Pilkada Batu, Akankah Dewanti Berhasil Pertahankan Dinasti Rumpoko?

0
252

Nusantara.news, Surabaya – Empat Pasang Calon (Paslon) Walikota Batu bertarung sengit merebut tampuk kepemimpinan Kota Batu yang digelar pada pIlkada 15 Februari 2015. Keempat pasangan itu sesuai nomor urut adalah Rudi SB-Sujono Djonet nomor urut 1, diusung PAN, Hanura dan Nasdem. Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso nomor urut 2, diusung PDIP, Golkar, Gerindra, PKS. Khairuddin-Hendra Angga Sonata nomor urut 3, diusung PKB-Demokrat. Abdul Madjid-Kasmuri Idris nomor urut 4, independen.

Nama Dewanti jadi sorotan. Selain karena satu-satunya calon wanita, juga karena ada nama Rumpoko di belakangnya. Nama ini menegaskan statusnya sebagai orang dekat Eddy Rumpoko yang sudah  periode menjabat Waklikota Batu. Dewanti pernah bersaing di Pilkada Kabupaten Malang 2015, kala itu menggandeng Masrifah Hadi, dan kalah bersaing melawan petahana Rendra Krisna-Sanusi.

Di Kota Batu, fenomena yang dihadapi berbeda. Dalam survei kedua yang dilakukan Citra Komunikasi LSI (Lingkaran Survei Indonesia) pimpinan Denny JA selama 17-23 Januari, tingkat elektabilitas Dewanti-Punjul cukup tinggi mencapai 47,5 persen.

Angka ini jauh di atas pasangan lainnya yang tidak sampai menyentuh angka 20 persen.

Menempati urutan terbawah, Majid-Kasmuri dinilai potensial merebut simpati warga asli Batu yang sebagian mulai gerah dengan upaya mempertahankan politik dinasti Rumpoko. Hal ini mengacu dari data statistik 2014 dan 2015 terkait meningkatnya jumlah pengangguran dan warga miskin di tengah pendapatan daerah yang meningkat.

Komentar Peni

Mantan Walikota Malang dua periode, Peni dikonfirmasi Nusantara.News, Rabu (1/2/2017), mengaku akan menggelar survei terkait indikasi PDI Perjuangan mencoba pertahankan politik dinasti di Kota Batu. “Rencananya Jumat (3/2/2017) baru selesai. Nanti akan kami infokan hasilnya,” terangnya.

Ambisi PDI Perjuangan memang sangat tinggi lantaran calonnya kalah di dua wilayah Malang Raya, Kabupaten dan Kota. Karena itu, Batu sebagai salah satu basis kuat, memiliki keterwakilan 5 anggota di DPRD setempat, dibebani untuk wajib menang dari DPP meskipun harus memakai politik dinasti.

Pencalonan Dewanti sempat dipersoalkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila ((MPC PP) Kabupaten Malang Priyo ‘Bogank’ Sudibyo. “Rekom yang diterima Dewanti bisa memicu polemik di internal partai,” kata Priyo.

Priyo mempertanyakan akan jadi apa partai tersebut, jika kader partai potensial tak diberikan kesempatan. Hal ini jangan dianggap main-main. Ketika Malang Raya dikuasai oleh Edy Rumpoko, berarti sosok Bu Mega tidak bisa dipandang sebagai panutan lagi. “Banyak kader PDI Perjuangan yang menonjol, masak harus Dewanti saja, kayak tidak ada calon lain,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Mestinya, imbuh Priyo, Mas Eddy sebagai senior saya di Pemuda Pancasila bisa memberi kesempatan pada kader partai yang mumpuni dan punya kredibilitas  ketimbang istrinya sendiri. Setidaknya, kasih kesempatanlah buat warga Batu lainnya untuk memimpin kedepan. Jangan kemudian PDI Perjuangan justru dijadikan partai layaknya sebuah perusahaan keluarga dan seenaknya sendiri. Sekuat-kuatnya politik dinasti yang dibangun Eddy Rumpoko, pasti bisa dikalahkan,” tandasnya.

