Pilkada, Jurus Politik, Kecurangan dan Kepatuhan Santri

0
69

Nusantara.news, Surabaya – Bukan rahasia, saat menjelang pemilihan kepala daerah, sejumlah daerah ikut sibuk mengatur jurus untuk bisa mengambil hati dan “melayani” kedatangan bakal calon yang akan maju di pemilihan kepala daerah, tak terkecuali menyambut datangnya kompetisi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, mendatang.

Kepada kandidat, ada yang terang-terangan siap memberikan dukungan, ada juga yang masih enggan menyebutkan, masih mempertimbangkan sejumlah hal, sampai ada keputusan final. Jika dipastikan mendukung, akan bisa dihitung berapa kekuatan suara yang akan didapat oleh calon kandidat. Tentunya itu tidak lepas dari nama besar sang kiai, pondok pesantrennya dan berapa banyak santri serta pengikut, khususnya yang ber-KTP Jawa Timur dan memiliki hak suara sebagai pemilih.

Kemudian, seberapa besar kepatuhan santri terhadap kiainya? Termasuk kiai NU yang masuk di lingkaran panggung politik dan ikut berpihak. Simpatik dengan kandidat tertentu itu berlanjut dengan aksi dukung mendukung dilakukan oleh sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur terhadap salah satu kandidat bakal calon gubernur kader NU.

Kalau sebelumnya ribuan kiai menyatakan dukungan kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai satu-satunya kader dari NU yang layak diusung maju di Pilgub Jawa Timur 2018. Sekarang justru berbalik memberikan dukungan ke Khofifah Indar Parawansa sebagai kader yang diunggulkan dan di usung untuk maju di Pilgub Jawa Timur.

Perlu disimak, apa yang menjadi pertimbangan sejumlah kiai memberikan dukungan terhadap kader terbaik NU dan sejauh mana pilihan politik kiai akan diikuti oleh masyarakat khususnya para santri dari kaum Nahdliyyin. Apakah dukungan besar kiai secara otomatis bisa menjadi jaminan kandidat yang dijagokan bakal memenangkan pertarungan di pesta demokrasi 2018 mendatang, mengingat realitas politik mayoritas masyarakat Jawa Timur adalah warga NU.

Menyikapi itu, pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi mengatakan maraknya kembali aksi dukung mendukung dilakukan oleh sejumlah kiai NU di Jawa Timur terhadap kandidat cawagub tertentu itu sejatinya merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap tokoh NU yang memiliki jabatan publik supaya ada pembagian peran untuk kepentingan jam’iyah yakni warga NU.

30 Persen Warga NU, Cair dan Independen

Lanjut Agus Mahfud, hal itu bukan memperebutkan dukungan kiai tetapi justru para kiai ingin membangun persatuan dan kesatuan Jamíyah Nahdliyin dengan mengedepankan kemanfaatan bagi warga NU.

“Para kiai justru ingin membangun persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan azas kemanfaatan bagi warga NU,’ ujar Mahfud Fauzi, Senin (7/8/2017).

Lebih jauh dosen FISIP Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu menjelaskan bahwa para kiai NU menilai Gus Ipul memang lebih besar manfaatnya. Begitu juga dengan Khofifah manfaatnya juga jauh lebih besar akan dirasakan warga NU, kalau Khofifah tetap di posisinya sebagai menteri.

“Pertimbangan kiai kampung mengalihkan dukungan ke Gus Ipul, saya kira juga karena mengedepankan azas kemanfaatan bagi warga NU,” jelas mantan Komisioner KPU Jawa Timur itu.

Waspadai Potensi Kecurangan

Surokim Abdussalam peneliti dari Surabaya Survei Center (SSC), menyebut peta persaingan, potensi konflik dan kerawanan masih cukup tinggi. Itu muncul akibat gesekan di tingkat bawah. Perlu diwaspadai dan diantisipasi, karena kedua nama bakal calon memiliki pendukung sama besar dan fanatis. Apalagi platform media baru juga akan masif digunakan dalam pilkada, termasuk potensi daerah rawan kecurangan.

“Penyelenggara harus mengantisipasi potensi ricuh, yakni upaya penggunaan dan mobilisasi berbagai cara untuk menang di pilkada, khususnya perang terbuka melalui media sosial. Termasuk identifikasi kawasan rentan kecurangan,” ujar dosen Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo, Madura itu.

Kedua hal itu, akan menjadi peletup besar munculnya konflik dan sengketa pilkada. Saran Surokim, semua pihak tanpa terkecuali harus fokus memberi perhatian di hajatan besar itu. Pengalaman dalam situasi persaingan yang kompetitif dan jarak yang tipis biasanya banyak pihak bisa menghalalkan segala cara untuk bisa menang.

