Pilkada 27 Juni 2018, Antara THR Lebaran dan THR Politik  Uang

0
183

Nusantara.news, Jakarta –  Pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018, atau 11 hari setelah Hari Raya  Idul Fitri rasanya menjadi pilkada paling bahagia bagi calon kepala daerah tajir berkantong tebal. Sebaliknya neraka bagi calon kere alias kantong tipis. bahagian karena calon kantong tebal tidak perlu ngumpet-ngumpet melakukan politik uang. Gelar open house Lebaran lanjut halal bihalal, salurkan THR, selesai. Sebaliknya neraka bagi calon kantong tipis, karena akan dianggap tidak bonafid dan oleh sebab itu akan sepi pemilih. Di bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini, memang tidak baik mengembangkan sikap curiga. Namun demikian, tidak ada salahnya Bawaslu meningkatkan perhatian.  Tetapi bagaimana Bawaslu membedakan mana THR politik dan mana THR Lebaran?

THR Politik dan THR Lebaran

Berbicara tentang Lebaran maka berbicara tentang THR atau tunjangan hari raya. Karena pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018 atau 11 hari setelah Lebaran, maka faktor THR menjadikan pilkada kali ini memiliki “keistimewaan.”

Keistimewaan itu tentu saja hanya berlaku bagi calon kepala daerah tajir yang banyak uang, dan hendak melakukan praktik politik uang. Sedang bagi calon kepala daerah kere atau yang duitnya pas-pasan, pilkada kali ini mungkin akan sangat merugikan.  Sebab mereka harus berbuat sesuatu agar bisa melawan praktik politik uang yang kemungkinan akan dimainkan oleh calon kepala daerah tajir.

Ada dua keuntungan yang dapat dipetik oleh calon kepala daerah tajir. Pertama, mereka bisa menutupi kelemahan mereka dari pesaing dengan memainkan praktik politik uang yang dikemas dalam bentuk THR.

Kedua, karena bila pilkada digelar tidak berdekatan dengan Lebaran, maka praktik politik uang, biasanya diwujudkan dengan memberikan bingkisan atau melakukan politik bingkisan, sebagai ganti memberikan uang secara langsung yang dinilai berisiko, baik karena bisa tertangkap tangan Bawaslu/Panwaslu, atau dilaporkan oleh penerima.

Sudah barang tentu, melaksanakan politik bingkisan tidak semudah melakukan praktik politik uang. Sebab, ada upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan. Misalnya menentukan bentuk bingkisan yang akan diberikan. Dalam hal ini, calon kepala daerah tentu harus memilih bentuk bingkisan yang dekat dan melekat pada diri calon pemilih. Biasanya diwujudkan dalam bentuk kalender bergambar pasangan calon, gelas bergambar pasangan calon, atau jam tangan atau jam  dinding yang juga sudah bergambar pasangan calon.

Untuk calon pemilih wanita, terutama ibu-ibu, politik bingkisan biasanya diwujudkan dalam bentuk pemberian bingkisan berisi perangkat sholat seperti mukenah atau sajadah.  Ada juga yang berbentuk kerudung. Benda seperti ini dianggap mengikat calon pemilih, karena akan dipergunakan dalam kegiatan ibadah. Karena dipergunakan untuk kegiatan ibadah, si penerima merasa “terpaksa” mencoblos calon kepala daerah tersebut karena tidak ingin ada peralatan ibadah yang akan dipergunakan sehari-hari diperoleh secara tidak lurus.

Setelah itu, calon kepala daerah harus mempekerjakan sejumlah orang untuk pengadaan dan pengemasan.

Belum cukup sampai di situ. Cara menyerahkan bingkisan kepada calon pemilih juga menjadi masalah tersendiri. Sebab, bingkisan yang dipersiapkan tentunya berjumlah banyak, dan oleh sebab itu memerlukan tempat penyimpanan tertentu agar tidak menyolok.

Calon kepala daerah harus juga menghitung waktu, kapan bingkisan disalurkan dari rumah ke rumah agar tidak terendus Bawaslu/Panwaslu.

Kali ini kerepotan seperti itu tidak perlu lagi. Calon kepala daerah tajir bisa leluasa melakukan praktik politik uang dengan memberikan uang secara langsung  yang disalurkan dalam bentuk THR.

Pembagiannya pun tidak perlu repot-repot, juga tidak perlu sembunyi-sembunyi, karena bisa disalurkan saat open house saat Lebaran, atau saat halal bi halal, baik diserahkan endiri atau melalui tim sukses di wilayah masing-masing.

