Rizal Ramli dan Budi Waseso Kepakkan Sayap

Pilpres 2019, Pemenangnya Tetap Asing dan Aseng

0
442
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Etika Cina rantau bertumpu pada dua prinsip, pertama, gigih mencapai kekayaan individu; kedua, pemuliaan dalam melindungi kekayaan pribadi dan memfokuskan aset likuid di wilayah tanpa pajak, seperti Singapura dan berbagai wilayah di dunia. Oleh karena itu, mereka selalu menjadi bagian dari oligarki yang dapat “mengatur kekuasaan” atas politik transaksional dan korup dalam rangka “perlindungan politik” (patronase). Dalam skala mikro, mereka adalah bagian utama dalam kartel termasuk kartel pangan di Indonesia. Tahun politik kali ini telah digunakan oleh Partai Nasdem, melalui Kementerian Perdagangan, untuk melakukan impor pangan yang saat ini diributkan oleh Rizal Ramli. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, kader Partai Golkar yang migrasi ke Partai Nasdem mengadukan Rizal Ramli ke POLRI. Konflik tersebut kini menjadi isu politik dan berimplikasi pada citra Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo Berutang Budi pada Parpol Pendukung

Pangan adalah salah satu komoditas strategis, khususnya di negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia, namun sering dijadikan objek dalam konteks pencari rente.

Perilaku politik menteri dari Partai Nasdem, Enggartiasto Lukito, di mana sebelum menjadi politisi adalah pengusaha (bagian dari taipan), sehingga tidak heran ia melakukan impor pangan seperti sekarang ini. Logika publik mengatakan, ini adalah permainan dengan kartel impor pangan, dan menjadi realita ketika Rizal Ramli “berteriak” membuka kedok tersebut. Namun menjadi aneh, ketika publik menganggap Joko Widodo sebagai Presiden dinilai tidak mampu menahan keinginan Enggartiasto Lukito, kenapa? Jawabannya, ia berutang budi pada Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) karena dukungan pada Pilpres 2014 dan loyal meneruskannya pada Pilpres 2019. Hal inilah yang mengakibatkan Joko Widodo “mati langkah” ketika Kementerian Pertanian menolak impor sebab stok nasional cukup. Hal ini dikuatkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), karena gudang Bulog penuh dan stok pangan nasional sudah lebih dari cukup. Ketegangan antara Kepala Bulog Budi Waseso dengan Enggartiasto Lukito sesungguhnya tidak elok terjadi.

“Tidak ada makan siang gratis,” begitu tamsil yang berlaku dalam hukum pasar. Joko Widodo terjebak dalam skema oligarki yang melahirkan kartel dalam impor pangan. “Persekutuan” antara Kementerian Perdagangan dan kartel pangan adalah “persekutuan jahat” secara terbuka (pemburu rente), karena berdampak pada neraca perdagangan Indonesia yang defisit dan hancurnya ekonomi petani (rakyat).

Rizal Ramli pun kembali menggebrak hegemoni para taipan itu, di mana dia pernah memulai dengan menyoal reklamasi teluk Jakarta bersama Anies Baswedan, yang menyebabkan Rizal Ramli dicopot dari Menteri Koordinasi Bidang Maritim (tahun 2017). Sekarang, ia menggebrak soal impor pangan yang cenderung manipulatif. Dan isu impor pangan sudah menjadi isu terkait Pilpres 2019. Hal ini dikuatkan lagi oleh pernyataan Menteri Pertanian, bahwa Kementerian Pertanian tidak merekomendasi impor pangan sebagai sistem dan prosedur memutuskan dalam kebijakan impor.

Isu impor pangan yang saat ini sudah menjadi ranah publik, dan menjadi diskursus publik menjadi seksi, karena ada latar belakang politik (Partai Nasdem) dan tuntutan hukum terhadap Rizal Ramli.

Keterlibatan Menteri Pertanian dan Kepala Bulog, menunjukkan ada motif rente berkonteks dana Pilpres 2019 dalam impor pangan.

