Pilkada 2018, Bebas Mahar Politik?

0
260

Nusantara.news, Jakarta –  Proses pencalonan kepala daerah sudah tuntas. Mulai, Senin tanggal 8 Januari sampai tanggal 10 Januari 2018, semua calon yang sudah mendapat restu atau surat keputusan partai, akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing. Proses pencalonan biasanya diwarnai pemberian mahar politik. Namun,  sampai proses pencalonan  selesai, tidak ada satu pun laporan atau berita  dari Bawaslu/Panwaslu tentang terjadinya trransaksi mahar politik. Benarkah pilkada kali ini bebas dari politik uang yang disebut mahar politik?

 

Kewenangan Panwaslu

Pilkada adalah satu-satunya sumber rekrutmen kepala daerah. Tidak ada yang bisa menjadi kepala daerah tanpa melalui proses pilkada.

Kepala daerah itu sendiri adalah  penentu baik buruk atau maju mundurnya pembangunan di suatu daerah. Jika proses rekrutmen kepala daerah berlangsung baik dalam arti sesuai ketentuan yang ada, maka daerah itu berpotensi berkembang baik.

Sebaliknya, jika proses rekrutmen kepala daerah diwarnai pelanggaran-pelanggaran, maka daerah itu berpotensi berkembang kurang baik karena kepala daerahnya akan sibuk dengan urusan pelanggaran hukum seperti korupsi dan lain sebagainya.

Karena begitu pentingnya peranan pilkada sebagai satu-satunya sumber rekrutmen, maka dapat dipahami kalau DPR meningkatkan peran Bawaslu/Panwaslu dalam UU Pilkada.

Kewenangan Bawaslu/Panwaslu menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Pperppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, tidak lagi sekadar memberikan rekomendasi kepada KPU apabila peserta pemilu yang melakukan pelanggaran, melainkan bisa melakukan penindakan. Penindakan oleh Bawaslu/Panwaslu itu sendiri bersifat mengikat dalam arti harus dilaksanakan oleh KPU.

Memang masih dikenal apa yang disebut Gakumdu atau penegakan hukum terpadu, yang diatur pada pasal 151 ayatr (1) berbunyi, Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu. (2).

Tetapi sentral Gakumdu berada pada Bawaslu/Panwaslu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 152 ayat (2) berbunyi,  Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Tentang kewenangan Bawaslu/Panwaslu itu sendiri diatur pada Pasal 30, meliputi

  1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. proses dan penetapan calon; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  3. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedemikian besar peran yuang diberikan, sehingga  Bawaslu/Panwaslu praktis menjadi ujung tombak atau filter pertama lahirnya kepala daerah yang baik dan bersih dan bebas korupsi.

Dalam perspektif ini  penting diperhatikan sejauh mana Bawaslu/Panwaslu mampu mendekteksi  seluruh tahapan pilkada secara baik terutama terkait mahar politik.

Mahar Politik

Soal mahar politik ini perlu diperhatikan, karena menjadi salah satu pos bujet terbesar yang dikeluarkan oleh bakal calon dari seluruh pos bujet yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses pilkada.

Memang tidak semua bakal calon harus mengeluarkan uang mahar untuk memperoleh restu atau surat keputusan dari DPP partai politik. Sebab adakalanya, bakal calon adalah ketua partai di daerah, atau pimpinan partai di tingkat pusat. Mahar politik biasanya juga tidak berlaku bagi bakal calon yang memiliki elektabilitas tinggi.

Tetapi bagi bakal calon yang elektabilitasnya hanya di tingkat rata-rata, dan orang jauh partai, lazimnya menyerahkan mahar politik berupa uang.

Berapa jumlahnya? Bervariasi. Ada yang dihitung berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Harga satu kursi antara satu partai dengan partai lain berbeda. Partai yang jumlah kursinya cukup untuk mengusung satu pasang calon, biasanya mematok harga lebih mahal, karena partai seperti ini biasanya juga memiliki basis massa pemilih yang kuat.

Nilai satu kursi untuk partai yang memiliki cukup kursi untuk mengusung satu pasang calon seperti ini, katakanlah Rp300 juta. Untuk tingkat kabupaten, jumlah total kursi di DPRD umumnya sekitar 50 kursi. Satu partai bisa mengusung satu pasang calon adalah partai yang memiliki 20 % dari total kursi, atai 10 kursi. Jika diasumsukan mahar satu kursi sebesar Rp300 juta, maka total mahar yang harus dibayar mencapai Rp300 juta dikali 10 kursi sama dengan Rp6 miliar.

