Pilgub Jatim, Integritas dan Ancaman Botoh

0
162
Menuju Pilgub Jatim Damai, Berkualitas dan Berintegritas (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Hari Fitrianto dosen Ilmu Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyebut penyelenggara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim memiliki peran penting dalam menjalankan dan menjaga terciptanya integritas. Harus ada jaminan agar masyarakat pemilik hak pilih bisa menyalurkan hak konstitusinya dengan baik, aman dan rahasia tanpa dirugikan oleh pihak mana pun.

Penyelenggara Pilgub Jatim juga harus bisa mencegah peluang terjadinya berbagai kecurangan. Itu bisa terwujud jika penyelenggara melaksanakan asas keadilan pemilu, yakni memiliki integritas tinggi, partisipasi yang luas, kepastian hukum, imparsial, profesional, independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, serta peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

“Itu sangat penting, karena menjadi acuan terselenggaranya pemilihan kepala daerah termasuk Pilgub Jatim yang jujur, adil dan transparan,” terang Hari Fitrianto, di acara Seminar “Menuju Pilgub Jawa Timur Damai, Berkualitas dan Berintegritas” yang digelar The Initiative Institute di Hotel Sahid Surabaya, Kamis (16/11/2017).

Dijabarkan, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

“Kriteria itu harus diterapkan, jika ingin Pilgub Jatim berjalan aman dan lancar,” tegasnya.

Banyak hal yang dimungkinkan bisa terjadi di masyarakat, terkait Pilgub Jatim. Pihaknya menyebut, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi di antaranya, harus menjalankan asas jujur dan adil, guna terwujud jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang aman tanpa gangguan.

Baca Juga: Bupati Ponorogo Digadang Jadi Wakil Khofifah

Sementara, tantangan yang bisa terjadi di Pilgub Jatim adalah masih berlakunya mahar politik yang diterapkan oleh partai politik. Kemudian ancaman terjadinya serangan fajar, polarisasi politik, diskriminatif, partisipasi pemilih yang rendah, juga munculnya generasi milenial yang apolitis.

Hari Fitrianto, Akademisi Unair Surabaya (Foto: Tudji)

Tantangan Pemilu Berintegritas

Untuk mewujudkan pemilu berintegritas, pelaksana atau Bawaslu dan jajarannya, sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, selain mempunyai fungsi mengawasi, juga harus mempunyai fungsi penanganan terhadap terjadinya pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Untuk itu, Bawaslu harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Di antaranya dengan melakukan penguatan di jajaran mulai di tingkat kabupaten/kota di semua wilayah.

“Pentingnya sinergi antara penyelenggara, media, masyarakat sipil, serta stakeholder untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilgub Jatim dengan program pengawasan partisipatif,” terangnya.

Ancaman terjadinya money politics juga masih menjadi momok dalam Pilgub Jatim. Soal itu, peran partai politik disebut memiliki peran penting untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Hari menambahkan, terciptanya keadilan dalam Pemilu merupakan
“The Only Game In Town” agar semua pihak mendapat jaminan dan kepastian hukum.

“Harus ada kepastian hukum, serta adanya jaminan tidak akan terjadi kekerasan atau intimidasi dan sebagainya. Serta yang paling penting, kontestan juga siap kalah dan siap menang,” ujarnya.

Awas, Botoh atau ‘Penjudi’ di Pilgub Jatim

Achmad Rubaie, Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) PAN Jatim (Foto: Tudji)

Pembicara lainnya, Achmad Rubaie yang juga Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim meminta agar semua pihak ikut mewaspadai kemungkinan adanya Botoh atau penjudi yang ikut bermain di Pilgub Jatim 2018, mendatang.

Keberadaan mereka lah (Botoh) yang mengkhawatirkan terjadinya kegaduhan, mereka akan menggunakan kesempatan untuk menarik keuntungan dengan menumpang dengan melakukan politik uang.

“Itu yang harus diwaspadai semua pihak, munculnya Botoh yang berjudi dengan mengambil keuntungan di Pilgub Jatim. Karena itu bisa mengalahkan kandidat yang seharusnya menang dengan menggunakan kekuatan uang, itu dilakukan para Botoh,” terang Rubaie.

Terkait itu, pihaknya berjanji kalau partainya tidak akan melakukan itu terhadap bakal calon yang diusung, yakni menghindari praktik politik uang. Di Pilgub Jatim lanjutnya, bisa saja muncul Botoh yang ikut bermain dan mengeruk keuntungan, itu berbahaya. Akibat ulah mereka bisa mengalahkan calon dengan mengandalkan kekuatan uang, itu yang bahaya dan harus diwaspadai oleh semua pihak.

Rubaei menambahkan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan media agar tidak gegabah menuduh politik uang telah dilakukan oleh kandidat atau partai politik.

“Perlu dipahami, biasanya yang bermain di Pilkada adalah Botoh,” tegas mantan anggota DPRD Jatim dan DPR RI itu.

Sementara, di acara tersebut selain akademisi yang menjadi nara sumber. Juga ikut memberikan paparannya para politisi sejumlah partai politik. Yakni, Airlangga Pribadi Kusman, Hari Lestari Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, serta Kuswanto dari Partai Demokrat.

Bawaslu dan KPK Perangi Politik Uang

Stop Politik Uang di Pilkada Serentak

Sementara, untuk menghindari terjadinya permainan politik uang di Pilkada Serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu dilakukan juga untuk memerangi munculnya politik uang di Pemilu 2019.

Soal itu, KPK tidak main-main, pihaknya juga menerjunkan petugas dan disebar semua wilayah di Indonesia yang dimungkinkan marak terjadi politik uang, utamanya yang menggelar Pilkada Serentak.

“Kami ingin menegakkan sebuah keadilan di pelaksanaan Pemilu,” ujar Abhan di Gedung KPK di Jakarta.

Baca Juga: Koordinasi Amankan Pilkada Jatim, Tiga Pilar Harus Kompak

Langkah yang ditempuh tersebut adalah untuk menekan politik berbiaya tinggi. Menurut Abhan, politik uang menjadi penyebab tindakan korupsi para kepala daerah yang hendak maju kembali di Pilkada. Biaya tinggi tersebut selain dari mahar politik yang diterapkan oleh partai politik juga sogokan untuk pemilih.

“Itu lah yang harus kami cegah,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menyebut hasil riset lembaganya terhadap pelaksanaan dua Pilkada Serentak, yakni pada 2015 dan 2017, politik uang masih memiliki pengaruh besar pada pemilihan kepala daerah. Politik uang, mahar politik dan besarnya dana kampanye memiliki peran dan menentukan hasil pemilihan di kedua Pilkada Serentak itu.

“Sulit sekali kita lepas dari jerat politik transaksional,” tegas Saut.

Untuk diketahui di Pilgub Jatim yang akan digelar Juni 2018 mendatang, yang dipastikan maju sebagai bakal calon yakni pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas, mereka diusung PKB dan PDIP. Sementara, Khofifah Indar Parawansa masih belum mengumumkan bakal calon yang akan menjadi pasangannya, untuk maju di Pilgub Jatim.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here