Lebih jauh, hal ini merupakan ekses dari politik oligarki, politik transaksional, dengan kehadiran “bohir” dalam kontestasi politik. Impor pangan adalah ekses keberadaan parpol dalam kabinet yang ditekan untuk menjadi “ATM” bagi parpol dan kelompoknya. Taipan adalah bohir dalam Pilpres dan kartel skala terkecil yang kepentingannya sesuai masing-masing bidang, salah satunya adalah kartel pangan.

Cina Rantau dan Kartel

Peran Cina rantau (taipan) membuat negeri di Asia seperti tanpa batas. Penguasaan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi gurita kekuasaan, kita sering menyebut mereka sebagai pilar utama dari oligarki di suatu negara. Singapura, Taipei, Hong Kong, adalah sentra gerakan pengendaliannya. Singapura, sebuah negara kecil, diperkirakan aset likuidnya USD 2 triliun, bandingkan dengan Jepang yang hanya USD 3 triliun, karena Lee Kuan Yew, tokoh Cina rantau, yang menggerakkan Cina Overseas Community untuk bergerak sesuai reformasi Cina (Deng Xiaoping). Lee berinisiatif mengumpulkan taipan utama Asia di Singapura (1991) sejalan dengan keberhasilan Deng Xiaoping mereformasi Cina dengan State Capitalism yang menjawab Sistem Kapitalisme ala Cina.

Cina rantau bak ‘kerajaan tanpa perbatasan’ padahal jumlahnya hanya 4% dari populasi negara Cina. Turn over bisnisnya 35% dari GNP (Gross National Product/Produk Nasional Bruto) Cina. Merekalah yang menjadi partner strategis Cina untuk berekspansi dalam konteks Skema OBOR (One Belt One Road).

Xi Jinping untuk skema OBOR, setelah ia menjadi Presiden seumur hidup menambah kucuran dana untuk membangun Jalur Sutera Baru (food security/ketahanan pangan dan energy security/ketahanan energi), dari USD 1 triliun (pada tahun 2013) menjadi USD 2 triliun pada tahun 2017. Dana tersebut untuk jalur pangan yang terbentang dari Indonesia, Malaysia, hingga Beijing lewat jalur kereta api sebagai ketahanan logistik dalam menghadapi ancaman perang dagang global dari elite global yang dipimpin Amerika Serikat (AS) berhadapan dengan nagara Cina. Xi Jinping sangat khawatir, karena penduduk Cina  diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai 1,8 miliar orang, tentu membutuhkan energi dan pangan yang sangat besar. Barat (Amerika Serikat) mengancam Cina akan “selesai” di tahun 2030 karena terjadi krisis energi dan pangan. Dengan menjadi Presiden seumur hidup, Xi Jinping (jika masih hidup) akan memimpin langsung peperangan ini dan saat ini ia berhadap-hadapan dengan Presiden AS Donald Trump. Perang dagang dimulai dari perang mata uang asing, suku bunga, tarif dan armada logistik.

Cina dalam menguasai Asia dengan Skema OBOR menjadikan para taipan sebagai partner strategis di setiap negara. Cina rantau rata-rata kelas menengah dan super kaya, dikenal lihai berbisnis, cakap berorganisasi, cerdik memanfaatkan patronase (perlindungan politik). Mereka adalah elemen paling strategis dalam oligarki politik di rata-rata negara Asia , kecuali Jepang, Korea Selatan, dan India.

Cina berekspansi memanfaatkan mereka yang menjadi pintu masuk ke suatu negara. Dalam skema Turnkey Project Management Cina mereka sebagai komprador yang mengatur dan melobi sejak awal sampai proyek direalisasikan. Cina rantau telah berhasil membantu menghubungkan (infrastruktur) jalur pangan menjadi perekonomian tanpa perbatasan.

