Pilkada 27 Juni 2018, Silahkan Pilih Gus Ipul atau Khofifah

0
169
"Ini Jago yang maju di Pilgub Jatim 2018. Siapa yang kamu pilih"

Nusantara.news, Surabaya – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dijadwalkan 27 Juni 2018. Rangkaian ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak termasuk Pemilihan Gubernur Jatim, bisa jadi hanya akan diikuti oleh dua pasangan bakal calon, yakni pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardar.

Pasangan pertama, Gus Ipul-Anas diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Sementara, Khofifah-Emil diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, NasDem, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Nama lainnya yang sebelumnya digadang untuk ikut maju di ajang Pilgub Jatim adalah La Nyalla Machmud Mattaliti. Namun, seiring dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk menggalang dukungan dari koalisi partai pengusung, yakni mandat dari Partai Gerindra berakhir 20 Desember 2017, tidak terpenuhi. Seiring itu, Nyalla mengembalikan mandat penugasan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, 21 Desember 2017.

SSC Sebut Pilgub Jatim Pertarungan Gajah

Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak

Lembaga Survei Surabaya Survei Center (SSC), menyebut Pilgub Jatim tahun depan sebagai ajang pertarungan seru, yang dikatakan sebagai ‘Pertarungan Gajah’. Itu dimaksudkan, bertemunya pasangan berpengaruh dan memiliki latar belakang sama yakni dari Nahdlatul Ulama (NU). Sementara, pendampingnya sebagai wakil juga tergolong sama-sama cerdas, yang oleh banyak orang disebut sebagai elemen muda atau milenial, yakni Azwar Anas kini masih menjabat Bupati Banyuwangi dan Emil Dardak, menjabat Bupati Trenggalek.

SSC “Pilgub Jatim, Pertarungan Dua Gajah” (Foto: Tudji)

“Di ajang pemilihan Gubernur Jatim tahun 2018, adalah ‘Pertarungan Dua Gajah’. Karena masing-masing pasangan punya kans yang kuat di basis massa masing-masing,” kata Budi Wiyoto, peneliti senior SSC yang juga dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr Soetomo Surabaya.

Baliho Gus Ipul-Anas di Bundaran Waru, pintu masuk ke Surabaya dari Sidoarjo (Foto: Tudji)

Ketua DPD Demokrat Wajib Menangkan Jagonya

Ini yang menarik, Soekarwo sebagai Gubernur Jatim dalam beberapa kesempatan menegaskan posisinya netral di Pilgub Jatim. Namun, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, dirinya tidak bisa berpangku tangan harus menjalankan perintah DPP Partai Demokrat, sekaligus tidak bisa mengabaikan perintah Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Pakde Karwo (sapaan Soekarwo) jelas, harus total menjalankan mesin politik partainya guna memenangkan pasangan yang diusung Demokrat untuk memenangkan Khofifah-Emil.

Foto yang beredar di grup WA, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Khofifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

“Pakde dalam kaitan sebagai gubernur, tentu harus netral dan itu terbatas pada jurkam. Tapi untuk strategi pemenangan pasangan Khofifah-Emil adalah merupakan kewajiban, sebagai ketua DPD Demokrat,” terang Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Kuswanto.

Pakde Karwo dalam beberapa kesempatan juga menegaskan dirinya tidak akan turun menjadi juru kampanye. Namun sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, ada kewajiban menggerakkan mesin dan semua elemen partai untuk memenangkan Khofifah-Emil.

“Bukan jurkam, menggerakkan mesin partai iya, dan yang jelas mesin partai sudah berjalan. Termasuk telah mendirikan banyak posko dan sebagainya,” terang Pakde Karwo di acara Malam Refleksi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (19/12/2017).

Saat ini, telah berdiri lebih dari seribu posko di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dan, jumlah itu akan terus ditambah hingga menjadi 2 ribu posko. “Dari rencana semula sebanyak 200 ditingkatkan menjadi 2 ribu posko, dan sekarang sudah berdiri lebih dari seribu posko di seluruh kabupaten/kota di Jatim,” terangnya.

