Pilkada, Mahar dan Hilangnya Budaya Santun

0
87
"Perilaku negatif dibalut berbagai cara di ajang pemilihan kepala daerah semakin mengkhawatirkan, (akankah) ini juga terjadi di Pilgub Jatim?

Nusantara.news, Surabaya – Munculnya perilaku negatif dibalut berbagai cara di ajang pemilihan kepala daerah semakin mengkhawatirkan, (akankah) ini juga terjadi di Pilgub Jatim?. Menyitir sejumlah artikel, khususnya yang membahas peradaban Jawa dan Nusantara, dikisahkan bangsa ini memiliki perilaku santun dan selalu menempuh jalan musyawarah untuk mufakat. Masyarakat telah diajari berperilaku santun dan beradab. Misalnya, perilaku mlaku mbungkuk (jalan membungkuk) saat lewat di depan orang yang lebih tua, wujud sikap santun dan hormat yang biasanya dibarengi dengan ucapan nyuwun sewu, nderek langkung (permisi, numpang lewat).

Perilaku orang Jawa seperti ini sudah ada sejak dulu. Mengajarkan dan diajari tata krama, sopan santun dan hormat yang harus dilakukan anak atau orang yang lebih muda, untuk menghormati yang lebih tua. Namun, dibandingkan sekarang, perilaku luhur itu semakin terkikis, atau sengaja ditinggalkan untuk mewujudkan dan mengejar ambisi memburu jabatan.

Mochtar W Oetomo “Mahar politik, melahirkan kisruh politik berkepanjangan”

Padahal, (masih dari sejumlah literatur) dapat ditemukan contoh kisah tamak, serakah dan bengis serta ambisi mengejar jabatan yang berakhir tragis. Contoh kisah itu (terbukti) dilakukan oleh Amangkurat, yang berakibat penderitaan panjang rakyat Mataram, ditambah belenggu kekejaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) alias penjajah Kompeni, di jaman itu.

Baca juga: Beredar Rekaman ‘Mahar Politik’ Partai Gerindra

Berbincang dengan Direktur Eksekutif Surabaya Survei Center (SSC) Mochtar W Oetomo, yang berkisah munculnya perilaku buruk dan diabaikannya perilaku santun karena pengaruh ambisi kekuasaan. Akibatnya banyak pihak semakin jauh dari kultur budaya bangsa yang luhur (Nusantara). Kaitannya dengan kultur, masyarakat Jawa sangat disiplin menerapkan perilaku sehari-hari. Misalnya, dalam keseharian percaya dan patuh pada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, saling menghormati, rela berkorban, gotong royong, serta bangga sebagai Bangsa Indonesia, dan menjunjung semangat bersatu.

Direktur Eksekutif SSC, Mochtar W Oetomo “Jika itu terjadi dan dilakukan akan terus berkepanjangan, saling lapor akan terus berlanjut” (Foto: Tudji)

Kita lihat sekarang, muncul saling kritik, hujat termasuk saling lapor, kultur musyawarah untuk mufakat sudah semakin hilang. Kita itu terus terjadi akan menimbulkan bencana yang luar biasa.

“Jika itu terjadi dan dilakukan akan terus berkepanjangan, saling lapor akan terus berlanjut,” ujar Mochtar.

Pengajar politik budaya dan dosen di Universitas Trunojoyo, Bangkalan itu kembali menekankan perilaku manusia Indonesia saat ini banyak yang mengabaikan kultur budaya santun. Padahal, sejak dulu nenek moyang masyarakat sangat memelihara toleransi, saling menghargai serta ditempuh dialog dalam menyelesaikan persoalan untuk mufakat.

