Pilgub Jatim, Perang Paregreg dan Ancaman Kekuatan Asing

0
162
Perang Paregreg dan Ancaman di Pilgub Jatim (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, yang akan digelar Juni 2018 memunculkan banyak kubu untuk dukung mendukung, di antara bakal calon. Namun, dukung mendukung yang berlebihan apalagi mengerucut saling hasut, fitnah dan mencaci, itu dikawatirkan akan memicu perpecahan. Permusuhan akibat perpecahan dikawatirkan akan melemahnya kekuatan dan kekompakan yang telah terbangun dan terwujud di Provinsi Jatim. Selanjutnya, juga sangat dimungkinkan masuknya kekuatan asing yang telah lama mengincar, ingin mengatur bahkan menguasai.

Baca Juga: Gus Ipul dan Khofifah Dua Kader Terbaik NU

Ketakutan juga dimungkinkan terjadinya perang saudara dan antar kelompok seperti Perang Paregreg, yang pernah terjadi di tahun 1404-1406 dan menjadi penyebab kemunduran Kerajaan Majapahit. Topik bahasan itu dibedah dalam Diskusi Panel yang mengangkat tema ‘Perang Paregreg di Pilgub Jatim’. Tampil di acara itu, tiga pembicara dari berbagai disiplin ilmu, pakar ilmu komunikasi politik, pakar politik sejarah dan pakar politik pemerintahan, Mochtar W Oetomo, Redi Panuju dan Suko Widodo dari Univeritas Airlangga (Unair) Surabaya. Mereka memberikan ulasan, mulai dari gelaja yang telah tampak dan terus terjadi, faktor yang melatarbelakangi dan siapa yang dianggap bisa menghentikan ancaman bahaya itu. Selanjutnya, dipandu host Elis Yusniyawati juga dibahas bagaimana agar Perang Paregreg tidak terjadi di Pilgub Jatim, cara itu digelar di Hotel Narita, di Barata Surabaya, Jumat (17/11/2017).

“Kiai telah masuk ke dalam politik praktis. Itu dimungkinkan masuknya kekuatan asing” (Foto: Tudji)

Di bahasan awal, Direktur Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W Oetomo menguraikan, kilas balik atau ada kesamaan peristiwa Perang Peregreg dengan suasana jelang Pilgub Jatim, munculnya dukung-mendukung yang saling mengklaim mengusung kebenaran. Itu diiringi dengan saling menebar pengaruh dan kharismatiknya.

“Ada kesamaan suasana saat ini (jelang Pilgub Jatim) dengan peristiwa yang melatar belakangi pecahnya Perang Paregreg, dikawatirkan akan berlanjut pada perpecahan di tubuh NU (Nahdlatul Ulama). Karena seperti yang kita lihat, para kiai telah masuk ke dalam politik praktis. Dan, itu dimungkinkan masuknya kekuatan lain,” ujar Mochtar yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Dr Soetomo Surabaya dan Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan, Madura itu.

Baca Juga: Pilgub Jatim, Integritas dan Ancaman Botoh

Di jaman itu, kekuatan lain atau asing, yakni China menangkap peluang dengan terjadinya kemelut perseteruan antar saudara di Jawa. Di Pilgub Jatim, seperti yang terbelahnya kekuatan kultur yakni dua kubu NU, memberikan peluang perpecahan. Ditambahkan, kalau posisi NU lemah akan dimungkinkan munculnya poros tengah atau apa pun namanya. Dan itu sangat berpeluang menghasilkan kemenangan menyisihkan kedua kekuatan yang ada, kubu Khofifah dan Saifullah Yusuf.

“Seperti di diskusi ini, dalam konteks Jatim saat ini kita lihat ada perwakilan dari Inggris yang hadir (sambil menyebut perempuan wakil dari Inggris), masa dia harus ‘dipaksa’ jadi NU, untuk kepentingan Pilgub Jatim?,” ujarnya.

Mochtar mencontohkan, saat terjadi permusuhan dan saling menjatuhkan kekuatan Majapahit perlahan semakin melemah. “Seiring dengan itu, tanpa disadari masuk kekuatan tentara China, melalui pantai di Tuban. Dan, dalam perjalanannya menguasai Jawa,” jelasnya, sambil menambahkan itu tidak boleh terjadi di Pilgub Jatim.

Hindari Bharatayudha perlu ada Poros Alternatif

“Seolah Jatim hanya direpresentasikan oleh satu kekuatan dominan” (Foto: Tudji)

Redi Panuju mengulas contoh sejarah yakni terjadinya Perang Bharatayudha, itu akibat masing-masing kubu tidak bisa mengendalikan syahwat politiknya.

