Mahkota Sentosa Utama,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK I Wayan Riana dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Bandung beberapa waktu lalu.

Wayan membacakan dakwaan dengan terdakwa Billy Sindoro. Selain Billy, agenda sidang membacakan dakwaan bagi Henry Jasmen P. Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempatnya adalah terdakwa dari pihak Lippo Group. Ketua Majelis Hakim Tardi mengatakan para terdakwa didakwa dalam berkas terpisah. “Karena ini perkara splitzing, sesuai dengan kesepakatan hanya satu yang dibacakan,” kata dia.

Nama Bartholomeus Toto adalah Persiden Direktur PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto menjabat Kepala Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, serta Satriadi karyawan PT PT Lippo Cikarang, disebutkan bersama dengan PT Lippo Cikarang.

Dalam dakwaan itu, Wayan mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari terdakwa Henry, konsultan perizinan yang terlibat mengurus perizinan proyek Meikarta. Ia mengamini tawaran Josep Chritopher Mailool, keponakan terdakwa Billy Sindoro, untuk mengurusnya melalui terdakwa Jasmen.

Proyek perizinan proyek Meikarta sempat mentok karena rekomendasi rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 4 September 2017 yang meminta penghentian proyek tersebut. Terdakwa Jasmen selanjutnya mengajak rekannya dari Surabaya, terdakwa Fitradjaja Purnama, Konsultan Land And Development Develpoment. Fitrajaya setuju dan mengajak rekannya terdakwa Taryudi.

 

Fitradjaja meminta Taryudi mengambil uang pada Jasmen. Jasmen kemudian menyerahkan lima amplop pada Taryudi, yang terdiri dari dua amplop berisi masing-masing Sing$90 ribu dan tiga amplop berisi uang Rp6,4 juta. Pada 14 Oktober 2018, Taryudi menyerahkan satu amplop berisi Sing$ 90 ribu pada Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, yang datang bersama suaminya, di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika di kawasan Delta Cikarang.

Selepas transaksi, petugas KPK menyergap Taryudi dan mendapati uang dalam amplop Sing$90 ribu yang sedianya akan diserahkan pada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Sementara Neneng Rahmi sempat kabur dari sergapan petugas KPK, kendati menyerahkan diri ke KPK tanggal 16 Oktober 2018 sambil membawa uang sejumlah itu.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Billy Sindoro dipekerjakan PT Lippo Karawaci khusus mengurus perizinan proyek Meikarta terkait pengurusan IPPT, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp16,18 miliar dan Sin$270.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Wayan mengatakan Billy Sindoro berperan mengkoordinir pihak-pihak pemberi.

Wayan juga menegaskan penyebutan dakwaan pidana korporasi PT Lippo Cikarang beserta sejumlah pejabat terasnya sengaja dimasukkan dalam dakwaan. “Baru kita sebutkan bersama-sama, tapi belum jadi tersangka. Memang dari hasil penyelidikan, terungkap seperti itu,” kata dia.

Dakwaan KPK sengaja belum menyentuk korporasi sebagai terdakwa dalam sidang tahap pertama ini. Tapi akan dioptimalkan dakwaan menjadi pidana korporasi pada sidang-sidang berikutnya. “Nanti, untuk next level. Kita belum bisa menjawab pasti hal itu, tapi disebutkan dalam dakwaan, bersama-sama dengan PT Lippo Cikarang,” kata dia.

Sementara itu, Billy Sindoro menyatakan dirinya tidak terlibat dalam suap tersebut dan tidak terlibat dalam proyek Meikarta. “Tunjukkan pada saya, mana? Saya suruh apa? Tadi saya minta majelis hakim, jangan menerima dakwaan yang berdasarkan hal-hal yang tidak langsung, alat bukti yang tidak langsung,” ujarnya.

Billy juga sekaligus membantah penyebutan sejumlah media yang menyatakan dirinya sebagai Direktur Operasional Lippo Grup. “Lippo Grup bukan PT, tidak ada akta pendirian, jadi Lippo Grup tidak ada operasional. Lippo Grup tidak punya Direktur Operasional,” kata dia [bersambung].

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here