“Jika tidak diantisipasi secara dini maka kualitas pemilu, martabat pemilu di Jatim akan kehilangan marwahnya dan yang lebih berbahaya bisa menimbulkan distrust masyarakat terhadap demokrasi elektoral,” jelasnya.

Agar situasi terkendali, penyelenggara perlu segera membangun komunikasi dengan pengawas, pihak keamanan, tokoh-tokoh kunci di masyarakat Jawa Timur agar titik kritis bisa diantisipasi secara dini.

Surokim menyebut, hasil survei dari lembaganya didapat data, jumlah pemilih rasional atau pemilih atas dasar preferensi mandiri mengalami peningkatan, mencapai 30,30 persen.

Aktor berpengaruh dan menjadi rujukan pilihan masyarakat masih ditempati kiai dan ulama yang mencapai 20,90 persen. Disusul tokoh politik 16,6 persen, tokoh terpelajar 9,1 persen, tokoh lokal 8,3 persen, tokoh pemerintahan 6,9 persen, tokoh bisnis 3,8 persen, tokoh pemuda 2,5 persen dan lainnya 0,4 persen. Kemudian, yang menjawab tidak tahu jumlahnya mencapai 1,4 persen.

“Kiai dan ulama masih menjadi patron utama jika gabung dengan sosok individu bisa mencapai 51 persen,” terangnya.

Kendati peran kiai dan ulama sangat besar, namun dukungan kiai kampung di wilayah pedesaan dinilainya masih cair. Dan, belum solid mendukung salah satu nama, Khofifah atau Saifullah Yusuf.

“Cairnya dukungan kiai kampung juga diimbangi dengan meningkatnya pemilih kelas menengah di kalangan NU yang mulai kritis dan independen, jumlahnya mencapai 30 persen,” ungkap dosen FISIP itu.

Ditambahkan, meningkatnya pemilih kelas menengah di masyarakat NU, tidak lepas dari menguatnya generasi natif digital sebagai pemilih pemula (Z). Dan generasi muda yang sudah 3 kali ikut Pilkada atau (Y), di dalam peta politik Jatim.

Dari 30 persen pemilih menengah NU, yang sudah memantapkan pilihan hanya 28,10 persen. Kemudian yang masih mungkin berubah pilihan 48,4 persen dan belum menentukan pilihan 23,50 persen.

“Artinya, hampir 71 persen masih liar dan bisa untuk diperebutkan,” terangnya.

Dinamika pemilih kelas menengah di masyarakat NU juga dipengaruhi karena faktor pendidikan. Itu lantaran mayoritas mereka sudah mengenyam pendidikan menengah yakni setingkat sekolah lanjutan serta perguruan tinggi.

Di kelas menengah warga NU juga akan membawa perubahan di tingkat grassrood yang selama ini cenderung sami’na wa atho’na atau patuh terhadap dawuh kiai.

“Itu juga dapat membahayakan jangkar kultural NU,” tambahnya.

Dirinya meyakini jika dua kader NU itu, Khofifah dan Gus Ipul sama-sama maju di Pilgub Jatim maka kontestasinya bakal seru. Dan kiai masih menjadi aktor berpengaruh paling tinggi.

Sementara untuk pemilih kelas menengah di NU, Gus Ipul akan leading pada generasi Z karena selama ini pergerakan dirinya ke pemilih pemula sangat intens. Namun, juga tidak boleh diabaikan untuk generasi Y, khususnya gender perempuan pasti akan cenderung memilih Khofifah.

“Kalau melihat tipikal mereka yang dinamis, reaktif, senang berbagi dan cepat berubah serta rasional menginginkan perubahan maka pilihan itu tidak bisa serta merta bisa fix. Pemilih menengah NU masih akan menunggu program-program yang ditawarkan oleh kedua calon dari kader NU,” terang Surokim.

Faktor lain yang juga menentukan siapa yang unggul antara kedua nama itu, Khofifah atau Guis Ipul adalah kawasan rawan kecurangan di Jawa Timur. Pengamat tersebut menegaskan, soal popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas mereka bedanya tipis. Artinya, faktor itu yang harus dipertimbangkan dengan matang.

“Segala cara, baik yang sah maupun tidak sah pasti akan dikerahkan untuk mendapat kemenangan, itu yang kami khawatirkan,” pungkasnya.

Tidak berlebihan jika pengamat itu menyarankan pihak penyelenggara Pilgub Jawa Timur mewaspadai potensi wilayah rawan kecurangan. Khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, yang akhirnya dilakukan hitung ulang dan coblos ulang. Bahkan, di Pilgub Jawa Timur 2013 sengketa Pilgub Jatim tersebut sampai berlanjut ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu itu mencoreng semua pihak, tidak hanya Jawa Timur tetapi juga penyelenggara negara di pusat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here