Pilgub Jatim dan Generasi Milenial yang Dikebiri

0
97
Panel Publik Pilkada Jatim 2018 Era Milenial (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Generasi milenial menjadi bahasan serius di acara panel publik yang mengangkat tema ‘Pilkada Jatim 2018 di Era Milenial’ oleh sejumlah pembicara yakni, Suko Widodo Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya; Mochtar W Oetomo, Peneliti Politik yang juga dosen di Universitas Tronojoyo, Bangkalan; Akademisi Politik Hari Fitriyanto, dan Linggar seorang Antropologi Politik di Hotel Maxone Surabaya, Kamis (26/10/2017).

Panelis pun kebanjiran tanya jawab dari peserta serta wartawan yang hadir di acara yang dipandu oleh Elis Yusniyawati itu. Di antaranya, apakah dua hal itu menjadi dua fenomena yang sama sekali terpisah dan tidak bisa digabungkan. Apakah keberadaan dan potensi kekuatan generasi milenial tidak seharusnya berdiri sendiri ikut bertanding melawan kandidat tua yang selalu itu-itu saja. Termasuk, apakah kekuatan generasi milenial tidak sebaiknya bersatu saja untuk maju di Pilgub Jatim, bertanding dengan generasi tua.

Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1980-1995. Generasi ini dikenal memiliki kemampuan yang unik dan berbeda dengan generasi sebelumnya yakni generasi X. Kemampuan unik para milenials itu di antaranya adalah multi tasking, melek teknologi, penggila budaya populer, dan generasi yang tidak bisa didikte. Misalnya terkait dengan informasi mereka hanya membaca apa yang ingin mereka tahu.

Saat ini, generasi milenial perlahan mulai masuk dan mempengaruhi laju perkembangan dunia dari segi ekonomi, beragam kebijakan juga gaya hidup, tak terkecuali dalam hal Politik.

Namun, di Pilgub Jatim 2018 mendatang, nama generasi muda misalnya ada Abdullah Azwar Anas, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Emil Dardak yang disebut-sebut bisa bersanding dengan sejumlah kandidat, kenapa tidak sekalian muncul untuk maju mengikuti pemilihan? Menurut Suko Widodo itu karena pelaku-pelaku atau senior politik tidak segera beranjak pada pola lamanya.

Suko Widodo Pakar Komunikasi (Foto: Tudji)

“Itu karena partai politik dan tim suksesnya tidak segera beranjak dari pola lamanya. Mereka masih menggunakan patron-patron lama, misalnya dari keputusan yang tidak adanya otonomi, sehingga yang dimunculkan hanya tokoh-tokoh lama. Partai politik juga tidak memberikan pendidikan politik dengan baik,” kata Suko Widodo.

Tidak adanya otonomi juga ikut berpengaruh, misalnya dalam mengantar jagonya para tim sukses hanya membuat web dan menyebarkan begitu saja tanpa menyertakan anak-anak muda.

“Seharusnya, kaum muda diajak bicara jangan hanya disuruh mendengar. Sebagai edukasi, mereka para senior-senior politik itu harus mengajak bicara anak-anak muda generasi milenial,” tambahnya.

Sementara untuk kekuatan pusat atau tokoh-tokoh politik di Jakarta yang ikut mencengkeram dan menebar pengaruh di Pilgub Jatim. Masih menurut Suko, itu karena Pilkada dan Pilgub Jatim sangat menentukan di perhelatan Pilpres 2019 mendatang.

“Ingat, Pilkada di Jatim itu sangat menentukan secara nasional karena jumlahnya 15 sampai 17 persen. Itu sebabnya pusat, para tokoh, politikus juga mantan presiden sekalipun ikut campur tangan, ikut bermain, karena ada kepentingan,” lanjutnya.

Hal itu juga akibat pengaruh saat ‘kelompok merah’ kalah di Pilkada DKI Jakarta, di Jabar dan lainnya, kemudian mereka berharap Jatim bisa memberikan kontribusi di Pilres 2019.

Itu, masih menurut Suko,..  ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positif, secara disadari atau tidak Jatim sangat berpengaruh dan menjadi perhitungan di kancah nasional. Negatifnya, kemungkinan besar masyarakat tidak dapat menentukan pilihannya sendiri, itu karena campur tangan pusat atau Jakarta.

Milenial Ikut Jadi Penentu di Pilgub Jatim

Mochtar W Oetomo Peneliti Politik (Foto; Tudji)

Para milenials dipastikan bisa menjadi suara penentu kemenangan dari kandidat gubernur maupun di pemilihan presiden 2019. Terlebih populasi pemilih dari kalangan milenial pada 2019 diprediksi mencapai lebih dari 50 persen.

Itu menjadi hal penting yang harus dicatat bagi politisi dan partai politik, keduanya harus memperhatikan bagaimana caranya menangkap aspirasi kelompok milenial. Tak terkecuali bagi calon gubernur Jatim, mereka harus memutar otak untuk bisa meraih hati para milenial.

“Buanglah jauh-jauh strategi kampanye yang usang, jika anda ingin menyasar generasi milenilal,” tegasnya.

Dijelaskan, generasi milenial memiliki tiga karakteristik utama, pertama karena faktor connected, creative, and confidence. Connected atau koneksi karena mereka sebagai pribadi yang pandai bersosialisasi terutama di dalam komunitasnya. Mereka juga aktif berselancar di media sosial dan internet.