Sementara, dari revolusi Deng Xiaoping pada awal 1990-an mewujudkan ledakan konsumen terbesar dunia dengan memanfaatkan captive market penduduk sebesar 1,35 miliar orang. Ledakan ekonomi Cina misalnya, telah membesarkan seorang bernama Jack Ma dengan alibaba.com, Li-Kashing sebagai raja properti dan pelabuhan, Eddy William Katuhari (produk Wings – Cina rantau asal Indonesia) sebagai raja konsumen dan ritel di Afrika. Semua terjadi karena Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Xi Jinping berhasil mereformasi sistem ekonomi Cina.

Adaptasi terbaik dari sistem Kapitalisme Global yang didominasi elite Yahudi, yaitu dengan State Capitalism (One Country Two System) adalah Cina, sehingga negara ini menjadi nomor satu dalam perdagangan dunia. Setelah tumbuh dua digit dari tahun 1994 – 2005 (rata-rata 19%), walau melambat setelah tahun 2016 era perang dagang dengan AS (6% – 7%) tapi tetap sebagai nomor dua dalam perekonomian global.

Presiden AS Donald Trump memeranginya dengan segala cara, Xi Jinping mengantisipasi dengan segala daya dan upaya pula. Kunci utamanya adalah keperkasaan Cina rantau. Sulit bagi AS dengan kekuasaan multi-national corporations (MNC)-nya mengimbangi jalur perdagangan, khususnya Asia dan pesisir Pasifik, untuk mengimbangi keperkasaan Cina rantau. AS, Jepang, dan Korea Selatan di Asia memerlukan mereka untuk akses pasar karena Cina rantau menguasai jalur logistik. Di skala mikro adalah pertarungan elite keuangan Yahudi vs. taipan (Cina rantau).

Asia saat ini sebagai pasar paling dinamis di dunia, digerakkan oleh modal Cina, dan partner dengan Cina rantau. Mereka menguasai aliansi “pasar” melalui konstruksi oligarki, hal inilah yang ditentang  Perdana Menteri Mahathir Mohamad terhadap Perdana Menteri Najib Razak (di Malaysia) karena menjadi bagian dari oligarki Cina.

Pilpres dalam Perspektif Perang Dagang AS – Cina

Sulit mengabaikan faktor global dalam konteks Pilpres 2019. Perang dagang AS vs. Cina harus menjadi acuan pihak Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. AS sudah jelas sikapnya dengan kehadiran Sandi sebagai Cawapres PS. “Kemarahan” AS karena kedekatan Joko Widodo dan orientasi pembangunan infrastruktur dengan Cina dalam skema OBOR, memposisikan bahwa AS lebih berpihak pada PS – Sandi. Hal ini dikuatkan dengan “tekanan” yang diberikan Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak Freeport Indonesia dan divestasi saham 51%. AS tidak merasa pemerintahan Joko Widodo seperti periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004-2014 yang sangat berorientasi pada Washington DC.

Menjadi pertanyaan, dengan tekanan ekonomi dan terkait pertemuan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia di Denpasar Bali pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018,  akankah ada “bantuan” untuk pemerintahan Joko Widodo untuk likuiditas APBN 2018 dan 2019. Skema utang melalui SBN terhambat karena twin defisit (APBN dan Neraca Pembayaran) yang berimbas pada pasar Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Terlebih setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memutus JP Morgan sebagai dealer utama SUN karena menurunkan peringkat investasi dan kredit Indonesia (2016), walau dicoba beberapa bulan lalu “dilobi” tapi tidak membawa hasil, karena JP Morgan adalah bagian dari elite global, dari trio elite Yahudi dunia (keluarga Rockefeller dan Rothschild), mereka juga memiliki saham di Freeport.

Kenaifan Joko Widodo tentang peta politik global dan ingin mengartikulasikan masalah Freeport tentang citra diri bahwa di era pemerintahannya ia berani bersikap terhadap Freeport. Faktanya, secara politik dalam konteks Pilpres 2019 malah menjadi bumerang. AS justru lebih mendukung Prabowo-Sandi.

