Pilkada Jombang Bakal Seru, Nyono-Mundjidah Pecah Kongsi

0
165
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab dipastikan pecah kongsi. PPP sudah memberi rekomendasi pada Mundjidah untuk berpasangan dengan Sumrambah. Sementara Nyono hingga saat ini masih sibuk mencari pendampingnya.

Nusantara.news, Jombang – Perebutan kursi nomor satu pada Pilkada Jombang 2018 bakal seru. Penyebabnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (petahana) dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab (petahana) pecah kongsi.

Kandidat petahana yang dulunya satu barisan dalam pemerintahan Jombang periode 2013-2018, kali ini bakal berpisah. Mereka bakal bersaing ketat demi suksesi kursi nomor satu di kota Santri pada 2018-2023.

Seperti diketahui, dua kandidat memiliki basis massa cukup kuat. Begitu juga Parpol kedua kandidat sudah memberi rekomendasi. Nyono Suharli Wihandoko dengan Partai Golkar, namun rekomendasi menunggu Cawabup, dan Munjidah Wahab dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Informasi yang diterima Nusantara.News, memasuki bulan Desember 2017 ini rekomendasi partai pengusung PPP untuk Mundjidah berpasangan dengan Sumrambah sudah turun. Sedangkan dari partai lain masih sebatas komunikasi politik.

Turunnya rekom atau penugasan PPP tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Jakfar yang mengatakan rekomendasi partainya memang sudah turun dan berupa rekomendasi pasangan calon.

“Rekomendasi PPP sudah positif turun yang diberikan penugasan kepada Ibu Nyai Mundjidah dan Mas Sumrambah dari pertengahan bulan November,” terangnya, Sabtu (9/12/2017).

Jakfar menambahkan, setelah rekomendasi dari PPP ini turun, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan komunikasi politik dengan Parpol pengusung lainnya. “Dalam waktu dekat, Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai semua rekomendasi yang diberikan oleh partai politik pengusung untuk maju sebagai bakal calon bupati Jombang kepada pasangan Mundjidah-Sumrambah,” imbuhnya.

Terkait sinkronisasi Pilkada Jombang dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang, pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan dari pimpinan pusat bagaimana langka politik yang dilakukan dalam Pilgub Jatim.

“Kita masih menunggu perintah dari DPP, siapa bakal calon yang direkomendasi pada Pilgub Jatim. Apa nanti ada sinkronisasi atau bagaimana, kita masih menunggu keputusan dan langka politik pimpinan pusat,” bebernya.

Sementara itu, kandidat Nyono Suharli Wihandoko sejauh ini masih sebatas melakukan komunikasi politik dengan membangun hubungan MoU (kerjasama) dengan beberapa partai politik. Rekomendasi sebagai syarat maju menjadi bakal calon masih belum dikarenakan sampai hari nama pasangan belum diajukan oleh Partai Golkar.

“Rekom Pak Nyono dari seluruh partai yang koalisi dengan kita, tinggal menunggu pasangannya (Cawabupnya). Kalau nama bakal calon wakil bupati sudah muncul, akan dibuatkan rekom oleh seluruh partai koalisi. Saat ini beliau masih belum mengirimkan nama bakal Cawabupnya, sehingga belum ada rekomendasi yang turun. Termasuk Partai Golkar sendiri juga masih menunggu,” jelas Surahmad Sekretaris DPD Partai Golkar Jombang.

“Dan kalau sudah di umumkan nama (Bacabupnya), kita kordinasikan, selanjutnya kita siapkan rekom dari masing-masing partai. Rekomendasi akan turun pada bulan Desember ini, dan untuk mekanisme kriteria pasangan calon wakil bupati masih dipertimbangkan dengan melihat elektabilitas masing-masing yang akan dijelaskan melalui partai pendukung dan diajukan kepada kiai yang dianggap menjadi rujukan oleh beliau,” pungkasnya.

Tidak bisa dipungkiri, gerakan politik yang dilakukan Nyono dan Mundjidah akhir-akhir ini  semakin memperkuat keduanya siap bersaing ketat dalam pesta demokrasi Jombang 2018. Tak hanya itu, selama ini partai politik Nyono (Golkar) dan Mundjidah  (PPP) juga sudah melakukan upaya untuk bisa memperoleh tiket mengusung Cabup.

Partai  Golkar misalnya, beberapa waktu lalu sudah menjalin kerjasama politik melalui naskah perjanjian yang ditandatangani dengan PDI-P dan PAN.  Sedangkan PPP mengantarkan Mundjidah mendaftar sebagai Bacabup di PDI-P,  Demokrat, NasDem, Hanura, dan Gerindra.

Dua figur inilah yang saat ini dipahami publik akan bersaing ketat memperebutkan kursi pendopo Jombang 2018 mendatang. Meski ada sosok Abdul Khodir dan beberapa orang seperti Marsaid (Ketua DPC PDI-P  Jombang), Abdul Khodir, Wulang Suhardi, dan Goetomo yang juga  muncul dalam bursa tokoh Cabup-Cawabup.