Ditambahkan, keberadaan posko pemenangan untuk pasangan Khofifah-Emil itu menjadi gerakan yang menguntungkan dari sisi organisasi partai. Lanjut Pakde Karwo, keberadaan proses mencerminkan kaderisasi dan sistem penggalangan di Partai Demokrat Jatim berjalan sangat baik.

“Keberadaan posko itu merupakan wujud keseriusan pengenalan terhadap para pemilih,” tegasnya.

Penegasan kesiapan Pakde Karwo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat untuk all out mengawal dan mewujudkan kemenangan bagi pasangan Khofifah-Emil juga tersirat dengan tegas. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo dipastikan pengawal penuh jago yang diusung Partai Demokrat, yakni duet Khofifah-Emil.

“Untuk strategi pemenangan (pasangan Khofifah-Emil) merupakan kewajiban bagi Ketua DPD (Pakde Karwo), yang menjadi parpol pengusung,” terang Kuswanto.

KPU Jatim Siapkan 68 Ribu TPS

Ketua KPU RI Arief Budiman saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya (Foto: Tudji)

Terkait hajatan demokrasi lima tahunan yakni di untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Jatim telah melaksanakan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saat penetapan DPT, dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jatim, Sufyanto.

Sebelumnya, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menyebut sesuai Keputusan KPU Jatim Nomor 7/PP.01.2-Kpt/35/Prov/IX/2017, Rekapitulasi DPT sebanyak 30.963.078 pemilih. Perkembangnya, jumlah itu diperkirakan mencapai 32.408.738 orang, atau naik 30 ribu pemilih dibanding saat Pemilihan Presiden 2014, lalu. Terkait Pilkada Jatim, juga terus dilakukan berbagai persiapan dan disosialisasikan oleh KPU Pusat.

Rekapitulasi berasal dari DPT terakhir pemilu atau pemilihan terakhir di kabupaten kota,” terang Eko Sasmito. Sebanyak 19 kabupaten/kota melakukan pemilihan terakhir pada 2015 lalu. Satu diantaranya adalah Kota Batu yang dilaksanakan tahun 2017. Sedangkan 18 kabupaten/kota yang melakukan penyelenggaraan pemilu terakhir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu.

Mengacu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota untuk provinsi, jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih. Sementara, untuk persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan (independen) adalah sebesar 6,5 persen atau setara dengan 2.012.601 pemilih.

“Paling sedikit tersebar di 20 kabupaten/kota,” terang Eko Sas, panggilan Eko Sasmito.

Untuk diketahui, sesuai Keputusan KPU Jatim Nomor: 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tahun 2018, penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan pada 22 hingga 26 November 2017.

Selanjutnya, persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 prosentase dukungan suara sah bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 25 persen.

Sesuai Keputusan KPU Jatim Nomor: 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017, itu setara dengan 4.881.963 suara sah. Sementara prosentase dukungan kursi yang menjadi syarat bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, paling sedikit 20 persen. Itu setara dengan 20 kursi DPRD Provinsi Jatim, dari total 100 kursi yang ada.

Guna keperluan pemungutan suara di Pilgub Jatim, KPU Jatim menyiapkan sekitar 68 ribu TPS. Sementara, jadwal penyaluran hak pilih dilaksanakan 27 Juni 2017. Kepastian TPS yang disiapkan berjumlah 68.511 itu tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim.

Jumlah itu bisa saja berkurang, seiring terus dilakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota. Sementara, database KPU Jatim untuk Pilkada Serentak 2018, keberadaan TPS berada di 666 kecamatan, ada 3.330 panitia pemilihan kecamatan (PPK), 25.491 panitia pemungutan suara (PPS), dan 479.557 kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pendaftaran Pasangan Calon, 8-10 Januari 2018

Untuk ketentuan waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dilakukan pada 8 hingga 10 Januari 2018. Itu dilakukan oleh calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Tahapan berikutnya, yakni 12 Februari 2018 dilakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon.

Mulai 15 Pebruari 2018 ditetapkan sebagai jadwal dimulainya kegiatan kampanye, hampir lima bulan hingga 23 Juni 2018. Sedangkan, 24-26 Juni adalah masa tenang. Dilanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara, paling lama 14 hari setelah pencoblosan atau pemungutan suara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here