Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, Mana Lebih Baik?

0
69

Nusantara.news, Jakarta – Suara sumbang terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung belakangan ini kembali terdengar nyaring. Pilkada langsung sebenarnya sudah ideal karena mencerminkan wujud nyata kedaulatan rakyat. Sayangnya, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola dan mentalitas penyaringan yang ideal. Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan pemimpin yang berkompeten, kredibel, dan berintegritas. Di samping menjamurnya politik uang dan gesekan sosial. Pendek kata, Pilkada langsung dianggap sudah menyimpang dari tujuan yang semula suci.

Pilkada langsung ialah perwujudan semangat reformasi. Ia menggantikan pilkada dengan sistem perwakilan lewat DPRD seiring dengan dianutnya demokrasi langsung sebagai panduan bernegara setelah era Orde Baru berakhir. Kelahirannya dibidani oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada langsung pertama diadakan di Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Dan selama 2005-2014, Pilkada langsung digelar terpisah antardaerah. Pelaksanaan serentak baru terjadi tiga kali, yakni pada 2015, 2017, dan 2018.

Dari sisi semangat yang melandasi dan tujuan yang hendak dicapai, pilkada langsung jelas baik, sangat baik. Ia menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di posisi terhormat. Di situ pula prinsip bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat erat melekat. Namun, lain keinginan beda kenyataan. Pilkada langsung saat ini hanya menjadi etalase yang memamerkan demokrasi semu. Ia malah menjadi gelaran pesta demokrasi yang menghancurkan nilai-nilai suci demokrasi. Pilkada langsung tak lebih menjadi arena para pemburu kuasa untuk berebut takhta dengan menghalalkan segala cara. Tengok saja, pilkada langsung kini menjadi arena yang rajin memproduksi kepala daerah berlabel koruptor.

Dengan pilkada langsung, calon kepala daerah harus mengeluarkan uang segunung. Mereka perlu membayar mahar partai politik, uang kampanye, uang saksi, dan beragam pengeluaran lain. Ujung-ujungnya, ketika terpilih, kepala daerah tak risih melakukan korupsi demi membalikkan modal dan mendulang keuntungan. Uang negara yang dikeluarkan untuk pilkada langsung juga tak sedikit. Contoh biaya politik mahal ini bisa dicermati misalnya pada biaya pilkada 2018 yang menurut data Kemendagri mencapai angka Rp15,2 triliun (berasal dari sumber APBN dan APBD). Sementara biaya politik dari sang calon kepala daerah yang jumlahnya 117 daerah untuk pilkada 2018 angkanya bisa mencapai Rp11,7 trliun.

Belum lagi ongkos sosial yang tak jarang harus ditebus, yakni konflik antarsesama anak bangsa. Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 ialah contoh gamblang betapa Pilkada langsung telah mencabik-cabik kohesi sosial yang amat sulit direkatkan kembali hingga sekarang.

Atas dasar itu, Jumat 6 April 2018 lalu, pemerintah (Mendagri) dan DPR (Ketua DPR) sependapat untuk mengevaluasi perihal Pilkada langsung. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bahkan mengatakan hasil evaluasi sementara lembaganya menunjukkan banyak masalah yang muncul (hal negatif) akibat pelaksanaan pilkada langsung. Temuan itu membuat wacana revisi bentuk pilkada mencuat lagi. Keinginan pemerintah dan DPR tersebut tentu memunculkan kembali polemik antara Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung.

Usulan kembali ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sepertinya mengulang drama pada 2014. Ketika itu, DPR RI sempat memutuskan pilkada kembali ke format lama, yakni pemilihan oleh DPRD. Namun, keputusan sidang paripurna DPR RI itu batal setelah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Perppu tersebut dibuat karena meluasnya pemberitaan protes masyarakat yang diasumsikan masih menghendaki pilkada langsung.

Pakar hukum tata negara dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sepakat gelaran pilkada langsung perlu dikaji ulang. Ia menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Menurutnya, wacana menghapus pilkada langsung saat ini relatif lebih kondusif dan minim menimbulkan kegaduhan politik.

“Saya sangat setuju itu. Saya mantan hakim MK ini banyak banget itu mudaratnya Pilkada langsung,” kata Mahfud di DPD RI kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurutnya, DPR dan pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul di dalam sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan tersebut.

