Pileg 2019 DPRD Kabupaten Probolinggo Tambah 5 Kursi

0
240

Nusantara.news, Probolinggo – Pasca gerakan reformasi 1998, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang dinamis. Pilihan politik yang sempat terkebiri di era Orde Baru langsung membuncah berlipat dan jadi kesempatan emas lahirnya partai-partai politik baru. Namun setelah 2 dasawarsa berlalu, demokrasi yang diimpikan jadi jembatan menuju Indonesia sejahtera justru menjadi salah satu pintu masuk kepentingan pragmatis, demi meraih kekuasaan.

Fenomena ini yang harusnya jadi spirit untuk dihentikan sebelum merusak demokrasi itu sendiri. Terutama jika mengingkari kepentingan masyarakat luas hanya demi tujuan politik. Karena itu, pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Kementerian Hukum dan HAM, harus dicermati agar tidak menjadi jalan masuk penumpang gelap demokrasi.

Salah satunya tentang ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 420. Aturan itu menyebutkan, penetapan perolehan kursi tiap partai politik bisa berubah dari hasil pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) sebelumnya jika sudah terpenuhi beberapa persyaratan. Metode yang digunakan sebagai acuan adalah Sainte Legue. Sedangkan sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem kuota.

Kendati penambahan kursi legislatif tidak terjadi di semua daerah namun perubahan ini wajib diketahui publik. Apalagi di Jawa Timur, ada daerah yang mengalami penambahan kursi legislatif. Yakni Kabupaten Probolinggo. Kepastian ini disampaikan KPU Kabupaten Probolinggo dalam acara Rapat Kerja Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Sabtu (9/11/2017).

Dikonfirmasi Kamis (14/11/2017), Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi mengatakan, jumlah kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo memang akan bertambah menjadi 50 dari 45 kursi sebelumnya. “Namun penambahan ini kemungkinan tidak akan mengubah jumlah Dapil untuk Pileg dan Pilpres 2019 nanti,” terangnya.

Hanya saja, kepastian itu tambah Zubaidi, masih menunggu keputusan lanjutan dari KPU Pusat. “Ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 pasal 185 tentang Penyusunan Daerah Pemilihan dan Tahapan di bulan Desember 2017. KPU RI yang akan menyusun dan menetapkan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Mengenai dasar penambahan kursi tersebut, Zubaidi mengacu pada Pasal 191 UU Nomor 7 tahun 2017. Dalam aturan itu disebutkan, daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa ditetapkan 50 kursi untuk DPRD-nya. Berdasarkan sensus data Badan Pusat Statistik tahun 2010, populasi kabupaten yang memiliki luas 1.696,17 km persegi sebanyak 1.095.370 jiwa. Sementara data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat bahkan memuat angka 1.103.442 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan.

Dalam Pileg 2014, ada 9 partai yang berhak menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019. NasDem mendominasi dengan meraih 14 kursi disusul PKB (8). Selanjutnya, 4 partai masing-masing meraih 5 kursi (PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Gerindra). Selanjutnya Hanura (2) dan Demokrat (1).

Terkait jumlah Dapil ini, Ketua Divisi Teknis Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, M. Isfak Yuliandri menyatakan pihaknya sudah menggelar simulasi untuk penentuan jumlah kursi. Hasil dari simulasi selanjutnya dikirim ke KPU Pusat. “Dari 7 Dapil, kursi terbanyak ada di Dapil III dan VI. Sedangkan yang paling sedikit Dapil V (6 kursi). Lainnya masing-masing sama dapat 7 kursi,” bebernya.

Sekilas Tentang Sainte Lague

Mulai 2019, Indonesia resmi menggunakan metode Sainte Lague pasca disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagai Regulasi yang menggabungkan Tiga UU sebelumnya yaitu UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU tentang Pemilihan Presiden, payung hukum terbaru ini mengakomodir keseluruhan Penyelenggaraan Pemilu.

Ada beberapa hal yang berubah. Seperti jumlah anggota DPR RI menjadi 575 kursi, jumlah kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertambah berdasarkan populasinya, juga perubahan jumlah anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota, status Bawaslu di Kabupaten/Kota menjadi permanen dan perubahan-perubahan lainnya.

Khusus tentang penentuan kursi, Pemilu sebelumnya menggunakan sistem kuota hare. Yakni dengan mencari terlebih dahulu Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) dari jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia. Partai politik yang mendapatkan angka BPP otomatis mendapatkan kursinya. Sedangkan jika ada sisa kursi akan ditentukan dengan perolehan suara terbanyak tiap partai politik.

Untuk Pileg 2019, sistem kuota hare ditinggalkan diganti dengan Sainte Lague. Teknisnya, suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi, maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut.

Sainte Lague dinilai lebih efektif ketika rekapitulasi perolehan suara dilakukan. Karena secara otomatis akan langsung membagi jumlah suara dengan perolehan kursi oleh setiap partai. Selain itu, jika selama ini sisa suara yang diraih partai A misalnya dalam sistem kuota menjadi milik partai lain, dalam perhitungan terbaru akan terbagi habis tanpa perlu dilimpahkan. Ini yang menjadi harapan besar jika metode baru ini akan ‘mengembalikan’ partai ke pemilik suara sesungguhnya, rakyat! []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here