Pilih “Hard Brexit”, Pasar Uang Inggris Bergejolak

0
125
Perdana Menteri Inggris Theresa May (Reuters)

Nusantara.news, London – Jelang pidato soal British Exit (Brexit) Perdana Menteri Theresa May, Selasa (17/1) publik sudah memprediksi bahwa pemimpin baru Inggris itu bakal lebih memilih hard Brexit ketimbang soft Brexit. Hal ini karena penyataan-pernyataan PM May sebelumnya yang cenderung ingin meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa, serikat pabean Eropa dan Pengadilan Eropa, dalam rangka untuk mendapatkan kembali kontrol imigrasi UE.

Dalam sejumlah pernyataanya, May menyebut tidak ingin setengah-setengah soal keluarnya Inggris dari UE.

Hard Brexit yang ditempuh May dan rakyat Inggris disambut gembira oleh pihak-pihak yang ingin Inggris hengkang dari UE, namun disikapi cemas oleh kalangan yang takut akan dampaknya terhadap perekonomian Inggris. Para pengamat menilai, Inggris akan mengalami guncangan ekonomi pada saat memilih opsi “hard Brexit” karena harus melakukan regulasi besar-besaran, termasuk “menasionalisasi” semua aturan UE.

Kecemasan ini cukup beralasan mengingat jelang May berpidato, Pound Sterling turun di bawah 1,20 USD. Mata uang Inggris itu turun hinga 1,6% ke level terendah sejak Oktober tahun lalu, ini level terendah dalam 32 tahun terakhir. May terus mengulang-ulang kalimat “Brexit berarti Brexit” dalam sejumlah kesempatan, yang artinya upaya Inggris keluar dari UE harus secara total.

Sementara di sisi lain, investor di Inggris ramai-ramai beralih ke aset haven seperti dolar, yen, dan emas. Sejumlah analis keuangan menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar Pound Sterling terhadap Dollar yang cukup tajam didominasi sentimen negatif akibat kekhawatiran pasar atas keputusan hard Brexit.

Dalam beberapa pekan terakhir, May mengangkat kemungkinan soal kesepakatan transisi dengan Brussels untuk mempermudah keluarnya Inggris dari UE, posisi ini didukung oleh Bank of England, Gubernur Mark Carney.

Inggris juga tampaknya merasa mendapat angin pasca-keluar dari UE, setelah diberi dorongan secara lisan oleh Presiden AS terpilih Donald Trump, yang mengatakan bawa ia menyukai kesepakatan perdagangan jalur cepat dengan Inggris. Namun pada prakteknya jalur cepat kesepakatan bilateral dengan Washington itu tidak semudah yang dibayangkan.

Berdasarkan aturan UE Inggris tidak dapat masuk dalam transaksi perdagangan dengan negara-negara pihak ketiga sampai secara resmi keluar dari UE.

May telah berjanji untuk secara resmi melakukan pembicaraan Brexit pada akhir Maret 2017 dan kepala negosiator Brexit Uni Eropa Michel Barnier mengatakan harus ada kesepakatan menjelang pemilu Parlemen Eropa tahun 2019.

Sementara itu, Mahkamah Agung Inggris akan memutuskan pada akhir Januari 2017, apakah PM May harus meminta persetujuan parlemen atau tidak sebelum memberlakukan Pasal 50 Traktat Lisbon, yang bisa saja menunda dimulainya perundingan Brexit.

Pasal 50 Traktat Lisbon berbunyi, “Traktat berlaku lagi untuk negara bersangkutan sejak tanggal berlakunya perjanjian penarikan atau, gagal itu, dua tahun setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, kecuali Dewan Eropa, dalam perjanjian dengan Negara Anggota bersangkutan, dengan suara bulat memutuskan untuk memperpanjang periode ini.”

Hard Brexit dan Soft Brexit

Hard Brexit merupakan istilah populer yang merujuk kemungkinan hasil negosiasi antara Inggris dan UE. Inggris akan melepas sepenuhnya dari keanggotaan dalam pasar tunggal (single market) Eropa, terutama pada sektor barang dan jasa. Hard Brexit bisa membuat Inggris mendapat hak mengendalikan anggaran negaranya sendiri, undang-undang, dan yang paling penting, mendapat hak mengendalikan sepenuhnya UU imigrasi Inggris sendiri.

Jika memilih Hard Brexit, para petinggi negara Inggris akan terus ditekan untuk secepatnya membuat pakta-pakta perdagangan baru atau segera membuat kesepakatan antara industri per industri, dengan UE. Jika tidak perusahaan-perusahaan di Inggris bakal diarahkan mengikuti aturan standar WTO yang di dalamnya ada aturan untuk menetapkan tarif (bea impor/ekspor) jika Inggris ingin menjalin hubungan dengan UE atau sebaliknya. Bank-bank Inggris pun akan kehilangan akses kemudahan bebas bea yang dinikmatinya selama ini dalam hubungan dengan bank-bank lain yang masih menjadi anggota UE.

Sementara Soft Brexit bersifat lebih lunak, dengan tetap mempertahankan sejumlah akses bebas tarif ke pasar tunggal. Dengan begitu Inggris masih harus berkontribusi pada anggaran keuangan UE, membuka kebebasan bagi pergerakan tenaga kerja dan mengikuti sebagian aturan-aturan UE lainnya. Dengan kata lain, Inggris akan seperti Norwegia, yang merupakan anggota European Economic Area, namun bukan anggota UE.

The Confederation of British Industry dan British Retail Consortium adalah dua kelompok bisnis yang paling vokal memperingatkan dampak pemutusan hubungan dengan perdagangan UE. Bank-bank pun gugup karena meninggalkan single-market dapat menambah biaya yang biasa mereka sebut “ongkos paspor”. Kondisi ini tentu saja masih memungkinkan mereka menawarkan jasanya sebagai bank di UE, tapi harus memiliki kantor pusat di London. (berbagai sumber)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here