Enam Kriteria Walikota Ideal

Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Haris El Mahdi, sempat mengemukakan minimal ada enam kriteria untuk menjadi pemimpin ideal Kota Batu. Dosen FISIP UB itu menyebutkan kriteria pertama adalah pasangan calon harus mempunyai agenda anti-korupsi. Sebab pemimpin juga harus menjadi oase keteladanan dengan hidup tidak bermewah-mewahan.

Kriteria kedua, adalah terbuka, dialogis, sanggup menghadirkan dirinya sebagai pribadi dialogis, dan gampang ditemui. Jika walikota dijabat oleh orang berkepribadian tertutup dan gagap membangun komunikasi publik akan sangat mengerikan dan berpotensi melakukan korupsi. “Walikota seperti itu tidak bisa membuka ruang untuk dikritik dan dikoreksi. Dia lebih suka membentengi diri dengan apologi,” tuturnya.

Selanjutnya, walikota harus bervisi reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran. Rakyat perlu diberi ruang untuk mengontrol APBD. Oleh karena itu, APBD perlu dipublikasikan secara utuh. Selain itu, harus mempunyai visi politik “hijau”. Idealnya walikota Batu mempunyai visi mengerem laju industrialisasi pariwisata. Selain itu, juga perlu didorong penghentian perambahan hutan oleh warga dan percepatan alih fungsi lahan pertanian.

Kriteria kelima, menurut Mahdi, walikota harus bervisi partisipasi perencanaan pembangunan. Yakni adanya keinginan serius memperbaiki kinerja dan mekanisme Musrenbangdes agar warga Batu tahu persis mau dikemanakan kota yang di masa lalu berjuluk Kota Apel itu.

“Kriteria terakhir, harus pro pada ekonomi rakyat. Pertumbuhan toko modern perlu dibatasi untuk mendorong perputaran ekonomi riil yang berkontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di kota Batu,” urainya.

UUD 1945 Jamin Hak Setiap Warga

Sedangkan DR. Hufron, SH. MH, ahli hukum tata negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya, memberi pendapat berbeda tentang peluang dinasti politik muncul di Batu. Menurut dia, dinamika demokrasi dinasti adalah sah dan tidak ada yang salah. Karena semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, seperti amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Persoalannya adalah, jika dalam proses pilkada penuh diwarnai dengan intrik, intimidasi, money politics, pemalsuan dan kecurangan lainnya lantaran memiliki akses kekuasaan demi memenangkan Pilkada, itu adalah cerita yang berbeda. “Dewanti harus mampu menunjukkan dan membuktikan proses demokrasi di Kota Batu tidak kehilangan rohnya,” sebutnya.

Termasuk harus mampu menghindarkan kekuatan ‘petahana’ menjalankan kompetisi di medan pertempuran yang tidak adil, lanjut Hufron yang telah menulis 4 buku terkait hukum, politik dan kekuasaan itu. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memang tidak mengatur larangan politik kekerabatan dalam Pilkada.

Tetapi dalam perkembangannya dikeluarkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang disebutkan persyaratan menjadi calon gubernur, bupati dan walikota tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Artinya, tdak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Tetapi berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 33 tahun 2015 ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan pasal 281 ayat 2 UUD 1945 dan dianggap menghalangi hak konstitusional warga Negara dari kelompok tertentu.

“Saya sebenarnya sependapat dengan pembatasan seperti perubahan UU nomor 1 tahun 2015, karena itu adalah kebijakan legislasi yang bersifat afirmatif dalam rangka mencegah oligarkhi pemerintahan kepala daerah yang kian meluas terjadi, agar tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN. Saya melihat praktik politik dinasti di negeri ini sudah demikian luas, tidak hanya terbatas pada urusan jabatan gubernur, bupati dan walikota, tetapi sampai ke jabatan strategis dalam pemerintahan daerah seperti kepala dinas dan jabatan strategis ainnya, bahkan di legislatif,” tutupnya.

Pro kontra politik dinasti memang terus bergulir. Melihat tingginya elektabilitas Dewanti-Punjul, bisa saja dinasti Rumpoko bertahan jika sukses meraih simpati warga. Hanya saja jangan sampai kelanjutan berakhir negatif. Sudah banyak contoh di negeri ini betapa politik dinasti justru menjadi pangkal status baru sebagai pesakitan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here