Ideologi dan Kepemimpinan (3)

Pilihan Joko Widodo di 2019 Sangat Terbatas

0
234

Nusantara.news – Debat ketika perumusan Pancasila sebagai ideologi negara di tahun 1945 menunjukkan keluhuran budi para pendiri negara saat itu. Islam mayoritas (90%) toleran agar negara ini tidak berdasarkan Syariat Islam, karena memahami bahwa ada saudara sebangsa setanah air yang non-Muslim.

Bentuk kompromi yang paling nyata adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak jadi berdasarkan Syariat Islam jadilah berdasarkan Ketuhanan (tauhid), bukan sekularisme.

Disadari oleh pendiri bangsa saat itu bahwa harus ada nilai ketuhanan dan beragama, jadi paham yang tidak mengakui adanya Tuhan, seperti ateis, PKI (Partai Komunis Indonesia), memang tidak layak ada di Indonesia secara berbangsa dan bernegara. Lalu muncul kemanusiaan (humanity) hubungan antar sesama, namun dalam konteks ke-indonesiaan. Berbeda dengan hak azasi dari Barat, penghargaan pada individu yang berlebihan kadangkala melebihi negara dan agama.

Gabungan kelompok yang berbeda suku, agama, ras, dan aliran disatukan melalui sila “Persatuan dan Kesatuan” yang membentuk karakteristik bangsa Indonesia, sampai saat ini dinamikanya terus berkembang, pasang-surut.

Indonesia, dengan keberadaan Ahok, masuk ke dalam titik terendah tentang kondisi persatuan dan kesatuan di level opini publik dan persepsi politik. Meskipun secara keseluruhan tidak demikian, karena umat Islam sebagai warga mayoritas, tetap memegang ukhuwah. Kesatuan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga dan solid. Kita bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang menginginkan negara khilafah maupun negara komunis.

Saya gebuk

Nasionalisme adalah kehendak bersama, bersifat multi-etnis dikokohkan melalui Sumpah Pemuda 1928, dan terus dipupuk serta dirajut oleh pendiri bangsa. Kesadaran berbangsa melahirkan keinginan memperjuangkan hak-hak politik untuk dapat membebaskan diri dari  kolonialisme, menjadi suatu negara yang berdaulat dan merdeka.

Keinginan untuk hidup bersama tentu kita perlu pertanyakan kepada saudara kita dari etnis Cina. Ahok dan pengikutnya, telah membuka tabir kepada kita semua tentang sikap dan persepsi etnis Cina mengenai kehidupan berbangsa. Sebagian dari kita terluka dengan aksi seribu lilin disertai teriakan-teriakan demonstran yang sangat anti-Islam. Menjadi sangat aneh jika kelompok minoritas memaksakan kehendak di luar hukum dan melakukan intervensi terhadap agama lain dalam hal ini Islam yang jelas adalah mayoritas rakyat Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyadari hal tersebut, dan ingin menyudahi semua itu. Seakan-akan menyadari kesalahannya mendukung Ahok telah menyakiti umat Islam. Sehingga keluarlah kata-kata yang kurang patut (karena dinyatakan secara resmi) bahwa yang di luar ideologi Pancasila dan NKRI, “saya gebuk”. Hal ini dipertegas di berbagai kesempatan, termasuk di Arab Saudi ketika KTT Negara Islam dan di depan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait soal radikalisme.

Kemenangan Anies-Sandi dikhawatirkan akan memunculkan euforia Islam, sehingga muncul keinginan mendirikan khilafah, lalu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sebagai motor utama khilafah dibubarkan. Secara ideologi, tidak ada yang akan menerima negara Indonesia berdasarkan khilafah. Hal itu sudah final, kalaupun ada biasa saja, jangan ditanggapi berlebihan. Pembubaran HTI, apalagi dipaksakan melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), berlebihan karena konstitusi menyatakan harus melalui proses pengadilan.

