Pilkada Tulungagung, Sejarah Kelam PDIP Bakal Terulang

0
2250
Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung demo menolak rekomendasi bupati petahana Syahri Mulyo. Sebaliknya mereka mendesak DPP memberi rekom calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 kepada Ketua DPC Supriyono.

Nusantara.news, Tulungagung – Pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018 belum digelar, tetapi kondisinya sudah memanas. Pasalnya seribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdemo menuntut Dewan Pengurus Pusat untuk menolak memberi rekomendasi ke bupati petahana Syahri Mulyo.

Mereka menilai Syahri tidak memiliki kedekatan emosional dengan partai lantaran sebelumnya tidak maju lewat PDIP. Melalui aksinya ini, mereka meminta kepada pengurus DPC menyampaikan keinginan mereka kepada DPD dan DPP.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi PAC dan Forum Silaturrahmi Ranting PDIP Tulungagung ini mengenakan seragam partai, pengurus dan anggota ranting, bergerak menuju kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, (12/10 2017), yang berlokasi di Jalan Ir Bung Tomo.

Sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi berbagai aspirasi, massa secara terang-terangan menolak calon petahana dengan tulisan “Sahri-No, Supri-Yes” “Wingi ninggal lungo kok pengin dadi rojo”. Perwakilan massa juga melakukan orasi untuk menyuarakan harapan dari masing-masing kecamatan.

Ya, mereka mendesak Dewan Pengurus Pusat memberikan rekomendasi kepada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono maju calon bupati Tulungagung untuk periode 2018-2023.

“Ini adalah penyampaian aspirasi secara administratif, jadi bukan demo. Ini demi kemajuan PDI Perjuangan. Kami berharap DPP memberikan rekomendasi kepada ketua (Supriyono),” kata ketua paguyuban ranting DPC PDIP Tulungagung, Ardi Warjono di lokasi.

Ardi mengatakan, komitmen Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Tulungagung kepada partainya sudah teruji. Ketua DPRD Tulungagung itu juga dikenal loyal kepada partai dan anggota sehingga layak mendapat kepercayaan memimpin Kabupaten Tulungagung.

Ardi juga mengingatkan agar DPP tidak memaksakan rekomendasi kepada calon lain, selain Supriyono. Menurutnya, pihaknya akan menghormati setiap keputusan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPP, namun apabila penunjukan itu jatuh ke tangan Syahri Mulyo, ia tidak menjamin kemenangan dalam untuk memperebutkan kursi Tulungagung 1.

“Kami tak akan melawan keputusan DPP, tetapi tidak menjamin kemenangan jika calonnya selain Pak Supriyono. Karena saat ini sudah jelas, lawan kita sudah delapan partai yang merekom, melawan satu partai. Apalagi Bapak Syahri Mulyo loyalitasnya kepada partai ini, mulai dari pengurus rating, anak ranting, PAC masih dipertanyakan,” katanya.

Dikatakan, aspirasi tersebut cukup beralasan, karena yang bersangkutan (Supriyono) dinilai sebagai kader terbaik partai yang telah berjuang di tingkat kabupaten selama bertahun-tahun. “Dengan kapasitasnya saat ini, Supriyono adalah kader terbaik dari PDI Perjuangan (Tulungagung) kami memohon DPP untuk merekomendasinya,” imbuhnya.

Perwakilan massa yang berunjuk rasa bertemu pengurus DPC PDIP setelah menggelar orasi di depan kantor tersebut. Mereka menyerahkan pernyataan sikapnya itu untuk diteruskan ke DPD dan DPP PDIP. Dalam aspirasi tertulis tersebut, para pengurus anak cabang menyatakan kekecewaannya dengan munculnya sejumlah informasi yang beredar di masyarakat, seolah-olah rekomendasi dipastikan akan diberikan kepada Syahri Mulyo.

Disebutkan pula, PAC memberikan kilas balik pada Pilkada 2013 lalu, di mana calon petahana tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP dan kemudian pindah ke partai lain.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDIP Tulungagung, Murani mengaku akan segera menidaklanjuti aspirasi dari kader yang ada di seluruh kecamatan tersebut, dengan berkomunikasi langsung ke DPD dan DPP. Murani mengatakan, hingga saat ini rekomendasi calon bupati yang akan diusung oleh partainya belum turun. Ia pun berjanji akan meneruskan aspirasi dari kader.