Terkait alasan biaya politik yang tinggi di dalam Pilkada langsung, Titi menilai hal itu perlu dilihat secara serius apakah betul persoalan tersebut berasal dari sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dari fakta yang terjadi, biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada. Salah satunya adalah biaya untuk membayar uang pencalonan atau mahar politik kepada partai untuk proses pencalonan.

“Ketika biaya politik tinggi itu disebabkan partai politik dan perilaku oknum kepala daerah sendiri, mengapa daulat rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya yang mesti direnggut? Ini jelas sebuah penelahaan terhadap masalah yang tidak tepat, yang berujung kepada solusinya pun menjadi keliru,” terangnya.

Plus Minus Pilkada Langsung dan Tak Langsung

Memang, pilkada langsung yang selama ini dipraktikkan telah menimbulkan sejumlah persoalan. Mulai dari biaya penyelenggaraan pilkada yang mahal, maraknya money politic yang berujung pada budaya korupsi pejabat daerah, potensi konflik horisontal, rusaknya mental masyarakat karena politik uang tidak hanya terjadi di tataran elit tetapi juga terjadi di lapis akar rumput, sengketa hukum, hingga mewabahnya praktik politik dinasti.

Namun, pilkada langsung memiliki keunggualan tesendiri, di antaranya rakyat terlibat secara langsung untuk menentukan kepala daerahnya sendiri sehingga lebih demokratis, kepala daerah juga lebih dikenal dan dekat dengan rakyat, aspirasi rakyat bisa langsung disampaikan saat kampanye atau lewat pemungutan suara, gagasan dan program kepala daerah bisa langsung didengar rakyat sebelum menjadi kepala daerah.

Sebaliknya, mengembalikan pilkada tak langsung lewat DPRD juga bukan tanpa cela. Sejumlah titik lemah kepala daerah dipilih DPRD di antaranya: Pertama menguatnya oligarki kekuasaan yang terbangun antara partai politik dan DPRD. Kedua, tarik menarik kepentingan antara calon kepala daerah, partai politik, dan DPRD akan rawan dari praktik transaksional dan kongkalikong. Ketiga, akan memberangus hak calon pemimpin daerah dari luar jalur partai politik, atau calon independen. Keempat, legitimasi kepala daerah lemah disebabkan rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya sendiri, bahkan bisa jadi tidak mengenal calon pemimpinnya.

Sementara kelebihan pilkada tidak langsung: biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai ke basis masyarakat, rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrem secara sosial maupun politik, serta demokrasi tak segaduh sekarang.

Pun begitu, faktanya baik pilkada langsung atau tak langsung tetap saja menyisakan masalah yang nyaris sama: korupsi, oligarki, kongkalikong, dan prilaku buruk para elite. Terkait kritik ongkos politik yang mahal di pilkada langsung, pemerintah lalu mengatasinya dengan penyelenggaraan yang serentak. Namun biaya politik tetap saja tinggi, bahkan biaya politik yang tinggi justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada (misalnya mahar politik dan nyawer sana-sini).

Lalu bagaimana seharusnya? Bukankah bentuk pilkada langsung atau tak langsung itu keduanya demokratis jika merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis? Dengan frasa “demokratis” ini, pilkada dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

Pemerintah dan DPR idealnya berpikir keras menyusun satu formula mekanisme demokrasi lokal yang efektif, murah dan bebas dari praktik politik menyimpang. Upaya itu bisa dimulai dari menyederhanakan aturan penyelenggaraan pilkada langsung sehingga dapat menekan pengeluaran anggaran. Bagi para calon kepala daerah, menghindari praktik politik transaksional dan politik uang adalah langkah awal untuk tidak terjebak dalam perilaku koruptif. Jika perlu, ada sanksi diskualifikasi dari kepesertaan pemilu bagi kandidat dan partai yang terlibat politik uang.

Karena itu, perlu dipikirkan terobosan baru model dan mekanisme pemilihan yang murah, efektif, menjamin kedaulatan dan partisipasi rakyat, apa pun itu: pemilihan langsung ataupun tidak langsung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here