Pilkada Kota Batu 2017: Dinasti Politik Bajak Demokrasi (2)

0
246

Nusantara.news, Kota Batu – Tidak diragukan lagi bahwa di Malang Raya ER memiliki pengaruh kekuasaan yang cukup besar. Hal ini diakui oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang Priyo Bogank Sudibyo yang mengatakan bahwa jatuhnya rekomendasi PDI-P ke DR dalam Pilwali Batu merupakan dari bukti kuatnya pengaruh ER.

”Pengaruh ER sangat kuat. Berkaca pada Pilkada Malang lalu, bahwa DR maju Cabup Malang telah mendapat rekom dari PDI-P namun kalah. Sedangkan, kali ini rekom PDI-P pun kembali jatuh pada DR Calon Walikota Batu. Melihat hal itu, saya yakin jika DR nantinya tak terpilih menjadi Walikota Batu, tentu akan mendapat rekom kembali dari suaminya untuk maju dalam Pilwali Kota Malang 2018 mendatang,” jelas, Priyo Bogank Sudibyo, yang akrab dipanggil Bogank, Rabu, (21/09/2016) lalu.

Menurut Bogank mestinya ER bisa memberi kesempatan pada kader partai yang mumpuni dan punya kredibilitas ketimbang istrinya sendiri, paling tidak kesempatan untuk warga Batu lainya memimpin kota Batu ke depan. “Jangan kemudian PDI-P justru dijadikan partai layaknya sebuah perusahaan keluarga dan seenaknya sendiri. Sekuat-kuatnya politik dinasti yang dibangun ER, pasti bisa dikalahkan,” tandasnya.

Namun, Ketua DPC PDI-P Kota Batu Suliadi membantah keras terpilihnya DR didasarkan atas politik dinasti ER yang saat ini masih menjabat Walikota Batu selama 2 periode. ”Terpilihnya DR merupakan dari hasil jalannya kaderisasi di PDI-P, bukan hasil dari dinasti politik seorang ER,” jelas Suliadi yang juga Fraksi PDI-P di DPRD Kota Batu itu beberapa waktu yang lalu.

Suliadi juga menambahkan bahwa rekomendasi DR untuk maju sebagai Calon Walikota Batu 2017 yang di dampingi pasangannya Punjul Santoso itu juga merupakan dari hasil survei internal partai.

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik In-tras Institute, Haris Samsyudin yang juga pengamat politik menilai bahwa hasil penjaringan hingga terpilihnya DR menjadi cawali tidak semudah pernyataan yang digulirkan ke publik.

“Apabila kita amati hasil penjaringan yang dilakukan PDI-P mulai dari level PAC – DPC nama DR hampir tidak begitu muncul. Akan tetapi semuanya berubah ketika dikomunikasikan pada level DPW – DPP.” pungkasnya kepada Nusantara.news, Selasa (14/2/2017)

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penjaringan di internal partai masih sangat bergantung  pada kehendak atasan. Selain itu tidak dipungkiri apabila dalam partai  ada beberapa orang yang memiliki kuasa yang sangat besar dan bisa mengendalikan jalannya roda partai.

Indikasi Kecurangan dalam Upaya Mempertahankan Kekuasaan

Dalam berpolitik, Machiavelli sang filsuf politik andal dalam bukunya menerangkan terkait   cara apapun dapat digunakan mencapai tujuan tertentu. Tujuan jauh lebih penting daripada cara.

Sinyalemen yang dilontarkan Machiavelli Itu nampak relevan dengan kondisi politiki mutkahir dalam konteks Pilkada Kota Batu yang baru saja dilakukan.  ER, dalam mecapai tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan, berupaya menempatkan Istrinya, yakni, DR untuk tampil dalam kontestasi itu. Lalu, apa yang terjadi.

Informasi yang diperoleh dari berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan di Kota Batu, diperoleh beberapa temuan menarik tentang bagaimana kekuasaan politik di kota ini dikelola selama ini, terutama terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Beberapa diantaranua adalah:

  1. Temuan GNPK tentang Penggelembungan Anggaran Kampanye Terselubung oleh Pejabat Pemerintah

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK)  mengamati penggunaan APBD Kota Batu 2016 yang diduga digunakan untuk kampanye terselubung. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemkot Batu diduga membagikan sejumlah anggaran kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se – Kota Batu.

Rencananya pada bulan Februari ini DPKPP akan memberikan sertifikat gratis kepada Ketua RT dan RW se – Kota Batu. Besaran anggaran yang digunakan pun cukup fantastis, yakni Rp. 2,3 miliar dari APBD 2017. Sesuai dengan rencananya besaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membatu biaya pengurusan sertifikat untuk 1.374 RT dan RW.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi S.H mensinyalir pembagian uang kepada RT – RW yang dikemas dengan dalih untuk membantu pembiayaan sertifikat itu patut diduga merupakan kampanye ke pasangan calon (paslon) tertentu. Karena program tersebut dibuat mendekati masa pilkada.

  1. Temuan Tim RELASI tentang Praktik Material Politc

Sekumpulan Pemuda yang tergabung dalam Tim Relasi (Relawan untuk Demokrasi), dalam kegiatannya mengawal Pilkada Kota Batu 2017 menemukan beberapa indikasi  pelanggaran dalam masa kampanye.

Indikasi tindak pelanggaran itu ditemukan di Dusun Ngujung, Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sri Bintang, Salah Satu Anggota Tim Relasi ini mengatakan bahwa ada perilaku salah satu calon yang melanggar aturan dalam melakukan kampanye. “Kami menemukan undangan pemilihan disertai bingkisan kerudung. Hal ini tidak dibenarkan, apabila kita merujuk pada peraturan pedoman pelaksanana teknis pilkada, dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye yaitu material politik.” Ungkap Bintang kepada Nusantara.News. Senin (13/2/2017) lalu.

  1. Tudingan KIPP kepada Walikota Batu terkait Kampanye dan Money Politic

Sementara itu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menuding Walikota Batu (ER) menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah yang berstatus aktif ini, dengan  memobilisasi aparatur desa dalam rangka bersilaturrahim dengan warga.

Selain itu, ER secara terang-terangan mengajak warga untuk memilih Paslon nomor 2. Sekaligus menyerahkan bingkisan berupa mukena bagi perempuan, sarung untuk laki-laki dan uang sebesar Rp100 ribu. “Pak ER selaku Walikota Batu merupakan suami Cawali nomor 2, Dewanti Rumpoko. Ini tentu bisa terkena unsur pidana pemilu. Hal ini sangat terstruktur dan massif dilakukan. Indikasi pelanggarannya sangat jelas,” kata Novly Thyssen, Koordinator Pemantau KIPP kepada awak media, Jum’at (10/2/2017) lalu.

Thyssen menambahkan hal tersebut tidak hanya dilakukan pada saat silaturrahim dengan warga di Dusun Sumbersari, Desa Giripurno saja, tetapi juga di beberapa dusun lainnya,  di antaranya Dusun Cembo, Lajar, Ngujung, Ndurek dan Binangun.

ER juga dinilai memberikan janji politik kepada warga, yakni  akan memberikan bantuan uang sebesar Rp2 juta bagi Lansia. “Dalihnya pamit tuntas di tahun terakhir jabatan. Nyatanya digunakan untuk safari politik,” tegas Thyssen.

Sejauh ini pihaknya telah menyerahkan semua barang bukti kepada Panwaslih Kota Batu. Kabar terakhir beberapa Kepala SKPD Pemerintah Kota Batu tengah diperiksa. Salah satunya adalah Camat Bumiaji.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here