Mahar dari bakal calon bupati atau walikota biasanya satu paket dengan mahar dari bakal calon wakil walikota atau wakil bupati. Tetapi adakalanya terpisah dengan nilai yang lebih rendah. Mahar itu biasanya dikatakan sebagai biaya sosialisasi.

Dalam pilkada yang diselenggarakan secara serentak di 171 daerah, diperkirakan sangat banyak dana-dana politik dalam bentuk mahar tadi. Bayangkan, satu daerah bisa terdiri dari tiga pasang bakal calon kepala daerah. Dengan tiga pasang calon yang bertarung di setiap daerah, berarti ada potensi penyerahan  mahar dari 513 bakal calon (171 daerah dikali 3 pasang calon).

Jika diasumsikan mahar setiap pasang calon rata-rata Rp2 miliar, maka jumlah dana haram yang beredar yang disalurkan sebagai mahar politik, mencapai Rp1 triliun lebih.

Sampai saat ini Panwaslu yang merupakan organ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, sama sekali tidak menemukan adanya praktik pemberian mahar politik dari bakal calon kepala daerah kepada pengurus partai politik pengusung. Setidaknya, tidak ada berita apalagi diskualifikasi bakal calon yang tertangkap atau terbukti memberikan mahar politik kepada pengurus partai politik pengusung.

Sementara proses pencalonan kepala daerah sudah tuntas. Mulai hari ini, Senin tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 10 Januari 2018, proses pilkada yang digelar serentak di 171 daerah 17 Juni 2018 mendatang, mulai masuk tahap pendaftaran bakal calon ke KPU.

Pertanyaannya adalah, apakah Panwaslu sudah mendeteksi atau sudah melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya praktik transaksi mahar politik dalam proses pencalonan yang berlangsung hingar-bingar sejak beberapa waktu lalu? Metode apa yang digunakan Panwaslu  untuk melakukan deteksi atau pengawasan? Apabila, Panwaslu sudah melakukan deteksi atau pengawasan, betulkah tidak ada satu pun yang melakukan transaksi mahar politik?

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelum ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat  berpasangan Deddy Mizwar, sempat bikin heboh karena pengakuannya yang dimintai Rp10 miliar oleh orang tertentu.

Seorang Dedi Mulyadi yang nota bene adalah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, ada yang memintai dana Rp10 miliar. Dedi Mulyadi yang juga Bupati Purwakarta dua periode, bukan orang sembarangan di Jawa Barat. Dedi memiliki eketabilitas tertentu dan karena itu dari awal namanya cepat masuk bursa Cagub Jabar.

Bayangkan, orang sekelas Dedi Mulyadi pun ternyata dimintai mahar, bagaimana dengan calon yang tidak sekuat Dedi baik di tingkat gubernur dan tingkat kabupaten atau kota?

Karena itu, transaksi dana mahar politik  diduga bukan sekadar isapan jempol melainkan suatu yang rill terjadi dalam proses pencalonan.

Oleh sebab itu, kembali harus dipertanyakan, apakah Panwaslu sudah melakukan pengawasan terkait transaksi dana mahar politik pada proses pencalonan yang berlangsung hingar – bingar beberapa waktu lau? Bahwa sampai saat ini tidak ada berita tentang hal itu, apakah ini dapat disimpulkan bahwa dari sekitar 513 bakal calon, tidak ada satupun yang melakukan transaksi dana mahar politik?

Panwaslu tentu saja perlu menjawab pertanyaan ini. Sebab, transaksi dana sebagai mahar politik menjadi salah satu ukuran dalam memprediksi baik tidaknya perjalanan pembangunan di daerah di bawah kepala daerah yang terpilih dalam pilkada Juni nanti.

Jika Panwaslu mengatakan tidak ada transaksi mahar politik, maka KPK, Kejaksaan dan Kepolisian bisa mengukur kualifikasi yang harus dilakukan setelah pilkada selesai. Sebaliknya, jika Panwaslu tidak melakukan pengawasan, dan kalau pun melakukan metodenya tidak detil, maka selain menjadi masukan bagi lembaga pemberantas korupsi, juga menjadi pelajaran bagi Panwaslu agar pada tahap pilkada selanjutnya dapat melalukan pengawasan secara lebih terencana.

Beberapa tahap pilkada selanjutnya, juga berpotensi besar terjadi politik uang. Antara lain terkait dana kampanye. Panwaslu sesuai perintah UU Pilkada harus mengaudit secara baik dana kampanye baik  dari calon, sumbangan pihak lain dan lain sebagainya. Panwanslu sudah barang tentu harus mengkreasi suatu metode pengawasan terhadap praktik politik uang yang sudah menjadi pengetahuan, umum massif terjadi jelang Hari H pencoblosan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here