Pilgub Sumut, Peta Kekuatan Pemimpin Impor vs Putra Daerah

0
666

Nusantara.news, Jakarta – Djarot Saiful Hidayat, awalnya dipandang remeh karena bukan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera). Mengapa mesti Djarot? Sudah tidak adakah putra daerah Sumut yang layak jadi pemimpin? Tetapi belakangan, justru karena bukan putra daerah Djarot cepat mendapat pasaran.  Dua isu ini pula yang kini membuat suhu Pilgub Sumut  panas. Seperti apa kekuatan kedua isu ini?

Logika Terbalik

Tak kenal maka tak sayang, logika ini bersifat umum dan diakui kebenarannya. Dalam jurnalistik disebut proximity, atau kedekatan, di mana redaktur akan selalu memerioritaskan berita yang dekat dengan pembacanya, baik kedekatan secara wilayah, ideologi atau kepentingan.

Berdasarkan faktor kedekatan itu pula, pencalonan Djarot Saiful Hidayat sempat dinilai sebagai pencalonan asal-asalan, seolah-olah tidak ada lagi warga sumut berkualitas yang layak menjadi gubernur.

Tetapi, istilah  “tak kenal maka tak sayang,” ternyata justru menjadi kekuatan di Sumut. Djarot – Sihar Sitorus  yang diusung koalisi PDIP dan PPP bahkan dinilai memiliki peluang mengalahkan putra daerah Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (Ijeck) yang diusung koalisi Golkar, Gerindra, PKS dan PAN.

Bagaimana bisa masyarakat Sumut, atau sebagian masyarakat Sumut memandang orang seperti Djarot sebagai kekuatan? Bukankah Djarot tidak lahir di Sumut, tidak mengenal karakter masyarakat Sumut, juga belum mengenal atau belum hafal potensi-potensi pembangunan di Sumut?

Itulah masyarakat Sumut yang terkenal dengan sebutan “Ini Medan Bung”, sebuah sebutan bermakna Medan atau Sumut itu berbeda, unik, atau suka bersikap di luar kelaziman.

Dalam hal Djarot, mereka memiliki logika sendiri, yang berbeda dengan pemilih di daerah lain. Logika tersendiri itu dalam batas batas tertentu dapat disebut sebagai logika terbalik.

Seperti apa logika terbalik itu? Djarot bagi sebagian masyarakat Sumut lebih baik ketimbang Edy Rahmayadi, yang nota bene adalah putra daerah (etnis Melayu) dan pernah menjadi Pangdam di Sumut.

Apa alasan sebagian masyarakat Sumut menjatuhkan penilaian bahwa Djarot lebih baik ketimbang Edy Rahmayadi?

Adalah karena sebagai orang luar, Djarot dinilai akan lebih bisa bersifat adil terhadap keseluruhan etnis yang ada di Sumut ketimbang putra daerah.

Sumut memang dikenal sebagai daerah berpenduduk multi-etnis. Etnis terbesar di propinsi berpenduduk 13.937.797 (sesuai sensus 2015), adalah etnis Batak dengan populasi mencapai (41.95%) diikuti etnis Jawa (32.62%), Nias (6.36%), Melayu (4.92%), Tionghoa (3.07%), Minangkabau (2.66%), Banjar  (97%) dan Lain-lain (7.45%).

Walau terbesar, tetapi etnis Batak terbagi-bagi ke dalam 5 sub-etnis, meliputi Toba, Karo, Simalungun, Pakpak dan Mandailing dan Angkola.

Menurut sensus penduduk 2010, etnis Toba mencapai 22,3% dari total penduduk, etnis Karo (5,5%), Angkola dan Mandiling (4,1%), Simalungun (2,4%), Pakpak (0,8%). Jika disusun satu persatu berdasarkan sub etnis, maka suku terbesar di Sumut adalah etnis Jawa yang mencapai 32.62%.

Soal keadilan memang pula menjadi salah satu isu yang terus berkembang di Sumut. Ada semacam sikap di sub-etnis Batak yang bernada negatif berbunyi, “daripada dia (sub-etnis Batak tertentu) yang memimpin, lebih baik orang luar saja.”

Tidak semua sub-etnis Batak bersikap seperti ini, tetapi penyikapan seperti ini nyata ada.  Politik pecah belah Belanda diduga telah membuat sesama sub-etnis Batak saling bersaing (dalam batas-batas tertentu bersaing secara tidak rasional) antara satu sub-etinis Batak dengan sub-etnis Batak lainya.

Sedemikian rupa, dalam hal pembangunan misalnya, Djarot dinilai tidak akan meletakkan prioritas pembangunan pada satu daerah tertentu. Demikian juga dalam memlih pejabat di pemerintahan, Djarot dinilai tidak akan memberikan prioritas atau tidak akan menganakemaskan individu dari etnis tertentu. Sebagai orang luar, Djarot dinilai akan lebih bisa bersikap adil baik dalam hal pembangunan maupun dalam memilih pejabat.

