Pilkada 2018, KPU Jatim Harapkan DPT 100 Persen Berbasis e-KTP

0
177

Nusantara.news, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mengharapkan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018 menggunakan 100 persen data berdasarkan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP). “Kami harapkan seluruhnya menggunakan data KTP elektronik,” ujar komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jawa Timur kepada media, Kamis (18/5/2017).

Jika pada Pilkada yang digelar Juni tahun depan tersebut seluruh pemilihnya menggunakan data e-KTP, kata dia, maka dipastikan Pemilihan Umum 2019 tidak ditemui banyak kesulitan. “Imbasnya tentu DPT Pilkada dan Pemilu sangat berkualitas dan lebih akurat,” ucapnya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang dipaparkan Gubernur Soekarwo di hadapan anggota Komisi II DPR RI (2/5/2017), dari jumlah total penduduk di Jawa Timur yang mencapai 39.808.657 orang, sebanyak 33.166.579 orang di antaranya berstatus wajib KTP. Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 28.431.955 orang, sedangkan sisanya 4.734.624 belum terekam.

Menurut dia, jumlah kekurangan tersebut dirasakan masih cukup banyak, mengingat proses pemutakhiran data penduduk kebutuhan Pilkada akan dilaksanakan pada akhir 2017. Karena itulah sebagai salah satu upayanya, KPU Jatim berupaya menyukseskan program dan ikut membantu dinas kependudukan dan catatan sipil dalam proses sosialisasi perekaman e-KTP.

“Apalagi ke depan, KTP-E merupakan satu-satunya syarat bagi warga negara untuk mendapatkan hak pilihnya, baik Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati/Wali Kota, maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden,” tuturnya. KPU Jawa Timur telah menginstruksikan seluruh KPU kabupaten/kota untuk ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar segera melakukan perekaman.

Sementara itu, pembahasan RUU Pemilu yang sudah memasuki tahap akhir, ada beberapa aturan baru mengenai penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan oleh panja. Salah satunya mengenai jumlah komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi. “Banyak perubahan. Di Jawa Timur misalnya, Komisioner KPU Provinsi, jumlahnya naik dari lima menjadi tujuh. Sama halnya dengan Bawaslu dari tiga menjadi tujuh,” terang M Nizar Zahro anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI (16/5/2017).

Penambahan itu otomatis berimbas pada komposisi komisioner KPU dan Bawaslu di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Jika sebelumnya masing-masing daerah komisioner 5 orang, maka saat ini disesuaikan dengan jumlah penduduknya.  “Di Kabupaten-kota di Jawa Timur, jumlah komisionernya ada yang tiga orang, ada juga yang tetap lima orang,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam draft keputusan pansus/panja disebutkan, untuk persyaratan menjadi komisioner KPU & Bawaslu baik di Provinsi maupun di kabupaten kota, Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar calon komisioner. Sedangkan syarat usia untuk KPU RI paling rendah 40 tahun, KPU Provinsi 35 Tahun dan KPU Kabupaten – Kota 30 Tahun.

Menanggapi hal ini, Rofiqi peneliti di Nusantara Centre Indonesia menilai syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun dari partai politik, sudah tepat. Tujuannya tentu agar independensi serta netralitas calon komisioner terjaga. “Persyaratan tersebut tidak ada perubahan dari persyaratan sebelumnya. Di UU sebelumnya juga mengundurkan diri minimal lima tahun dari parpol,” ujar mahasiswa S2 Universitas Indonesia tersebut.

Namun untuk persyaratan usia, pria asal Madura ini menilai ada unsur diskriminasi. Sebab syarat usia untuk menjadi komisioner KPU Provinsi minimal 35 tahun. Padahal, dalam aturan yang lama, UU No 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu, syarat usianya 30 tahun. “Aturan soal usia harusnya tidak boleh menimbulkan diskriminasi dan menghambat kesempatan bagi setiap warga negara, khususnya kaum muda, yang ingin berpartisiasi dalam pemerintahan, yang dalam hal ini menjadi penyelenggara pemilu,” jelasnya.

“Maka dari itu, jika masih ada ruang untuk perubahan, sebaiknya diubah. Untuk jadi gubernur aja syaratnya 30 tahun dan untuk jadi walikota atau bupati 25 tahun. Harusnya syarat usia itu juga mengikuti untuk KPU baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten,” tutupnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here