Lalu untuk keseimbangan politik, Joko Widodo juga menyatakan bahwa jika PKI muncul dan bangkit, “saya gebuk”. Jadi tidak hanya Islam radikal saja. Apakah ini bentuk klarifikasi, karena dirinya sering dituduh sebagai keluarga PKI? Hanya Presiden Joko Widodo yang memahaminya.

Seringkali kita memahami nasionalisme berbasis modernisme, yang hanya mengakui materialisme di era kapitalisme. Paham ini sudah berbukti banyak mengubah sikap dan perilaku kebangsaan, diantaranya toleransi kita terhadap budaya transaksionalisme, korupsi dan menentukan derajat sosial berdasarkan materi atau pangkat, bukan lagi berdasarkan budi luhur.

Oleh karena itu, saatnya kita menolak berbagai macam prasangka subjektif terhadap kehidupan berbangsa dan berlaku diskriminatif terhadap etnis tertentu. Etnis tertentu juga jangan sebaliknya berprasangka buruk. Menjunjung tinggi solidaritas berbangsa dan meyakini Pancasila sebagai pandangan hidup sudah bersifat final, karena sempurna mengakui Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagai elemen dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faksionalisme politik adalah hal biasa

Ada yang khawatir dengan tarik-menarik bandulan politik antara kiri dan kanan, berbahaya seperti di tahun 1965. Padahal tidak, karena itu dinamika demokrasi. Kita memang pada fase penajaman terhadap kehidupan demokrasi. Negara yang paling paham demokrasi, seperti Amerika Serikat (AS) pun dapat memilih presiden seperti Donald Trump yang otoriter. Jadi, dialektika kehidupan politik saat ini sebetulnya normal saja, hanya saja ada harmonisasi oligarki yang terganggu.

Kita memahami oligarki politik kita yaitu eksekutif dengan segala kepentingannya dibantu secara konstitusi oleh DPR (dipimpin Setya Novanto), berdasarkan berbagai kepentingan diantaranya kepentingan taipan. Selama ini terlihat harmonis, namun dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta serta terancamnya keberlanjutan proyek reklamasi, para bohir politik “menggugat” Presiden Joko Widodo karena tidak bisa membela Ahok, dan membiarkan Setya Novanto terjerat kasus KTP elektronik.

Terjadilah konflik, Novel Baswedan adalah salah satu korban dari “permainan kekuasaan” yang masih mencoba membela Setya Novanto sang operator Senayan. Sementara POLRI terbawa arus sehingga independensinya sebagai penyidik kini dipertanyakan publik.

Realita politik Indonesia saat ini, dimana terjadi tarik-menarik bandul “kiri” dan “kanan”, dapat disudahi jika Presiden Joko Widodo kembali netral dan mengambil posisi sebagai presiden yang independen. Sayangnya, karena ingin mempertahankan kursi kepresidenannya di tahun 2019 terjadi konflik pada internal dirinya.

Sekarang, disadari bahwa pendukung dan pembantunya ternyata tidak banyak membantu pada saat terjadi situational disorder (gangguan situasional) seperti saat ini.

Kondisi objektif politik Indonesia dimanfaatkan penuh oleh lawan-lawan politik Presiden, kemenangan Anies–Sandi merupakan berkah bagi partai pengusungnya, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, khususnya terlihat pada sejumlah survei elektabilitas partai-partai tersebut melonjak dan partai pendukung Ahok justru melorot tajam. Rapor tersebut, tentu saja akan kita lihat di Pilkada 2018 nanti.

Kegamangan Joko Widodo dalam kasus e-KTP adalah karena hanya Partai Golkar (Setya Novanto) yang telah mendeklarasikan dukung terhadap Joko Widodo sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Joko Widodo menyadari bahwa jika Setya Novanto diganti melalui Munaslub, Partai Golkar belum tentu akan mencalonkan dirinya pada tahun 2019. Dikuatkan lagi, jika presidential threshold (PT) ditiadakan karena Pilpres (pemilihan presiden) dan Pileg (pemilihan legislatif) dilaksanakan serentak, tentu setiap partai akan mengusung calon sendiri-sendiri.

