Pilpres 2019 Dilaksanakan Serentak Dengan Pileg

1
246

NUSANTARA.NEWS – Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) dilaksanakan serantak tahun 2019 mendatang. Ini adalah salah satu hal penting yang sudah diputuskan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu yang sedang bekerja di DPR saat ini. Banyak hal penting lain yang sudah diputuskan.

Antara lain adalah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang selama ini sekadar memberikan rekomendasi yang bisa diikuti atau diabaikan. Pada pemilu 2019 mendatang, Bawaslu menjadi badan peradilan pelanggaran pemilu (bukan hasil pemilu) yang rekomendasi atau keputusannya harus diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menyatakan, banyak poin baru dalam undang-undang tersebut. Sebagian sudah disepakati dan sebagian lagi menyisakan opsi. Poin krusial yang masih meninggalkan beberapa opsi pendapat akan diputuskan di rapat panitia kerja (panja). “Sudah kami serahkan ke panja untuk menuntaskan,’’ ungkapnya.

Dari beberapa poin baru yang diputuskan, salah satu yang terpenting adalah pesta demokrasi digelar secara serentak pada 2019 mendatang. Itu bakal menjadi pengalaman baru bagi Indonesia. Pemilu legislatif dan pilpres akan dilaksanakan bersamaan, sehingga, pemilu akan sangat semarak.

Untuk menangani pemilu serentak, dibutuhkan personel yang lebih banyak. Karena itu, jumlah anggota KPU dan Bawaslu pun ditambah. Anggota KPU yang sebelumnya berjumlah 7 orang ditambah menjadi 11 orang. Anggota Bawaslu yang sekarang 5 orang ditambah menjadi 9 orang.

Perubahan juga terjadi di daerah. KPUD provinsi sebanyak 5-7 orang. Lima anggota untuk daerah dengan penduduk di bawah 10 juta dan tujuh orang untuk penduduk di atas 10 juta.

Sementara itu, jumlah anggota KPUD kabupaten/kota sebanyak 3-5 orang. Tiga orang bagi penduduk di bawah 500 ribu dan lima anggota untuk daerah berpenduduk di atas 500 ribu.

Kemudian, yang juga berubah secara krusial adalah badan peradilan pemilu. Peradilan untuk proses pemilu akan ditangani Bawaslu dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kewenangan Bawaslu akan bertambah. Selain mengawasi, badan itu berwenang mengadili dan memutuskan pelanggaran pada pemilihan. Jadi, ada empat kewenangan Bawaslu. Yakni, menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengadili, dan memutuskan.

“Kalau dalam aturan yang lama, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. Dalam UU yang baru nanti, kata “rekomendasi” dicoret, diganti kata “keputusan” sehingga KPU mau tak mau harus melaksanakannya,’’ ungkap legislator dari PKB ini.

Untuk peradilan hasil pemilu, tambah Lukman, tetap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani. Jadi, Bawaslu hanya menangani pelanggaran dalam pemilu. Misalnya, laporan kampanye hitam, kasus calon yang memalsukan dokumen pencalonan, dan keputusan KPU yang menetapkan atau membatalkan pencalonan.

Menyinggung usulan Pansus selepas studi banding ke Meksiko dan Jerman yang menginginkan masuknya kader partai politik (parpol) sebagai anggota KPU, Lukman menyatakan itu hanya sekadar usulan dan tidak menjadi suatu ketentuan baru dalam UU Pemilu.

”Kami sadar betul ada keputusan MK yang harus kita taati. Dalam rapat pansus dengan pemerintah, bahkan kami mengingatkan pemerintah soal norma di mana seseorang harus mundur dari kepengurusan parpol selama 5 tahun sebelum mendaftar sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Padahal, dalam draf pemerintah dinyatakan mundur pada saat pendaftaran. Begitu pula soal syarat anggota KPU-Bawaslu baik itu usia maupun pendidikan, tetap sebagaimana UU yang lama,” pungkasnya.

Komentar Ramlan Surbakti

Menyoroti poin pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih berlangsung di DPR, Guru Besar Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, sistem pemilu Indonesia harus diperbaiki pada semua aspeknya. Mulai dari penataan dapil, pola pencalonan legislatif, formulasi pemilihan/penghitungan suara, hingga kepesertaan pemilu. “RUU Pemilu yang sudah sampai ke DPR saat ini belum menyinggung perbaikan semua aspek itu. Penataan dapil misalnya sama sekali tidak disentuh dalam pembahasan,” tandas Ramlan, kemarin.

Sebab, menurut Ramlan, sistem pemilu berupa penataan dapil dan formulasi penghitungan suara saat ini membuat legislatif yang dihasilkan belum memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat pemilihnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani lebih menyoroti aturan persyaratan calon legislatif. Dia mengatakan, kaderisasi partai politik belum menjadi diskursus pembahasan RUU Pemilu yang kini tengah dibahas DPR dan pemerintah. Padahal, kaderisasi partai politik merupakan tulang punggung lahirnya pemimpin bangsa yang berintegritas.

“Bagaimana jaminan bahwa partai memang mencalonkan figur-figur yang memiliki akuntabilitas atau memiliki rekam jejak yang baik. Jadi, syarat calon legislatif dibenahi, misalnya harus kader partai, artinya ditunjukkan dengan misalnya, pernah ikut dalam pengkaderan di dalam partai minimal berapa kali, terus pernah jadi pengurus,” kata Sri yang juga saat ini tercatat sebagai salah satu calon komisioner KPU 2017 – 2022, di Jakarta.

Lepas dari soal ketentuan baru dalam RUU Pemilu, publik saat ini berharap RUU itu segera disahkan.  Pasalnya, baik penyelenggara pemilu, peserta, maupun pemilih perlu waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan beradaptasi dengan UU Pemilu yang baru. Namun hingga kini, pembahasannya masih berlangsung di DPR dan sepertinya alot. Pihak DPR sendiri menargetkan pembahasan selesai akhir April, meskipun sejumlah pengamat menilai April pun sebenarnya sudah terlambat.

Memang, keterlambatan ini bukan semata kesalahan DPR, tetapi juga pemerintah yang telat menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR. Awalnya pemerintah menargetkan akan menyelesaikan draf RUU Pemilu pada September lalu. Namun, draf tersebut baru diserahkan ke DPR pada pertengahan Oktober 2016.

Pemerintah beralasan keterlambatan penyerahan RUU Pemilu dari target awal karena dalam menyusun regulasi pemilu serentak 2019 itu, pemerintah melebur tiga UU menjadi satu. Tiga UU itu adalah UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dilebur menjadi satu untuk menyusun RUU Pemilu.

Tentu saja, keterlambatan pengesahan RUU Pemilu akan menyita waktu para penyelenggara pemilu yang akan bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaannya. Kita berharap DPR agar segera mengejar ketertinggalan yang saat ini ada. Tujuannya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik lagi ke depan. ***

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here