Kedua, karena mereka kreatif, geneari milenial adalah orang-orang yang berjiwa muda yang berpikir out of the box, kaya dengan berbagai ide dan gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasannya dengan baik. Mereka boleh dikatakan sebagai generasi kreatif. Sebagai bukti, saat ini industri kreatif yang dimotori anak-anak muda berkembang pesat.

Karakteristik ketiga ialah kepercayaan diri, karena generasi milenial adalah orang-orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan berdebat melalui media sosial.

Selamat Tinggal Politik Usang

Stop Politik Uang (Nusantara.news)

Pakar tersebut menyebut, politik kita hari-hari masih memperagakan pola usang, tanpa ada pembaruan masif cara kerja dalam politik. Padahal dengan arena demokrasi yang kondusif seperti saat ini seharusnya inovasi dapat muncul dalam arena politik. Mengutip Eva Sorensen (2016) dia menjelaskan terdapat tiga arena dalam inovasi politik, yaitu institusi, proses dan kebijakan.

Mengharapkan penyegaran dengan lahirnya institusi partai politik yang inovatif sepertinya lebih tidak masuk akal dari pada si jomblo yang memiliki keyakinan akan menikahi bidadari. Paradog reformasi Indonesia tergambar dengan jelas pada tubuh lembaga partai politik kita. Arus deras reformasi menyuarakan tuntutan pemerintahan yang bersih terbuka tanpa korupsi sepertinya tidak berlaku untuk partai politik.

Kebalikan dengan semangat partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokratisasi, perkembangannya menjadi semakin sentralistis, tertutup, dan oligarkis. Contohnya dalam pemilihan calon gubernur Jatim, parpol yang secara terbuka membuka pendaftaran calon, tidak memiliki mekanisme prosedural yang jelas untuk menetapkan bakal calon gubernur dari partai tersebut.

Ditambah, dalam prosesnya pengurus pusat partai politik memiliki kemampuan untuk mengintervensi proses pendaftaran dan rekrutmen bakal calon gubernur yang ada di daerah. Baik terkait dengan kalender pendaftaran atau menyisipkan kandidat yang dikehendaki oleh pengurus pusat yang sejak awal tidak mendaftar.

Sedihnya, meskipun partai politik di tingkat daerah telah merumuskan prosedur rekruitmen kandidat, keputusan final tetap ada di tangan pucuk pemegang kekuasaan partai politik, yakni ketua umum. Keputusannya juga sangat tergantung dengan kalkulasi politik yang dilakukan oleh elit di pusat. Semua proses politik yang ada di daerah seolah mandek, menunggu keputusan pimpinan partai di Jakarta.

“Jutaan masyarakat di daerah, termasuk Jatim seperti kambing congek, bengong plonga-plongo menunggu arah angin politik yang berhembus dari pusat,” terang pembicara lainnya.

Logika organisasi partai politik yang sentralistis tidak kompatibel dengan logika desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini dipercaya. Mirisnya, bukankah semangat memilih gubernur secara langsung adalah untuk menghormati proses dan pendewasaan politik di daerah. Semangat otonomi daerah memiliki anggapan setiap daerah memiliki problem yang khas, sehingga proses dan pendekatan politik yang ada didaerah yang mampu memahaminya.

Praktik politik usang yang diperagakan saat ini sama sekali tidak menarik bagi generasi milenial. Para politisi dan partai politik harus segara mungkin untuk berhijrah, berinovasi, dan bertransformasi. Matinya media cetak menjadi satu bukti bagaimana kejamnya generasi milenial melihat sesuatu yang usang. Tentu partai politik tidak ingin menjadi barang yang usang dan bangkrut ditinggalkan massa.

Bukan Saatnya Politik Uang, Tapi Kapasitas Berpolitik

Momok bagi tiap penyelenggara pemilu adalah menggelembungnya suara orang yang tidak memilih (golput). Partisipan golput seringkali disasarkan pada mereka pemilih muda yang apatis. Bisa jadi, dengan tidak memilih itu sebuah pilihan. Jika kita mengikuti alur semangat generasi milenial, sepertinya mereka tidak bisa dipaksakan untuk berpartisipasi pada pesta yang bagi mereka pesta yang usang, yang dipenuhi fosil dinosaurus.

“Mari kita artikan penolakan mereka untuk tidak berpartisipasi karena, tidak hits-nya politik saat ini dimata mereka. Jadikan itu sebagai otokritik kehidupan demokratis kita,” lanjut Mochtar.

Berangkat dari kegalauan milenials tentang kondisi eksisting praktik politik saat ini, bisa dirumuskan beberapa seruan, agar Pilgub Jatim ke depan menjadi pesta demokrasi yang kekinian, dan meninggalkan sifat usang. Kemudian, harus bisa mendorong lahirnya kontestasi gagasan bukan kontestasi identitas dan klaim dukungan.

Money politics menghasilkan kemenangan yang tak bermartabat. Lebih dari itu money politics berarti menghina akal sehat. Menghindari isu sara sebagai komoditas politik. Itu karena kita terlahir berbeda, tetapi agar bisa bekerjasama.

Juga, saatnya untuk menghilangkan batas-batas kewilayahan dan identitas. Kewilayahan, oleh sejumlah pembicara itu diartikan bukan untuk menarik pembeda identitas dan kultur, melainkan sebagai batu pijakan pembangunan untuk kawasan Jatim yang berkeadilan. Kandidat harus siap kalah siap menang. Menang bermartabat dan kalah secara terhormat. Keterbukaan hendaknya dijadikan akses untuk semua data, termasuk di Pilgub Jatim.

“Itu penting, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan data terkait semua tahapan di Pilgub Jatim”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here