Dengan PDIP, sepertinya Joko Widodo “ragu-ragu”, karena menurut informasi yang diperoleh, Megawati Soekarnoputri meminta agar Puan Maharani atau Budi Gunawan menjadi pendamping Joko Widodo (RI-2) jika ingin diusung oleh PDIP pada Pilpres 2019. Konon Joko Widodo keberatan, hal itu terjadi sebelum KPK mengusut kasus e-KTP yang mengarah pada keterlibatan Setya Novanto.

Secara logika, politik memang menimbulkan ekses faksionalisme dan kegaduhan politik, rakyat akhirnya tidak mau mendengar dan berpersepsi negatif terhadap partai politik, sehingga masa mengambang biasanya akan tertarik dengan partai tengah. Hanya saja, saat ini semua partai memiliki reputasi buruk.

Kita akan melihat partai mana yang mampu menciptakan momentum dari kondisi objektif yang ada, sehingga nantinya disenangi oleh pemilih.

Pada Pilpres 2019 pilihan Joko Widodo terbatas

Di tahun 2018 nanti, partai politik akan sibuk mengusung kandidat mereka di masing-masing daerah. Kesibukan ini tentu diikuti dengan Pileg dan Pilpres 2019. Jika diselenggarakan serentak, konsekuensinya Presidential Threshold akan hilang. Jadi, partai-partai baru yang sudah terdaftar berpeluang mencalonkan presidennya masing-masing, sehingga pertarungan politik pada Pilpres 2019 lebih dinamis. Hanya saja, Undang-Undang Pemilu belum final di DPR.

Partai-partai mapan tentu ingin membatasi jumlah calon presiden dengan threshold, namun parpol baru ingin dihapus, agar politik bertarung secara adil (fair).

Joko Widodo akan berjalan sendiri karena “kerabat-kerabatnya” sibuk urusan internal partainya, konsolidasi, dan mengatur strategi pemenangan. Pertanyaan dasarnya, apakah masih ada parpol yang mengusung Joko Widodo pada tahun 2019 sebagai kandidat Presiden.

Kita dikagetkan dengan data ICOR 6.0 artinya rente dan kebocoran (inefisiensi) pembangunan yang mencapai 60%, padahal Orde Baru tertinggi hanya 0,3.

Bertolak belakang dengan Standard & Poor sebagai lembaga pemeringkat dunia yang menempatkan kembali Indonesia sebagai negara layak investasi. Sebelumnya, JP. Morgan menurunkan peringkat Indonesia, dan Sri Mulyani Indrawati (Indonesia) ketika itu menanggapi dengan memutus kontrak kerja JP. Morgan sebagai dealer utama SUN (Surat Utang Negara) Indonesia. Sempat tertatih-tatih SUN dijual secara ritel, namun dengan peringkat S & P, semoga SUN kita semakin diminati, dan pemerintahan tidak bermasalah dengan cashflow keuangan negara.

Dari segi politik dan ideologi, Joko Widodo sedang menghadapi kondisi faksionalisme politik, yakni tarik-menarik bandulan politik dari kiri ke kanan, dan terjadi instabiilitas politik pasca-kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI. Sebagian taipan tentu kecewa, khususnya para investor reklamasi, karena gubernur dan wakil gubernuh terpilih, Anies–Sandi menolak meneruskan reklamasi versi taipan itu.

Dalam hal investasi, Joko Widodo juga kecewa dengan investor Cina dan Arab Saudi yang ternyata nilainya tidak seperti yang dijanjikan. Ambisinya untuk membangun proyek infrastruktur terhalang, dan merasa kurang berprestasi serta khawatir didegradasi secara politik.

Secara ideologi, Joko Widodo telah menepis tuduhan bahwa dirinya PKI, karena pernyataannya bahwa jika PKI muncul “saya gebug” menjadi viral di media sosial.

Bagaimana nasib Joko Widodo di tahun 2019? Menarik untuk dianalisa, tapi yang pasti tidak akan sepotensial di tahun 2014. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here