Pilgub Jatim dan Polemik Fardhu Ain

0
194
Kiai Asep saat Pembekalan Doa untuk Relawan Pendukung Khofifah (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Mungkin ini satu-satunya di sejarah perjalanan demokrasi Indonesia, munculnya seruan atau ajakan untuk menjatuhkan pilihan kepada calon kepala daerah tertentu di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, 27 Juni 2018, sebagai fardhu ain. Seruan itu dilontarkan dalam sebuah forum oleh para kiai, untuk mendapatkan pemimpin yang baik.

Fardhu ain adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti kewajiban perorangan. Artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa diwakilkan atau diganti orang lain.

Namun karena, bersinggungan dengan ranah politik dan untuk menentukan pilihan, sontak seruan itu menimbulkan polemik. Pro kontra, mendukung dan menolak bermunculan.

Ini bermula kesepakatan sejumlah kiai dan tokoh berpengaruh di sebuah pertemuan di Karongan, Sampang, Madura, 15 Mei lalu. Permufakatan mendukung dan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu dituangkan dalam fatwa No: 1/SFMM/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.

‘Permufakatan Madura’ itu kemudian ditindaklanjuti di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Bendunganjati, Pacet, Mojokerto asuhan Kiai Asep Saefudin Chalim. Majelis itu dihadiri ratusan kiai, ibu nyai serta para pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Jatim, dengan kemasan acara “Halaqoh Ulama Jawa Timur”.

Selain Kiai Asep Syaifuddin, hadir Kiai Fauroq Alawy, Pengasuh Pondok Pesantren At-Taroqi, Kiai Abdullah Syaukat Syiradj, Habib Jakfar, Kiai Suyuti Banyuwangi, Kiai Bahar, Kiai Hisyam Syafaat, Kiai Jamaludin dari Probolinggo serta kiai berpengaruh lainnya. Termasuk para Bu Nyai, di antaranya Nyai Masruroh Wahid, Nyai Mahfudoh, Nyai Hamid Manan dan lainnya. Juga turut hadir pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, pada Minggu (3/6/2018).

Rangkaian acara yang diteruskan dengan berbuka puasa bersama itu, berisi penguatan permufakatan dan mendukung pertemuan Permufakatan Madura. Dan, muncul lahirnya seruan atau fatwa fardhu ain. Isinya mendukung, dan menjatuhkan pilihan di Pilgub Jatim 2018, kepada pasangan Khofifah-Emil.

Kiai Asep, yang juga anggota Tim 9 pemenangan pasangan Khofifah-Emil, menegaskan fardhu ain yang dicetuskan memiliki dasar dan pijakan yang kuat. Selain untuk meluaskan efektivitas jangkauan seruan, juga memuluskan agar rakyat Jatim memiliki pemimpin yang mumpuni, untuk kemajuan Provinsi Jatim dan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Halaqah ini diikuti ulama se Jatim bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan memilih draft Fatwa Fardhu Ain yang dibahas untuk dipilih salah satu (calon yang maju Pilgub Jatim),” terang Kiai Asep.

Acara itu merupakan lanjutan dari pertemuan kiai dan para ulama di Madura, yang menyepakati dan memastikan dukungan untuk pasangan calon nomor satu. Kemudian dikuatkan, dan meluaskan jangkauan seruan ke masyarakat. Tegas disebutkan, penyaluran suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di wilayahnya masing-masing memilih Khofifah-Emil. Kesepakatan dikuatkan tandatangan oleh semua yang hadir.

“Agar tidak memunculkan keraguan di masyarakat, bahwa panutan mereka hanya mendukung dan memilih satu pasangan,” tambah Kiai Asep.

Fatwa fardhu ain dalam memilih pasangan Khofifah-Emil tidak sembarangan dilakukan. Sebelum memutuskan para ulama Jatim lebih dulu berihtiar, dengan melakukan salat istikharah.

Alasan lainnya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, rakyat Jatim memiliki tanggung jawab menjalankan amanat kemerdekaan. Yakni, terwujudnya kehidupan yang maju, adil, makmur dan sejahtera, termasuk untuk wilayah Jatim. Dan, pasangan Khofifah-Emil dinilai memenuhi syarat tersebut. Mereka diyakini mampu mewujudkan Provinsi Jatim yang adil, makmur dan rakyatnya sejahtera.

Ditegaskan, melalui fardhu ain dan memilih pasangan nomor satu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Jatim, khususnya untuk menjatuhkan pilihan di Pilgub Jatim.

Tujuannya, agar di dapat pemimpin yang baik menggantikan Gubernur Jatim Soekarwo jelang periode jabatannya yang akan berakhir. Pencetusan fardhu ain itu, kemudian memunculkan polemik, muncul pro dan kontra dan ramai menjadi pemberitaan.