Anomali Hasil Pilkada

THR atau tunjangan hari raya. Istilah ini bukan monopoli pegawai baik negara atau swasta, tetapi menjadi bagian kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Bedanya, THR bagi pegawai merupakan kewajiban negara atau perusahaan, sementara THR bagi masyarakat non pegawai merupakan bagian dari  kebiasaan, sebagai amal yang statusnya sah dan diridhoi.

Masalahnya terletak di sini. Jika pembagian THR dibagikan tanpa ada embel-embel pilkada, mungkin tidak ada masalah. Tetapi siapa yang dapat menjamin THR yang dibagikan jelang pilkada seperti sekarang ini tidak diembel-embeli oleh kepentingan pilkada?

Sangat patut diduga bahwa politik uang yang disalurkan dalam bentuk THR juga membuat calon pemilih senang.

Lebih dari itu, tidak tertutup kemungkinan ada tidaknya THR justru akan dijadikan salah satu ukuran bagi calon pemilih untuk menilai bonafid tidaknya seorang calon kepala daerah. Kalaupun semua pasangan calon memberikan THR, pemilih mungkin akan memperbandingkan siapa calon kepala daerah yang THR-nya paling besar.

Semakin besar THR akan dijadikan salah satu ukuran untuk menilai baik atau pemurah tidaknya calon kepala daerah. Calon pemilih akan mengatakan, kalau sekarang saja pelit bagaimana kalau terpilih nanti.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak tertutup kemungkinan pilkada nanti terjadi anomali, di mana calon favorit tetapi kere atau tak mampu melakukan politik uang melalui THR, kalah dibanding calon kepala daerah yang tidak favorit tetapi membagikan THR.

Untuk mengantisipasi anomali itu, maka sangat penting Bawaslu/Panwaslu turun tangan. Tetapi bagaimana Bawaslu/Panwaslu harus melakukan langkah antispasi? Bukankah pembagian THR merupakan urusan yang terkait dengan ibadah, walau dalam praktiknya dibelokkan menjadi urusan yang terakit dengan politik? Bukankah THR bentuk solidaritas sosial yang dikenal dengan istilah indahnya berbagi, walaupun dalam praktiknya dibagikan sebagai bentuk persaingan dalam pilkada? Bukankah THR yang dibagikan dengan ketulusan dan keikhlasan, walaupun karena pilkada lalu diembel-embeli syarat dalam kerangka money politic at au politik uang atau jual beli suara?

Bawaslu/Panwaslu tampaknya akan kesulitan mendeteksi bila ada calon kepala daerah melakukan praktik politik uang untuk memenangkan pilkada melalui pembagian THR.

Karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 tahun 2017, tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, juga tidak ada satu pun pasal atau ayat yang menyebut-nyebut THR.

Tanggal 24 – 26 Juni 2018 merupakan masa tenang, di mana semua kegiatan kampanye dihentikan. Tetapi usai Lebaran, biasanya ada halal bihalal.

Jika calon kepala daerah membagikan THR politik uang pada masa tenang ini, maka Bawaslu/Panwaslu tetap kesulitan mengakategorikannya sebagai praktik politik uang, karena calon kepala daerah akan mengatakan, itu adalah pembagian THR yang terlambat.

Bawaslu/Panwaslu bisa saja mencurigai apakah calon kepala daerah memainkan THR sebagai praktik poliitik uang atau tidak. Salah satunya melalui pengecekan apakah ada pembengkakan dana kampanye yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah.

Pembengkakan ini bisa dideteksi dengan memperbandingkan besaran dana yang dikeluarkan calon pada pilkada 2018 nanti dengan dana kampanye yang digelar sebelumnya-sebelumnya. Secara umum Bawaslu/Panwaslu bisa menaksir besaran dana kampanye yang dikeluarkan calon pada umumnya pada pilkada sebelum-sebelumnya itu.

Jika terjadi pembengkakan signifikan, maka patut dicurigai calon kepala daerah itu memainkan THR sebagai bentuk politik uang.

Tetapi apakah Bawaslu/Panwaslu bisa mengambil tindakan? Sekali lagi tidak. Karena, siapa yang bisa melarang calon menyalurkan THR?

Selain itu, dalam PKPU No 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye, juga tidak ada pasal atau ayat yang mengatur pembatasan dana kampanye seorang calon. Artinya tidak diatur berapa dana kampanye maksimal yang bisa dikeluarkan calon. Pembatasan yang ada terkait dana sumbangan dari partai atau dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagaimana solusinya? Tidak ada, kecuali berharap calon kepala daerah tidak mencampuradukkan antara Lebaran yang suci dengan pilkada yang penuh tricky. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here