Bagaimana penjelasan dari sebagian masyarakat Sumut itu sehingga bisa mengatakan bahwa Djarot lebih bisa bersifat adil di Sumut? Secara cepat harus dikemukakan, tidak ada pejelasan secara logis, misalnya membeberkan angka-angka pembangunan di suatu daerah tertentu di Sumut, atau membeberkan perbandingan jumlah masing-masing etnis dalam pemerintahan  dan lain sebagainya.

Walau tidak ada penjelasan, itulah opini yang berkembang di Sumut jelang pilgub yang digelar 27 Juni 2018 mendatang. Itulah pula keunikan Sumut.

Peta Kekuatan

Lalu bagaimana peta kekuatan antara yang pro pemimpin impor (Djarot) dan pemimpin putra daerah (Edy Rahmayadi)?

Ada satu indikasi yang untuk sementara dapat dijadikan acuan yang tentu saja bersifat spekulatif. Yakni, keberadaan Djarot yang dekat dengan PDIP. Kedekatan dengan PDIP  diidentifikasi dekat atau segaris dengan Jokowi.  Sementara masyarakat yang pro Edy Rahmayadi diidentifikasi dengan Partai Gerindra yang disederhanakan dekat atau segaris dengan Prabowo Subianto.

Berdasarkan hal ini, maka peta kekuatan Djarot – Sihar vs Edy – Ijeck dapat diacu pada peta Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK memenangi perolehan suara. Dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut, pasangan Jokowi-JK mendapatkan 3,494,835 suara atau 55,24 persen. Sementara Prabowo-Hatta mendapatkan 2,831,514 suara atau 44,75 persen. Selisih perolehan suara keduanya mencapai 663.321 suara untuk kemenangan Jokowi-JK.

Dominasi suara Jokowi-JK berasal dari 20 kabupaten dan kota. Yakni Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pematangsiantar, dan Sibolga

Sedang perolehan suara Prabowo- Hatta berasal dari 13 kabupaten dan kota, yakni Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padang Sidimpuan, Tanjungbalai dan Tebing Tinggi.

Apakah peta pilpres ini akan berbanding lurus dengan peta Pilgub 2018 mendatang? Belum tentu. Karena masih ada satu pasang calon lain, yakni  pasangan Jopianus Ramli Saragih dan Ance Selian yang diusung Partai Demokrat dan PKB.

Jopianus adalah Bupati Simalungun yang terkenal. Demokrat sendiri memperoleh 14 kursi di DPRD Sumut. Sedang PKB memperoleh 3 kursi. Suara siapa yang akan digerogoti oleh pasangan Jopianus Ramli Saragih dan Ance Selian?

Mengacu pada keberadaan Jopianus Ramli Saragih sebagai Bupati Simalungun, maka suara yang digerogoti adalah suara pasangan Djarot – Sihar, setidaknya suara masyarakat di Kabupaten Simalungun asal Jopinus yang sebelumnya dimenangi  oleh Jokowi- JK.

Suara PKB berada dalam satu kelompok dengan suara PPP yang merupakan koalisi PDIP mengusung Djarot-Sihar. Sehingga suara masyarakat Padang Lawas dan Padang Lawas Utara asal daerah Ance Selian, diperkirakan juga akan menggerogoti suara pro Djarot-Sihar. Dikatakan menggerogoti karena pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK juga memenangi perolehan suara di dua daerah ini.

Jumlah DPT Kabupaten Simalungun mencapai 637.496 jiwa. Sementara DPT Padang Lawas 158.973 jiwa dan Padang Lawas Utara 156.109 jiwa. Total pemilih di tiga daerah ini mencapai 794.578 jiwa.  Jumlah ini lebih besar ketimbang selisih perolehan suara antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu yang hanya mencapai 663.321 suara.

Berdasarkan perhitungan sederhana di atas, maka persaingan antara Djarot – Sihar (pemimpin impor) melawan Edy – Ijeck (putra daerah) akan berlangsung seru.

Pemenangnya akan banyak dipengaruhi oleh partisipasi dan kecenderungan golput yang pada Pilpres 2014 lalu mencapai sekitar 20% dari total 10 juta pemilih, atau sekitar 2 juta pemilih.

Golput secara teoritis terbagi tiga kelompok masyarakat. Pertama, kelompok masyarakat miskin dan buta huruf atau kelompok masyarakat parokial. Kedua kelompok masyarakat yang melek politik tetapi lebih mementingkan hal lain, atau kelompok subjek. Ketiga, kelompok masyarakat yang sangat melek politik tetapi tidak percaya pemerintah akan melakukan atau mampu membuat perubahan.

Faktor Djarot sebagai suatu hal yang baru di Sumut diperkirakan akan memicu golput untuk ikut memilih.

Kepada pasangan siapa kaum golput akan memberikan suaranya? Kembali sangat ditentukan oleh sikap mereka terhadap isu antara pemimpin impor versus pemimpin yang berasal dari daerah sendiri atau putra daerah.

Bagi para golput yang tidak suka dengan pemimpin impor tentu akan terpicu memilih untuk memenangkan pemimpin yang merupakan putra daerah yakni Edy- Ijeck.

Sebaliknya, para golput yang melihat Djarot sebagai suatu hal yang baru dan lebih bisa bersikap adil, juga akan terdorong untuk memilih dan menjatuhkan pilihan pada Djarot-Sihar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here