Setidaknya ada lima dasar pijakan memilih pasangan yang dituangkan dalam fardu ain. Satu, rakyat Jatim merupakan bagian dari Bangsa Indonesia dan memiliki tanggung jawab melaksanakan amanat kemerdekaan yaitu, terwujudnya kehidupan yang lebih baik, maju, adil dan makmur. Dua, Khofifah-Emil dinilai memiliki syarat mumpuni mewujudkan cita-cita dan semangat itu. Tiga, sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Empat, mampu merumuskan program, gagasan, perencanaan, dan diyakini bisa mewujudkan Jatim menjadi lebih baik adil dan makmur. Lima, lebih baik dari pasangan lain, mengacu sejumlah referensi dan catatan positif perjalanan mereka. Termasuk juga hasil debat terbuka yang ditayangkan langsung oleh televisi, 10 April 2018 dan 8 Mei 2018, lalu.

MUI Tanya Kaitan Fardhu Ain dengan Pilgub Jatim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan munculnya fatwa fardhu ain untuk memilih salah satu pasangan di pemilihan kepala daerah. Itu dinilai tidak baik karena akan memunculkan perpecahan dan disharmonis.

Disebutkan, MUI meski mengakui keberadaan Golput di masyarakat, pihaknya tegas melarang, tetapi tidak mengarahkan kepada salah satu pilihan. Dan, jika menjadi Golput atau tidak menentukan pilihan di ajang demokrasi lima tahunan (di Pilgub Jatim 2018) sama halnya tidak menggunakan hak demokrasi sebagai warga negara.

“Memilih itu artinya kita ikut berkontribusi menentukan lahirnya pemimpin, pimpinan itu memiliki peranan penting di komunitas kecil apalagi untuk negara,” jelas Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Dr KH Hasanuddin.

Disebut, sebuah hadist Nabi yang sering dijadikan rujukan alam memilih calon pemimpin. Diberi contoh, jika ‘kalian bertiga dan atau tengah melakukan perjalanan, maka pilihlah salah satunya dari mereka sebagai pemimpinmu’. Itu merupakan gambaran, memilih pemimpin memang sangat penting. Namun, sebelum menjatuhkan pilihan harus dipertimbangkan dan memiliki dasar.

Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siraj menegaskan, penggunaan dalil agama untuk kepentingan politik justru akan merendahkan Al-Quran. “Jangan sekali-kali menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama itu mulia dan suci karena mengandung nilai-nilai Ilahiyah. Jangan dicampur dengan target-target ambisi politik,” ujar Said di Surabaya, Rabu (6/6/2018).

Kemudian, Guru Besar Sejarah Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prof Abd A’la, mengaku prihatin dengan keluarnya dalil agama untuk kepentingan politik kelompok tertentu di Pilkada Jatim.

“Saya sudah mendengar, dan sangat menyedihkan jika ada dalil agama dijadikan alat politik. Sekelompok orang menghalalkan segala cara untuk kepentingan politik tertentu,” katanya kepada wartawan, Kamis (7/6/2018).

Menurut mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini, agama seharusnya menjadi dasar umat untuk bersiyasah atau berpolitik, bukan sekadar dijadikan alat.

“Agama yang mengajarkan kemanusiaan dan kebaikan harus menjadi dasar dan tujuan berpolitik umat, bukan dijadikan alat,” terangnya.

Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Effendy Choirie, juga melontarkan komentar. Dia tidak mengharapkan adanya fatwa seperti itu. “Kalau memberikan dukungan dengan menggunakan hukum fardu ain kepada salah satu calon, berarti mafhum mukhalafah-nya adalah mendukung calon lain hukumnya haram,” ujar Gus Coy -panggilan akrab Effendy Choirie, Jumat (8/6/2018).

Menurutnya, akan lebih indah jika para tokoh mengayomi kedua kader NU yang maju di Pilgub Jatim, yaitu Khofifah dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). ”Sikap mengayomi juga sekaligus memberikan edukasi dan uswah hasanah untuk warga Nahdliyin. Seharusnya begitu,” kata dia.

“Nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, dan nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur (Foto: Tudji)

Ini harus menjadi perhatian serius para tokoh NU di Jatim. Mereka, tidak hanya harus mengayomi dan menggandeng kedua kader terbaiknya yang maju di Pilgub Jatim. Juga harus menjadi panutan untuk memberikan edukasi dan uswah hasanah bagi warga NU di Jatim.

Mengingatkan, bahwa pemungutan suara atau hari penjoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dilaksanakan Rabu 27 Juni 2018. Pasangan nomor urut satu adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Tentu menjadi harapan semua rakyat Jatim, pemilihan kepala daerah ini berlangsung tertib dan aman, dan mendapatkan pemimpin baru yang mampu menjadikan Jatim lebih baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here