Pilgub Jatim, Bukan Untuk Ajang Bagi-bagi Jabatan

0
83
Pemilihan Gubernur Jatim bukan untuk bagi-bagi jabatan. Karena, siapapun pemenangnya harus mendahulukan kepentingan rakyatnya.

Nusantara.news, Surabaya – Aroma Pilgub Jawa Timur semakin semerbak dengan merebaknya elektabilitas dan popularitas sejumlah elemen dan kekuatan parpol mengeluarkan sinyal dukungan. Hal itu ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh tertentu yang disebut mampu dan layak maju sebagai pemimpin.

Nama-nama mereka pun semakin mencuat ke permukaan dengan adanya tawaran untuk mendapat dukungan guna diusung di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tak terkecuali untuk Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang.

Menelaah Azas Demokrasi yang berjalan di negeri ini. Pemilihan calon pemimpin di Pemilu, Pilkada, dan Pilkades harus dilakukan melalui tahapan dan ketentuan sesuai yang digariskan. Demokrasi menitik-beratkan pemilihan dengan perolehan suara terbanyak atau voting seringkali berbutut panjang, tidak hanya saat pemilihan berlangsung. Tetapi setelah selesai pemilihan tidak sedikit yang menimbulkan persoalan hukum. “Demokrasi tak selalu memuaskan semua pihak”. Benarkah begitu?

Demokrasi adalah kompetisi (yang harus) memuaskan semua pihak. Adalah sebuah ajakan untuk semua pihak juga masyarakat untuk memahami kedewasaan mengartikan demokrasi. Demokrasi harus diartikan sebuah kompetisi yang melahirkan sesuatu terbaik.

Demokrasi dijalankan dengan ‘lurus’ tanpa ‘palsu-palsu’ misalnya, dalam Pilkada memasang ‘calon boneka’ yang seakan ikut bertanding padahal mengemban tujuan memuluskan calon tertentu untuk menang, imbalannya mendapat jatah bagi-bagi kekuasaan. Seperti itu jelas mencederai demokrasi yang masih dianut di negeri ini.

Jalannya demokrasi juga harus mensyukuri kemenangan ‘yang menang’ bukan kemenangan untuk perseorangan atau kelompok. Tetapi kemenangan untuk semua dan bermanfaat perubahan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

Pemenang atau yang unggul di pemilihan tidak pongah, merangkul dan mengajak yang kalah ikut berkiprah melaksanakan tugas perbaikan. Yang kalah tidak murung, lapang hati bersedia dengan semangat ikut melakukan perubahan menuju yang lebih baik. Hilangkan sifat pongah, hilangkah rasa kecewa apalagi mengacaukan suasana.

Kembali ke tahapan jelang Pilgub Jawa Timur, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur melontarkan sinyal dukungan untuk Bakal Calon Gubernur dari PKB, Saifullah Yusuf. Itu ditandai dengan akan dilakukannya kesepakatan koalisi. Timbal baliknya, PAN berharap kadernya bisa bersanding sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur mendampingi “Pengantin” yang diusung bersama.

Sekretaris DPW PAN Jawa Timur, A Basuki Babussalam menyebut, PAN yang lahir dari ormas Islam Muhammadiyah dan PKB yang berpondasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan kombinasi ideal memimpin Provinsi Jawa Timur, lima tahun ke depan. Namun, itu belum final, karena elemen lain masih belum ‘bergerak’.

“Saya perlu menggarisbawahi, Gus Ipul sangat bahagia saat duduk di tengah-tengah warga NU dan juga Muhammadiyah. Sepertinya, pasangan NU-Muhammadiyah sangat pas untuk memimpin Jawa Timur mendatang,” ujar Basuki di DPW PAN Jawa Timur, Rabu (14/6/2017).

Dia menambahkan, di periode sebelumnya, PAN juga menjadi salah satu partai pengusung mengantarkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai pemenang Pilkada, dua periode berturut-turut di jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Saya berterimakasih ke PKB yang mau mengusung calon yang dulu pernah kami usung,” lanjut Basuki.

Jika benar koalisi terwujud, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Jawa Timur, Achmad Rubaie menyebut sosok yang digadang maju dari PAN adalah Masfuk, mantan Bupati Lamongan yang juga Ketua DPW PAN Jawa Timur.

“PAN banyak memiliki kader potensial, di antaranya Bapak Masfuk salah satu kader yang terbaik,” tegas Rubaie.

Sementara, soal dukung mendukung untuk Pilgub Jawa Timur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur masih di “jalan lurus”. PKS Jawa Timur dengan semangatnya yang realitas, menghendaki sosok Bakal Calon Gubernur dan wakilnya yang akan didukung adalah memiliki semangat dan loyalitas tinggi, memajukan provinsi dan masyarakat Jawa Timur.

“Yang pasti, harus lebih baik. Memiliki semangat melanjutkan dan meningkatkan program dan keberhasilan yang sudah ada. Bisa menangani ketimpangan, kemiskinan, karena ketimpangan yang ada sampai saat ini, menjadi tugas provinsi untuk mengatasi dan memperbaiki,” tegas Ketua DPW PKS Jawa Timur, Ari Hari Setiawan di Kantor DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Kamis (15/6/2017).

PKS juga menggaris bawahi, menjalankan iklim demokrasi termasuk untuk Pilgub Jawa Timur tidak dengan calon tunggal. Demokrasi adalah memberikan pilihan kepada masyarakat, mencari, menentukan dan memilih yang terbaik untuk bisa melakukan perubahan.

Sebelumnya, bertandang ke Gedung Negara Grahadi elemen kiai yang akan menemui Soekarwo untuk menyuarakan dukungan nama Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf yang disebutkan sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Timur yang potensial. Kedua nama tersebut dikatakan memiliki rating survei tinggi, Khofifah unggul di atas Gus Ipul.

Forum Kiai itu juga membawa tiga nama birokrat aktif di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dinilai layak mendampingi bakal calon, kedua nama di atas. Mereka adalah, Wahid Wahyudi saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Fattah Yasin dari Bappeprov Jawa Timur serta Hasan Aminudin mantan Bupati Probolinggo saat ini anggota DPR RI dari Partai NasDem.

Mereka menagih janji Pakde Karwo, sebagai Ketua Partai Demokrat Jawa Timur untuk konsisten dengan yang pernah diucapkan, mengusung Bakal Calon Wakil Gubernur dari birokrat atau pemerintahan.

“Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf adalah kader NU yang sangat mumpuni. Dan, kalau boleh usul, tiga nama dari birokrat tersebut layak menjadi pendamping, menjadi calon wakilnya. Itu kita usulkan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Pakde Karwo untuk disetujui,” ujar Fahrur, Rabu (14/6/2017).

Perkembangannya, sosok yang dipastikan bakal melangkah di Pilgub Jawa Timur selain saat ini Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Nama Khofifah juga terus meroket digadang sebagai bakal calon yang kuat. Di sejumlah survei internal sejumlah elemen menyebut Khofifah unggul di atas sejumlah nama yang ada.

Kader lainnya yang telah mengambil formulir pendaftaran di PDP PDIP Jawa Timur, misalnya ada Suhandoyo anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, MH Said Abdullah anggota DPR RI, serta Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Bupati Banyuwangi.

Mengacu azas demokrasi, semua pihak berkewajiban melaksanakan dengan baik, mengawal, mengawasi dan berani bersuara jika ada penyimpangan di Pilgub Jawa Timur. Jika tidak, jangan salahkan jika muncul gejolak karena ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau ada pihak lain yang ‘dipuaskan’ oleh jalannya demokrasi yang cedera.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here