“Itulah syahwat kekuasaan, akhirnya perang (Bharatayudha) terjadi yang pada akhirnya melahirkan penyesalan, karena memang penyesalan itu selalu datang di belakang, itu yang kita pikirkan dan jangan sampai terjadi,” urai Redi.

Pertama, jika ditarik dengan kenyataan politik saat ini, dia mengaku sebetulnya kurang sepaham dengan komunikasi politik yang hanya berkutat pada dua sumber yang “bermain” di Pilgub Jatim. Meski diakui di Jatim identitas kultural lebih dari 80 persen, Islam Nusantara yang aviliasi politiknya menyebar.

“Saya sebenarnya kurang happy, seolah-olah Jatim hanya direpresentasikan oleh satu kekuatan dominan. Kita harus bisa membedakan indentitas kultural dan aviliasi politik, karena aviliasi politik mereka juga semburat ke berbagai kekuatan politik di banyak partai,” jelasnya.

Kedua, soal isu-isu politik yang berkembang hingga saat ini dinilai masih monoton, cenderung primodial. Karena, isu-isu yang diusung hanya merujuk pada dua sosok, padahal itu belum tentu dan perlu dibuktikan.

Baca Juga: Mengukur Peluang Poros Baru di Pilgub Jatim

Lanjutnya, dengan menafikan tentang visi, profesionalitas dan hanya merujuk pada dua sosok yang ada, dikawatirkan akan memicu perpecahan. Menurutnya, untuk menghindari Perang Bharatayudha, diperlukan jalan lain.

“Bukan menafikkan Khofifah dan Gus Ipul yang satu petarangan itu (sama-sama dari NU), tetapi perlu ada alternatif lain, terserah namanya poros tengah atau poros apa pun, silahkan,” urainya.

Soal Poros Tengah, menurutnya tidak diambil dari satu entitas, tidak seperti yang ada saat ini Gus Ipul dan Khofifah satu trah. Entah dari pasangan umur atau latar belakang yang berbeda, termasuk dari kalangan milenial. Intinya bisa mengimbangi keberadaan mereka berdua.

Politik di Pilgub Jatim Masih Jakarta Centris

“Di Pilgub Jatim parpol tidak hadir, sudah menyerahkan ke pusat. Pusat kemudian menyerahkan ke kiai” (Foto: Tudji)

Suko Widodo juga mengaku sedih dengan potret jelang Pilgub Jatim. Itu karena, DPD partai yang ada di Jatim tidak berdaya melahirkan sosok-sosok bakal pemimpin, padahal itu menjadi tugas partai politik dalam program pengkaderan. Pihaknuya juga mengaku sedih para kiai hanyut dalam Pilgub Jatim.

“DPD partai politik di Jatim tidak berdaya, maka NU kemudian punya hasyat. Lalu siapa ini yang salah. Ini karena Pilgub Jatim ini beraroma Jakarta Centris,” urainya.

Dia menyoroti peran kiai yang tampil, berebut pengaruh untuk kepentingan jagonya masing-masing di Pilgub Jatim. Menurutnya, generasi milenial juga tidak hadir secara penuh di Pilgub Jatim ini.

“Soal asing, yang perlu dipahami itu bukan soal fisik tetapi juga investasi. Tetapi, siapa pun nanti yang berkuasa (Gubernur Jatim) mereka akan “disetir”. Terbukti, bisa kita lihat berapa besar dan dari mana saja investasi asing yang masuk kesini (Jatim),” terangnya.

Ini semua terjadi akibat partai politik tidak pernah hadir dalam ruang atau situasi politik, mereka hanya hadir saat Pileg dan Pilpres. Semua diserahkan ke pusat, dan partai politik hanya mendapatkan kepuasan sesaat, 50 juta (mahar).

“Di Pilgub Jatim ini mereka (partai politik) tidak hadir, karena sudah menyerahkan ke pusat, dan pusat kemudian menyerahkan kepada kiai,” pungkas Suko.

Untuk diketahui, Perang Paregreg adalah perang antara Majapahit, terjadi tahun 1404-1406. Saat itu istana barat yang dipimpin Wikramawardhana terlibat pertempuran melawan istana timur dipimpin Bhre Wirabhumi. Akibat perang yang terjadi itu kemudian menyebabkan terjadinya kemunduran Majapahit. Seiring dengan itu, kekuatan asing masuk dan menguasai Majapahit.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here