Bengis dan Nafsu Serakah Amangkurat

Ilustrasi “Tercatat sejarah, pertemuan terjadi di Jepara September 1677. VOC melalui wakilnya Cornelis Speelman, siap membantu dengan syarat ada mahar politik dari Raden Mas Rahmat, untuk mendapatkan tahta dan mahkota dengan menyingkirkan Trunojoyo dan Pengeran Puger”

Diceritakan, Amangkurat menjadi bengis, licik dan kejam lantaran nafsunya untuk meraih jabatan dan kekuasaan yang langgeng, tak terkendali. Bahkan, membunuh mertua serta adiknya, karena untuk mewujudkan kekuasaan. Dikisahkan, tragedi kehancuran itu diawali pada 2 Juli 1677, Istana Kesultanan Mataram di Plered jatuh ke tangan pemberontak Trunojoyo. Trunojoyo ditopang oleh kekuatan Karaeng Galesong dari Makassar. Kemudian, Amangkurat I tewas (13 Juli 1677) saat perjalanan dalam pelariannya, di Tegalwangi.

Kemudian, Putra Mahkota Raden Mas Rahmat didapuk menggantikan sang ayah sebagai Raja Mataram. Namun, Raden Mas Rahmat, tidak serta merta berdiri gagah sebagai raja, lantaran belum benar-benar menjadi raja, baru calon raja. Karena tidak memiliki tahta dan mahkota. Itu lantaran, tahta Mataram di tangan kekuasaan Trunojoyo. Dan, Mahkota Mataram telah direbut oleh Pangeran Puger, adiknya yang dengan pasukannya terus berupaya mengusir Trunojoyo dan Karaeng Galesong dari istana Plered.

Di Tegalwangi, Raden Mas Rahmat si calon Raja Mataram pun terus dirundung gelisah, merenung dan berpikir mencari cara untuk bisa merebut tahta dan mahkota untuk menjadi raja yang sah dan diakui. Untuk menyingkirkan pesaingnya, Trunojoyo dan Pangeran Puger adalah ambisi yang terus berkecamuk. Untuk mendapatkan semua itu tidak hanya butuh kekuatan pasukan, melainkan dana yang tidak sedikit. Nafsu dan gairah ingin berkuasa terus bergemuruh dan darahnya pun mendidih, ingin segera terwujud.

“Siapakah yang memiliki pasukan dan dana besar yang mau membantu mewujudkan impiannya?!”. Jawabannya, tak lain adalah si kulit putih (saat itu VOC) yang telah bercokol di Bumi Nusantara.

Baca juga: Adu Cerdik Mega, SBY, Prabowo, dan Gonjang-Ganjing Pilgub Jatim

Alasannya jelas, VOC memiliki pasukan dan dana besar, serta bisa diharapkan membantu meraih tahta dan mahkota, dengan menyingkirkan Trunojoyo dan Puger. Proses panjang dengan berbagai cara lobi-lobi dan negosiasi, Raden Mas Rahmat bertemu dengan VOC.

“Dalam sejarah tercatat, kisah pertemuan itu terjadi di Jepara September 1677. VOC melalui wakilnya Cornelis Speelman, siap membantu dengan syarat ada mahar politik dari Raden Mas Rahmat, untuk mendapatkan tahta dan mahkota serta menyingkirkan Trunojoyo dan Pengeran Puger,” urai Mochtar.

Permintaan mahar yang fantastis, uang sebesar 2,5 juta Gulden dan menanggung semua biaya perang. Karena Raden Mas Rahmat tidak memiliki uang, maka dia menggadaikan daerah-daerah pesisir utara Jawa, mulai Karawang hingga ujung timur di Panarukan kepada VOC sebagai jaminan pembayaran mahar politik dan biaya perang.

Singkat kisah, VOC komitmen mendukung Raden Mas Rahmat menjadi Raja Mataram yang kemudian bergelar Amangkurat II. Dua tahun berselang, tercatat 26 Desember 1679 pasukan koalisi Amangkurat II dan VOC berhasil menjalankan rencananya, menaklukkan dan menangkap Trunojoyo. Setahun kemudian Amangkurat II menghukum mati Trunojoyo, 2 Januari 1680. Disusul, setahun lagi, yakni 1681 Pangeran Puger menyerah, setelah kalah pertempuran.

