Pilpres 2019 Pasti Berujung Gugatan

0
83
Bawaslu menemukan sejumlah masalah dalam pemungutan suara Pemilu 2019, terutama menyangkut ketersediaan logistik pemilu.

Nusantara.news, Jakarta – Pemilihan Umum 17 April kemarin ternyata berjalan tidak sempurna. Sejumlah kekurangan ditemukan di sana-sini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat banyak temuan di lapangan, terutama berkaitan soal ketersediaan logistik. Temuan Bawaslu itu didominasi belum siapnya tempat pemungutan suara (TPS) sampai logistik pencoblosan, seperti kotak suara, surat suara dan sejenisnya.

“Pada hari H (17 April), TPS yang belum disiapkan hingga pukul 09.00 terrcatat sebanyak 3.250 TPS,” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu RI, kemarin (18/4/2019). Bawaslu juga menemukan 17.033 temuan soal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum menerima logistik. Juga ada kotak suara yang tidak tersegel sebanyak 6.474, dan TPS yang tidak accessible sekitar 2.366 TPS.

“Pemungutan suara lebih dari jam 07.00 itu 30.733 TPS. Kemudian TPS tidak memasang DPT itu ada 5.477. TPS tidak memasang visi-misi paslon ada 18.225. TPS tidak menyediakan bantu disabilitas 22.666,” kata Rahmat Bagja.

Bawaslu juga mencatat tidak lengkapnya logistik pemungutan suara di 11.186 TPS, dan tertukarnya surat suara sebanyak 3.721 temuan.

Belum lagi pemungutan suara yang bermasalah, sehingga Bawaslu merekomendasikan untuk diadakan pemungutan suara susulan. Ini terjadi di berbagai daerah. Di Papua, misalnya Bawaslu mencatat 367 TPS di Abepura, 335 TPS di Jayapura Selatan dan 288 TPS di Intan Jaya yang harus melakukan pemilu susulan. Ratusan TPS di Kabupaten Banyuasin dan di Palembang akan menggelar pencoblosan ulang. Juga di sejumlah TPS di Bekasi, dan Jakarta.

Surat suara yang sudah tercoblos pun ikut mewarnai Pemilu. Misalnya di di TPS 42 Desa Jenetalasa, Pallangga, Gowa, ada surat suara yang sudah tercoblos untuk capres nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf, sehingga pemungutan suara terpaksa dihentikan.

Inkonsistensi pelaksanaan peraturan juga terjadi di berbagai tempat. Itu berkaitan dengan pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sesuai ketentuan pemilih yang tak terdaftar itu tetap bisa memberikan suaranya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket. Pencoblosan harus dilakukan di lokasi TPS yang sesuai dengan alamat di KTP-el tersebut.

Namun, ketentuan itu tidak sepenuhnya berlaku. “Kami menemukan ada beberapa ketidakkonsistenan. Ada beberapa TPS menolak tapi ada juga yang memperbolehkan orang yang e-KTP nya bukan e-KTP daerah tersebut untuk mencoblos,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Komnas HAM juga memberikan catatan kepada KPU mengenai pemungutan suara kemarin, terutama ketersediaan surat suara di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Berdasarkan pemantauan yang di 12 titik, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah, dilakukan Komnas HAM mendapati berbagai masalah. “Itu harus dilihat sebagai kekurangan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (18 April 2019).

Menanggapi berbagai kritikan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui terhambatnya proses pemungutan suara Pemilu 2019 karena kendala logistik seperti distribusi dan pengiriman surat suara. KPU mengumumkan sebanyak 2.249 TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara pada 17 April 2019. “TPS tersebut tidak dapat melakukan pemungutan suara karena masalah keterlambatan logistik,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Kamis (18 April 2019).

Kekurangan dan kerusakan surat suara dan kotak suara, atau keterlambatan pengiriman berbagai logistik pemilu mewarnai penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini. Belum lagi kasus surat suara sudah tercoblos di Selangor, Malaysia, dan petisi ribuan WNI yang menuntut pemilu ulang di Sydney, Australia, makin melengkapi gambaran buram tentang kinerja KPU.

