Pilkada 2018, Jadi Ajang Monolog Politik Para Elite Partai

0
139
Seniman Sha Ine Febriyanti memainkan lakon monolog berjudul Wakil Rakyat yang Terhormat di Bentara Budaya Bali, Rabu (12/11). Pentas dua monolog diambil dari buku Monolog Politik karya Putu Fajar Arcana yang berisi kumpulan monolog tentang kasus Korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/Rei/Spt/14.

Nusantara.news, Jakarta – Akrobat partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah, utamanya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, menggambarkan praktik politik yang bermonolog. Drama kasak-kusuk, pindah gerbong, dan bongkar-pasang kandidat sesuka hati hingga di masa injury time, serta berpusatnya tiket pencalonan di bawah telunjuk ketua umum partai, menandakan proses berpolitik yang hampa dialog dan pelibatan publik. Akrobat politik semacam itu, hanya menegaskan pendulum demokrasi kita tengah bergerak ke arah perhelatan politik yang elitis-oligarkis-sentralistis.

Dalam konteks Pilkada 2018, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal (setempat) dinomorduakan. Kriteria pemimpin yang pas untuk daerah setempat dan apakah kandidat mampu memakmurkan rakyat di daerah, tak menjadi bahan pertimbangan. Masyarakat di daerah makin terasa menjadi penonton lantaran lobi-lobi itu juga melibatkan kepentingan menghadapi pemilihan legislatif dan presden pada 2019. Yang dirasakan, pencarian calon pemimpin serentak terbesar di dunia itu, lebih terlihat drama monolog para elite politik, ketimbang pesta demokrasi rakyat.

Di Jawa Barat misalnya, drama bongkar pasang calon dan pindah haluan terjadi begitu mudah hingga injury time. Golkar menarik dukungan terhadap cagub Ridwan Kamil, begitu pun Gerindra pada Deddy Mizwar. PDIP batal berkongsi dengan Golkar, dan tak ada yang menyangka partai banteng itupun akhirnya menyalonkan pasangan “berdarah” TNI-Poliri (Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan). Sebelumnya, PPP dan PKB juga mengancam menarik dukungan jika cawagub yang diusung masing-masing partai tak diakomodir, dan banyak drama lagi yang mengejutkan.

Koalisi pun kemudian dibangun amat cair. Seolah tak punya arah dan patokan ajek dalam menentukan mitra politik serta siapa yang hendak dicalonkan. Orang tentu tak habis pikir, bagaimana kesamaan visi, lebih-lebih ideologi, antara calon kepala daerah dan partai penyokong bisa dibangun dalam waktu sekejap. Sokong-menyokong hanya ditentukan dalam hitungan minggu, bahkan hari, sebab sokongan terletak pada kepentingan pragmatis pemimpin partai. Drama-drama itu tentu melukai perasaan rakyat.

Drama yang tak kalah heboh terjadi di Jawa Timur, misalnya cawagub Azwar Anas mundur di tengah isu “foto mesum”. Di Kalimantan Timur ada calon yang merasa dikriminalisasi. Di Sumatera Utara, ada calon yang gigit jari karena beberapa parpol menarik dukungannya. Drama tragis itu menimpa Tengku Ery, yang sebelumnya digadang-gadang akan kembali memenangi Pilkada karena didukung beberapa parpol kuat, ternyata akhirnya tak mendapat dukungan. Belakangan Golkar dan Nasdem juga menarik dukungannya.

Di beberapa provinsi, drama pencalonan diisi kandidat dari kerabat inkumben (petahana). Di Sumatera Selatan, ada cagub Dodi Reza Nurdin (anak gubernur inkamben Alex Nurdin) berpasangan dengan Giri Ramanda Kiemas (keponakan Taufik Kiemas) yang disung PDIP. Di Sulawesi Tenggara, ada pasangan Asrun-Hugua. Asrun maju setelah melepas jabatan Walikota Kendari kepada anaknya, Adriatma Dwi Putra. Ia juga didukung pamannya (Bupati Konawe) dan besannya (Bupati Kolaka). Di Sulawesi Selatan juga muncul cagub Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik gubernur inkamben. Begitu pula di di Kalimantan Barat, cagub Karolin Margret adalah anak gubernur inkumben, Cornelis. Di NTB, Maluku Utara, dan Jateng, di antara calon yang maju memiliki hubungan keluarga dengan penguasa inkumben dan petinggi partai.

Ada juga fenomena majunya beberapa jenderal polisi dan TNI. Anehnya, meski mengundurkan diri, status keanggotaan TNI-Poliri tersebut masih aktif hingga terbit surat pengesahan pimpinan yang berlakunya tiga bulan kemudian. Sementara di Banten, beberapa calon harus melawan “kotak kosong” karena tak ada calon lawan. Di antara nama-nama kandidat yang muncul dalam pilkada serentak, juga disebut-sebut dalam kasus korupsi. Pendek kata, rupa-rupa drama monolog politik di pilkada ini menjadi tontonan tersendiri bagi rakyat. Tapi sejatinya, partai politik berikut para aktornya (pemain drama) telah tercerabut dari akar rumput.

Jangan heran, jika tingkat kedekatan masyarakat terhadap partai politik atau identifikasi partai di negeri ini amat rendah. Tingkat kepercayaan publik pada partai politik juga anjlok menurut berbagai riset dan survei, dan hal itu menandai teralienasinya partai politik dengan konstituennya. Akibat dari itu, selain partai dianggap sumber dari segala kehancuran republik, masyarakat juga akan makin berorientasi ke tokoh, bukan partai. Hal ini menggambarkan kondisi partai politik yang makin sekarat: mesin kaderisasi mati, ideologi kepartaian punah, kepercayaan publik melorot, fungsi-fungsi kelembagaan menumpul.

Lantas, sebutan apa yang pantas ketika partai politik tak selayaknya partai politik? Sebagian orang ada yang menyebutnya: genk, gerombolan, dealer (agen).

Para pemimpin partai mestinya menyadari penyakit-penyakit itu. Membesarkan partai politik tidak bisa dilakukan secara instan dengan mencalonkan dan menempel pada tokoh popular, atau manuver-manuver sesaat yang melulu berorientasi pada rente. Tetapi, harus dilandasi visi atau ideologisasi yang menyentuh kepentingan rakyat. Karena itu, hentikan monolog-monolog politk dan drama tak elok di gelaran pilkada serentak 2018, pilpres 2019, dan di panggung-panggung publik di masa mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here