Kekuasaan telah ditangannya, Amangkurat II kemudian memindahkan istana dari Plered ke Kartasura, dan menobatkan diri sebagai penguasa tunggal Kerajaan Mataram. Namun, dia harus menanggung hutang mahar kepada VOC, dan tak bisa membayar. Akibatnya, rakyat Mataram dari Karawang hingga Panarukan menderita luar biasa, miskin dan berada di kaki penjajah serta praktik lintah penghisap VOC yang berkepanjangan.

“Mahar politik, melahirkan kisruh politik berkepanjangan di Mataram. Perang saudara membuat rakyat terus menderita. Konflik tiada berujung, dan kekuatan VOC semakin menjadi, mengambil semua yang ada di Bumi Mataram,” urai Mochtar.

Puncaknya, 13 Februari 1755 melalui Perjanjian Giyanti VOC membelah Bumi Mataram menjadi dua. VOC secara taktis dan strategis menguasai Bumi Mataram, Tanah Jawa dan Nusantara secara perlahan, dari satu hutang ke hutang mahar lainya yang harus ditanggung oleh elit kerajaan, akibat nafsu politik dan keserakahan kekuasaan.

Mahar politik yang ditanggung oleh Amangkurat II adalah akibat ambisi politik dan kekuasaan. Saat itu, rakyat di Jawa juga di Nusantara harus menanggung susah, derita dan derai kesengsaraan yang berkepanjangan. Mahar politik yang ditanggung para elite lantaran mengejar ambisi kekuasaan, berlanjut lahirnya kesengsaraan.

“Mahar” kini menjadi kalimat populer. Jika dikaitkan dengan politik, akan bermakna negatif alias jelek, karena akan melahirkan penderitaan rakyat. Padahal Mahar jika dikaji dari sudut agama Islam membawa arti positif. Mahar dalam fikih mengacu pada ketentuan tentang pemberian (wajib) bagi calon suami kepada calon istri saat akad nikah atau ijab kabul di perkawinan.

“Tragedi hutang mahar” ala Amangkurat II sangat mungkin terjadi di negeri ini. Sang politisi mendapat kekuasaan, imbalannya semua potensi sumber daya alam akan habis, lantaran nafsu kekuasaan”

Besarannya tergantung kemampuan calon suami, dan calon istri menerima ikhlas. Artinya, Mahar merupakan tanda ikatan sakral saat akad pernikahan. Mahar yang diberikan calon suami menjadi milik sepenuhnya istri, bisa dipakai sebagai cadangan jika terdesak. Artinya, kata Mahar itu baik dan sifatnya wajib, diberikan sesuai kemampuan.

Baca juga: Mahar Politik, “Garbage In Garbage Out”

Namun, akan berbeda dan menjadi masalah jika Mahar bukan menjadi kesanggupan sesuai kemampuan dan keikhlasan. Apalagi, (partai politik) menjadikannya sebagai ketentuan dengan jumlah tertentu dan dipaksakan.

“Dalam pengertian ini “tragedi hutang mahar” ala Amangkurat II sangat mungkin akan terjadi di negeri ini. Sang politisi mendapat kekuasaan, tetapi semua potensi sumber daya alam akan habis. Seperti kisah Amangkurat II, lantaran nafsu kekuasaan segala potensi sumber daya alam dan manusia Karawang hingga Panarukan menderita, dan berada di kaki VOC,” tegasnya.

“Mahar” kini menjadi kalimat populer. Jika dikaitkan dengan politik, akan bermakna negatif alias jelek, karena akan melahirkan penderitaan rakyat. Padahal Mahar jika dikaji dari sudut agama Islam membawa arti positif”

Mahar politik semakin rumit jika melibatkan pihak luar atau asing. Bisa pengusaha, bandar, organisasi luar atau lebih ngeri kalau negara asing. Pastinya, nasib rakyat yang dipertaruhkan, ibarat kisah miris yang pernah terjadi di era Amangkurat, dan bisa jadi terjadi se-Jawa dan se-Indonesia. Pilihannya, apakah Nusantara ini (akan) tergadai akibat nafsu dan keserakahan kekuasaan yang menggebu dan tak terkendali.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here