“Sikap politik dari cabang, ini akan kami lanjutkan sampai pusat, tidak ada istilah ini dan itu. Yang jelas aspirasi dari teman-teman pasti akan dibawa ke sana,” katanya.

Pihaknya mengakui, selama ini belum ada komunikasi secara intensif dengan calon petahana. Dikatakan, komunikasi hanya dilakukan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri ke partainya beberapa waktu yang lalu. “Beliau (Syahri) cuma datang dan kembali, jadi untuk koordinasi secara pribadi tidak ada. Sekali datang ya untuk pendaftaran,” imbuhnya.

Menjelang Pilkada Tulungagung 2018, sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon bupati muncul. Di antaranya adalah Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Supriyono, dan Margiono Ketua PWI Pusat.

Baca juga: Tren Wartawan Maju Pilkada Daerah

Suhu politik jelang Pilkada di Tulungagung terus berkembang. Sebelumnya, pengurus delapan parpol di tingkat lokal Tulungagung menyatakan membentuk koalisi besar untuk mengusung Ketua PWI Pusat Margiono. Bahkan logo ke delapan partai tersebut telah dicantumkan pada sejumlah baliho pengenalan milik Margiono.

Koalisi delapan parpol tersebut terdiri dari Parti Gerindra, PKB, Partai Hanura, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PKS serta PPP, dengan kekuatan parlemen mencapai 36 kursi. Namun gabungan parpol ini masih belum bersifat resmi karena menunggu rekomendasi dari masing-masing DPP.

Sedang di luar koalisi besar tersebut tersisa tiga partai pemilik kursi parlemen, yakni PDIP, PBB dan Partai NasDem.

Mundur Jika tak Direkomendasi PDIP

Sebelumnya empat orang telah mendaftarkan diri sebagai bakal, calon bupati dan bakal calon wakil bupati (Bacabup dan Bacawabup) di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Empat pendaftar tersebut masing-masing Ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono, pasangan petahana Syahri Mulyo dan Baryoto Bhirowo serta Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekruitmen Kader DPC PDIP Tulungagung Sodik Purnomo.

Namun dalam hasil penjaringan ini, nama Supriyono memang yang banyak diusulkan, mengalahkan bupati petahana Syahri Mulyo. Seperti diketahui DPC PDIP Kabupaten Tulungagung membawahi 19 Pengurus Anak Cabang (PAC). Dalam mekanisme penjaringan ini, masing-masing PAC memberikan dua usulan. Sehingga jika ditotal ada 38 usulan dari seluruh PAC.

Hasilnya, Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung mendapatkan 19 usulan. Sedangkan Syahri Mulyo mendapatkan delapan usulan. Sementara Maryoto Birowo mendapatkan 11 usulan. Namun Maryoto diusulkan sebagai Bacawabup. Sementara satu nama lain yakni Sodik Purnomo tidak ada yang mengusulkan.

Empat nama tersebut akan disetorkan ke DPP PDI Perjuangan. Namun proses ini hanya penjaringan dan tidak menjamin akan mendapatkan rekomendasi partai. Sehingga siapa pun masih punya peluang untuk mendapatkan rekomendasi partai. Hasil usulan ini akan ditindaklanjuti dengan survey internal partai maupun survey terhadap masyarakat Tulungagung secara menyeluruh. Sehingga akan ketahuan kemauan masyarakat maupun seluruh kader.

Selain lewat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, pendaftaran penjaringan juga bisa dilakukan lewat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur. Bahkan pendaftaran bisa dilakukan di tingkat pusat melalui DPP. Namun demikian hasil penjaringan tersebut tidak bisa dijadikan patokan.

Terkait dengan penolakan sebagian warga PDIP mulai dari pengurus rating, anak ranting, hingga PAC, hal itu dianggap wajar. Pasalnya pada Pilkada 2013 lalu menyisakan kenangan politik pahit bagi PDIP Kabupaten Tulungagung.

Dalam kontestasi internal untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP, beberapa kader maju dan hasilnya Isman –  Tatang (Matang) mendapatkan rekomendasi. Namun bukannya didukung oleh bakal calon lain yang tidak mendapatkan rekom, seperti Syahri Mulyo, melainkan dia justru membelot ke partai lain yaitu PKNU dan beberapa partai lain untuk maju bersama Maryoto Birowo (Sahto) dan akhirnya memenangkan pertarungan dan terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati periode 2013-2018.