Lalu, bagaimana dukungan Cina? Faktanya tidak seperti yang diharapkan Xi Jinping. Dalam konteks skema OBOR, baru USD 4 miliar terealisasi (BUMN), sedangkan USD 5 miliar untuk Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sedang berjalan. Negara sebesar Indonesia baru memperoleh USD 9 miliar, bandingkan dengan negara yang menjadi bagian Jalur Sutera Baru (OBOR). Sebelumnya, Cina kecewa dengan gagalnya proyek pembangunan Selat Sunda yang dipimpin Tomy Winata (Artha Graha Group), yang menjamin eksistensi mereka dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Pulau Sumatera. Selanjutnya, dengan Sigianto Kusuma alias Aguan, dkk., proyek reklamasi dalam skema Cina rantau dan proyek Meikarta (Lippo), berimbas tidak percayanya Cina rantau, dalam skema Cina sebagai negara dan Cina rantau sebagai mitra strategis dalam berinvestasi (baca: sebagai langkah geostrategis Cina dalam penguasaan Asia).

Indonesia sebagai negara paling strategis di Asia diharapkan sebagai lumbung pangan dalam konteks krisis global 2030. Sebagai negara agraris tentu diharapkan menjadi sentra produksi pangan untuk ketersediaan stok pangan (food security) rakyat Cina nantinya.

Namun dengan berbagai hambatan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Xi Jinping dengan Joko Widodo pada Maret 2015, hanya dua proyek yang terlaksana dalam skema OBOR.

Skema yang terjadi lebih kepada Direct Investment dan pinjaman dalam proyek infrastruktur namun melalui BUMN, khususnya yang bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemerintah Cina dan Cina rantau tentu tidak berharap pada Prabowo – Sandi. Prabowo yang dikenal sangat nasionalis dan anti asing, Sandi berorientasi pribumi (baca: UMKM) dengan program Oke Oce jelas berbenturan langsung dengan kepentingan Cina di Indonesia.

AS jelas mendukung Prabowo – Sandi, dan Cina sebagai negara berharap pada Joko Widodo, lalu bagaimana dengan Cina rantau?

Kultur utama mereka adalah “berdagang”, tidak peduli politik, tapi butuh patronase (perlindungan politik dan hukum). Cina rantau sebagai bagian dari oligarki yang mengendalikan politik dan ekonomi dari Skema MNC (multi-national corporations) yang dominan dikuasai Barat, khususnya di bidang energi, migas, pangan, di mana Cina rantau sebagai kompradornya di Indonesia. Jelas, Cina rantau melakukan politik dua kaki sampai dengan data elektabilitas pada proses kampanye menunjukkan pemenang bandulannya ke kandidat mana.

Saat ini, Cina rantau dalam posisi menunggu dan melihat, dan secara politik dukungan (finansial) akan jor-joran setelah Januari sampai dengan Maret 2019 untuk hanya mendukung salah satu kandidat. Periode kampanye bulan Oktober – Desember 2018, tetap para taipan dua kaki sambil memonitor serius perkembangan dan mengidentifikasi orientasi politik ekonomi kedua kandidat, khususnya Prabowo – Sandi.

Para taipan menganut filosofi Sun Tzu (the Art of War/Seni Berperang), dengan filosofi: “Semua pihak berkata menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jenderal yang memenangkan peperangan bukanlah pemenang sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa bertempur itulah kuncinya. Lebih baiklah menjaga keutuhan negeri daripada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur, itulah kuncinya dan puncak kemahiran dalam berpolitik”.

Jadi, Pilpres 2019 yang bertempur adalah Prabowo – Sandi tapi pemenangnya tetap elite Yahudi dan para taipan (Asing dan Aseng). Kontestan yang paling memahami konteks perang dagang AS – Cina yang akan menjadi pemenang Pilpres 2019. Impor pangan hanya bagian dari dinamika Pilpres 2019. Perilaku Partai Nasdem dan implikasinya pada Joko Widodo adalah bumbu dinamika dan eskalasi kampanye.

Joko Widodo telah terjebak patronase Cina rantau yang bekerja sama dengan orang-orang sekitarnya dalam skema oligarki. Kartel adalah unit terkecil, sesuai bidang masing-masing, dan impor pangan hanyalah salah satu bom waktu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here