Nama-nama yang muncul ini bukannya tidak memiliki peluang. Namun realitas politik menempatkan Nyono dan  Mundjidah sebagai kandidat yang kuat di Pilkada Jombang 2018. Realitas politik ini merupakan dinamika yang  menggambarkan kekuatan masing-masing figur. Aspeknya adalah popularitas dan integritas figur, serta kekuatan roda partai politik yang dimiliki  masing-masing figur.

Nyono Perlu Berhitung Cawabupnya

Bagi kedua Cabup ini, yang namanya mesin politik sangat berarti untuk mendulang suara. Kekuatan politik dari Cawabup juga patut diincar oleh Nyono maupun Mundjidah. Kekuatan politik Cawabup meliputi figur yang berpengaruh dalam memainkan  strategi politik. Di samping itu, figur ini harus memiliki gerbong politik yang kuat. Tidak hanya berpengaruh dalam memenangkan Pilkada, tapi juga untuk stabilisasi kepemimpinan lima tahun kedepan.

Selanjutnya adalah solusi birokrasi, yakni sosok atau figur Cawabup harus yang memiliki kemampuan melengkapi kepemimpinan Nyono maupun Mundjidah. Tentu, sosok Cawabup ini selain memiliki kekuatan politik juga harus cerdas menjalankan perannya sebagai pendamping  pemerintahan bupatinya kelak. Kemampuan mengorganisir, kemampuan  menganalisis kebijakan, serta mengayomi dan menjadi teladan bagi masyarakat menjadi bagian dari sosok Cawabup solutif tersebut.

Jadi, sosok Cawabup ini mestinya memiliki kekuatan politik dan kemampuan  strategi menjalankan pemerintahan. Serta menjadi teladan mengayomi  masyarakat ke depannya.

Untuk Mundjidah, dia sudah memilih Sumrambah. secara kekuatan politik, Sumrambah, Wulang Suhardi, Marsaid, dan Joko Triono, masih tergolong dalam struktural dan kultural  PDI-P. Dalam hitungan  kursi DPRD, fraksi PDI-P memiliki 9 kursi atau  terbanyak dibanding parpol lainnya.

Dalam hal ini, Mundjidah tentu sudah memilikikan kekuatan dari Parpol pemenang pemilu yang nantinya menjadi satu kekuatan politik dalam Pilkada 2018.

Selanjutnya, ada Mas’ud Ziremi, Subaidi Mukhtar, dan Munir Al-Fanani dalam kontestasi  politik memiliki gerbong PKB. Di sini bisa menjadi pilihan Nyono. Kekuatan Parpol dalam representasi kaum agamis juga dibutuhkan dalam merangkul suara pemilih di Kabupaten Jombang, terutama merangkul kalangan Nahdliyin (warga NU) untuk memikat suara dalam Pilkada nanti. Pasalnya, Nahdliyin masih tergolong banyak di kota santri, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam strategi memenangkan Pilkada.

Dari sisi kekuatan politik, PKB merupakan pemenang pemilu kedua di Jombang dengan raihan 8 kursi di DPRD Jombang. Nyono bisa saja terbantu mendulang suara dari kekuatan PKB. Selain  PPP, PKB juga dikenal dekat dengan Nahdliyin karena pendirinya mantan  Ketua PBNU, yaitu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tentu ini apabila PKB masih efektif mendekati dan merawat warga Nahdliyin.

Nama Warsubi secara kendaraan politik secara normatif tidak termasuk kader parpol. Namun di sisi lain, Warsubi merupakan Kepala Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang yang dikenal memiliki kekuatan finansial. Saat ini Warsubi sudah dua periode menjadi pimpinan desa.

Ada juga Rohmad  Abidin merupakan kader PKS yang memiliki 5 kursi di DPRD Jombang.  Kekuatan politik PKS serta kemampuan Rohmad Abidin tentu menjadi pertimbangan untuk Nyono. Strategi  politik yang dimainkan PKS harusnya dipelajari oleh Nyono untuk mengetahui efektifitas partai ini dalam menyedot suara pemilih. Serta kemampuan Rohmad Abidin dalam mendampingi Cabupnya menjalankan pemerintahan kedepan.

Terakhir, ada nama Ali Fikri yang notabene memiliki kekuatan PAN sebagai kendaraan politik. Pengalaman Ali Fikri menjadi Wabup mendampingi Suyanto (mantan Bupati Jombang) juga menjadi pertimbangan. Dalam merangkul suara pemilih, strategi dari Ali Fikri dan PAN juga perlu diukur.

Semua ini tidak lain supaya Nyono tidak salah langkah memilih Cawabup dalam Pilkada Jombang 2018. Sekali lagi, salah memilih Cawabup juga berakibat pada peta kekuatan politik masing-masing calon.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here