Syahri Mulyo sendiri pada Kongres PDI Perjuangan di Bali Bulan April 2015 lalu, mengajukan upaya rehabilitasi. Dia akhirnya resmi diterima kembali menjadi anggota partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Rehabilitasi keanggotaan Bupati Syahri Mulyo di PDI Perjuangan tercantum dalam SK DPP No. 12/KPTS/DPP/V/2015.

Kembalinya Bupati Syahri Mulyo menjadi anggota PDIP dalam SK DPP PDI Perjuangan disebutkan karena rekomendasi dan putusan Sub Komisi Rehabilitasi Kongres IV PDI Perjuangan. Ia dinyatakan layak untuk direhabilitasi dan disetujui untuk kembali menjadi anggota PDI Perjuangan berdasar rapat pleno DPP PDI Perjuangan.

Namun sejarah kelam itu rupanya bakal terulang. Apalagi diketahui Syahri Mulyo siap mengundurkan diri dari perebutan kursi bupati dan wakil bupati 2018, jika dirinya tidak mendapatkan rekom dari partai berlambang banteng tersebut. Dan, sepertinya dia siap mengulang sejarah itu. Mungkin dengan mendaftar ke Parpol lain.

“Sebagai salah satu kader partai saya harus siap untuk dicalonkan maupun tidak dicalonkan partai dalam pemilihan kepala daerah 2018 mendatang,” terang Syahri.

Namun dirinya menyatakan kesiapannya dalam mengikuti pergulatan perebutan kursi bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulungagung 2018 mendatang. Dia mengatakan akan mengikuti seluruh mekanisme partai lantaran dirinya merupakan salah satu kader partai. “Saya sudah siap dan mantap dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah 2018 mendatang,” imbuhnya.

Menanggapi ucapan Syahri Mulyo, Supriyono menghormati hal tersebut, sebab itu merupakan hak tiap orang atau calon membuat pernyataan. Namun, Supriyono yang juga merupakan pesaing berebut rekom DPP juga menganggap itu hanya strategi. “Itu strategi untuk meyakinkan pada partai bahwa dia memang patuh setelah mendapat pengampunan dan kembali menjadi kader. Itu juga syarat untuk diampuni kembali sebagai kader setelah kita semua tahu bagaimana sejarahnya dulu,” sebutnya.

Supriyono juga menyayangkan jika dalam Pilkada kali ini ada bakal calon yang terlalu percaya diri sehingga seakan-akan PDIP tidak butuh koalisi dengan partai lain. Dia menyindir Syahri Mulyo. Hal itu menurut Supriyono berbeda dengan suara resmi yang ada di DPC PDIP Tulungagung yang masih berharap adanya persamaan dan kesetaraan.

“Sebagai partai meski memenuhi syarat maju sendiri, kami mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Partai tidak pernah merasa bisa maju sendiri meski dimungkinkan, namun perlu dukungan dan kebersamaan menjadi pengusung. Saya sayangkan ada bakal calon yang merasa bahwa diterima oleh semua partai lain termasuk PDIP. Itu terlalu pede dan di depan mata jelas ada sekian banyak orang yang siap maju untuk bersaing,” paparnya.

DPC PDI Perjuangan Tulungagung saat ini berencana menjalin koalisi dengan sejumlah partai politik untuk menghadapi Pilkada 2018. Meskipun, PDIP bisa mengusung calon sendiri. Komunikasi politik, kata Supriyono, telah ia jalin sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan saat ini tinggal menunggu formalitas dan perkembangan peta politik lokal.

“Saya selaku ketua tentu menginginkan adanya kerjasama atau koalisi dengan lintas partai juga ormas, karena tidak ideal seandainya menang jadi bupati kami hanya sendirian. Eloknya kita bersama kekuatan politik,” tegasnya.

Dijelaskan, koalisi dinilai cukup penting untuk menjaga ritme roda pemerintahan apabila kandidat yang diusung berhasil menduduki posisi bupati maupun wakil bupati. Menurutnya lobi politik telah ia dilakukan sejak lama, bahkan dengan sejumlah parpol yang saat ini sudah membangun koalisi tersendiri.

Dari data di KPU Tulungagung, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang bisa memberangkatkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi, karena merupakan pemenang Pemilu legislatif 2014 di Tulungagung dengan kekuatan mencapai 12 kursi di parlemen. Sedangkan syarat minimal untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati harus memiliki 10 kursi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here