Sejauh ini berbagai kelemahan ini memang baru pada tahap teknis logistik. Belum dapat diketahui apakah nanti akan ditemukan juga indikasi penyimpangan, seperti kecurangan yang merusak kredibiltas pemilu. Sebab, Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu tingkat nasional baru akan dimulai KPU pada 25 April 2019 sampai 22 Mei 2019.

Isu kecurangan selalu menjadi topik sejak presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilu secara langsung pada tahun 2004. Dalam Pemilu Presiden waktu itu, pasangan Partai Golkar Wiranto-Salahuddin Wahid juga meragukan hasil penghitungan suara dan mendesak Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang. Begitu juga dengan pasangan Amien Rais-Siswono.

Pada Pemilu Presiden tahun 2009, Pasangan Megawati-Prabowo Subianto juga mengungkapkan indikasi kecurangan, terutama terkait soal DPT. Menurut versi Megawati-Prabowo, ada 5,6 juta kasus kecurangan DPT. Demikian pula dalam Pemilu Presiden 2014. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menggugat perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konsitusi mengatakan KPU melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.  

Pemilu kali ini tampaknya juga akan berakhir dengan sidang PHPU di MK. Jokowi sudah mengklaim kemenangannya sesuai quick-count 12 lembaga survei. “Kita tahu, quick count adalah cara pemilihan yang ilmiah. Dari pengalaman yang lalu, akurasi quick count 99 persen hampir sama dengan real count," tegas Jokowi, dalam jumpa pers di Plataran Menteng, Jakarta, Kamis sore (18/4/2019). Dia bahkan menceritakan sejumlah kepala negara sahabat sudah menyampaikan selamat atas kemenangannya itu.

Sementara Prabowo Subianto juga mengklaim meraih kemenangan berdasarkan real-count sebesar 62%, jauh melampaui hasil quick-count yang rata-rata berkisar di angka 45%. Prabowo bahkan sudah mendeklarasikan kemenangannya kemarin (18 April 2019), di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta.

“Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan Saudara Sandiaga Salahudin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024," ujar Prabowo.

Hasil hitung cepat di atas memang penuh pro-kontra, terutama menyangkut keberpihakan mereka sebagai badan usaha komersial. Tapi terlepas dari itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini memang masih bisa berubah. Sebab suara yang masuk ke KPU masih sangat kecil. Saat ini, berdasarkan pemantauan pada situs KPU, https://pemilu2019.kpu.go.id, sampai pukul 20:15:03 WIB tanggal 18 April 2019 data yang masuk baru 6.753 TPS atau 0.83027% dari 813.350 keseluruhan TPS yang ada.

Artinya, tidak tertutup kemungkinan, dalam penghitungan akhir nanti yang berbasiskan penghitungan manual, perolehan suara Prabowo-Sandi akan menyalip suara Jokowi-Ma’ruf Amin.

Siapa pun yang nanti akan ditetapkan KPU sebagai pemenang, pasangan yang kalah dipastikan akan mengajukan gugatan ke MK. Untuk bisa memenangkan gugatannya di MK, penggugat tentu saja harus membuktikan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur adalah kecurangan penyelenggara pemilu atau ada keterlibatan pejabat pemerintahan. Sistematis adalah kecurangan dilakukan dengan sangat terencana dan terkoordinasi. Sementara masif artinya kecurangan itu tidak hanya terjadi di satu-dua TPS saja, tapi terjadi di sebagian besar TPS.

Pembuktian itu tentu saja tidak mudah, sebab gugatan PHPU di MK selama ini belum ada yang berhasil menganulir kemenangan presiden terpilih. Untuk itu, kedua pasangan ini seharusnya mempersiapkan bukti dan saksi dari sekarang untuk mendukung argumentasinya, jika tak ingin gugatannya dipatahkan oleh KPU selaku tergugat.

KPU dan semua pemangku kepentingan dalam Pemilu, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, harus menghadapi semua gugatan itu dengan prasangka baik. Sebab, gugatan itu adalah bagian menyempurnakan hasil pemilu agar terhindar dari cacat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here