Pilpres, Cambridge Analytica vs Data 110 Juta e-KTP di Amerika

0
303

Nusantara.news, Jakarta – Satu-satunya kedaulatan politik rakyat Indonesia, yakni hak memilih dalam pemilu, terancam dirampok, karena 110 juta data e-KTP berada di server asing di sebuah perusahaan Amerika. Data 100 juta e-KTP ini berpotensi menjadi amunisi bagi pihak tertentu untuk menyewa hacker menyerang server KPU dan mengubah perolehan suara untuk memenangkan calon presiden tertentu sebagaimana hacker Rusia memenangkan Donald Trump pada Pilpres Amerika 2016. Serangan hacker jauh lebih berbahaya ketimbang apa yang dilakukan Cambridge Analytica yang heboh belakangan ini.

Cambrige Analytica Hal Lumrah

Begitu banyak orang yang mencemooh Cambridge Analytica yang sukses membantu memenangkan calon presiden di beberapa negara, salah satunya membantu kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika yang digelar 8 Nopember 2016.

Keterlibatan Cambridge Analytica yang berbasis di London dalam pemilu di Malaysia, misalnya, kini memicu saling tuding antara pemerintah dan oposisi. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah tuduhan dari kubu oposisi yakni anak Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir, yang menyebut pemerintahannya pernah berkerja sama dengan perusahaan analisis data Cambridge Analytica. Najib malah balik menuduh Mukhriz-lah yang berkerja sama dengan Cambridge Analytica pada pemilihan umum 2013 di Negara Bagian Kedah.

Apa sesungguhnya kesalahan yang dilakukan Cambridge Analytica utamanya kesalahan kepada kontestan pemilu yang kalah?

Secara cepat harus dikemukakan bahwa, kesalahan  Cambridge Analytica bukanlah kepada kontestan yang kalah, melainkan kepada pengelola Facebook. Bentuk kesalahan Cambridge Analytica adalah mencuri 50 juta data akun yang ada di Facebook. Oleh sebab itu, persoalan yang dihadapi Cambridge Analytica bukan dengan kontestan yang kalah, melainkan dengan pengelola Facebook.

Mengapa? Karena Cambridge Analytica tidak mencurangi kontenstan yang kalah. Cambridge Analytica hanya meningkatkan elektabilitas kontestan yang dibantunya.

Bagaimana caranya? Adalah dengan mengolah 50 juta akun yang dicurinya dari Facebook itu tadi. Tidak mudah memang mengolah data-data yang terdiri dari 50 juta akun itu, yang terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, tempat sekolah atau kuliah, status menikah hobi, kecenderungan  orientasi politik dan lain sebagainya.

Data-data dasar, seperti tempat lahir, tempat sekolah dan sejenisnya, secara cepat bisa diperoleh dari data dasar setiap akun Facebook. Tetapi kecenderungan orientasi politik seseorang hanya bisa diperoleh setelah melakukan pengolahan seluruh status yang ditulis pemilik akun.

Bagaimana mengolahnya? Ini-lah kehebatan Cambridge Analytica. Mereka punya rumus, punya teori, punya pengetahuan yang luas untuk melihat hubungan antara hobi, produk yang dibeli, tempat lahir dan lain sebagainya dengan kecenderungan pilihan politik seseorang  dalam pemilu.  Kata lain, dengan data-data yang dicuri dari Facebook itu Cambridge Analytica menggiring pemilih sehingga menjadi begitu dekat dengan kontestan yang dibantu.

Aktivitas mengolah data seperti ini jelas bukan suatu kesalahan. Sebaliknya, sebuah pekerjaan raksasa yang membutuhkan ketekunan ditopang keahlian dari berbagai disiplin ilmu dan tentu saja peralatan komputer canggih dan lain sebagainya.

Membantu kampanye seorang kontestan seperti ini, mirip dengan Pilkada DKI Jakarta awal 2017 lalu, di mana konon ada otak di belakang kontestan yang meramu isu sehingga pemilih tergiring pada pilihan sempit, yakni memilih Anies-Sandi.

Pola sama dilakukan oleh Susio Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memenangi Pilpres 2004. Hanya saja, secara teknis, apa yang dilakukan  SBY berbeda dengan apa yang dilakukan Cambridge Analytica, setidaknya dilihat dari hal-hal yang tampak di permukaan.

SBY ketika itu, tidak terdengar melakukan pengolahan jutaan data. Yang terdengar adalah melakukan upaya menggiring opini publik dengan  “mengerahkan” lembaga-lembaga survey untuk memenangkannya.

Landasan teorinya adalah, bandwagon  effect, berbunyi, a psychological phenomenon whereby people do something primarily because other people are doing it, sebuah fenomena psikologis di mana orang melakukan sesuatu terutama karena orang lain melakukannya. Bahasa populernya adalah, kecenderungan masyarakat memilih pemenang, bukan memilih pecundang.

Tim sukses Jokowi juga tidak terdengar melakukan pengolahan jutaan data sebagaimana dilakukan Cambridge Analytica. Tidak tertutup kemungkinan, tim sukses Jokowi hanya sekadar merumuskan isu berdasarkan analisa perbandingan dari satu era pemerintahan ke era pemerintahan lain di Indonesia.

Yang jelas Jokowi hadir dengan isu-isu yang berbeda yang khas “miliknya.” Jokowi hadir dengan istilah blusukan yang disebut sebagai cara baru pejabat  belanja masalah rakyat. Isu ini menjungkirbalikkan elitisme yang menjadi bagian politik di Indonesia.

Jokowi juga hadir dengan kartu pintar, kartu sehat, dana desa, dan lain sebagainya, yang juga menjungkirbalikkan teori trickle down effect yang banyak dikritik semasa Orde Baru.

Sedemikian rupa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalaupun suatu saaat Cambridge Analytica membantu pemenangan calon presiden di Indonesia. Sebab, cara cara Cambridge Analytica tidak melanggar hukum pemilu. Bahwa Cambridge Analytica sekarang banyak dipermasalahkan, adalah karena mencuri data Facebook, yang tentu saja tidak ada urusannya dengan kontestan pemilu.

Data 110 Juta e-KTP di Server Asing

Yang dikhawatirkan dan menjadi ancaman bagi pemilu di Indonesia adalah, invisible hand atau tangan tak kelihatan yang masuk ke dapur atau komputer KPU dan menetapkan siapa pemenang. Invisible hand itu bisa masuk terutama melalui penetrasi hacker.

Masuknya invisible hand ke dapur atau komputer KPU ini sangat mengkhawatirkan karena beberapa hal.

Pertama, pengalaman Pilpres Amerika Serikat 2016 yang dimenangkan Donald Trump yang dicurigai berkat jasa hacker Rusia yang menyerang sistem komputer pemilu di 21 negara bagian Amerika yang dianggap swing states tetapi berpengaruh besar terhadap hasil pemilu di AS seperti Alabama, Alaska, California, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Ohio, Texas, Washington dan lainnya.

Kedua, Bawaslu dan KPU cenderung mengawasi pelanggaran konvensional seperti pemilih tidak terdaftar di DPT, formulir C6 yakni surat pemberitahuan untuk memilih yang tidak diserahkan ke pihak yang berhak, pemilih ganda, ghost voter atau pemilih joki yang mencoblos bukan atas nama dirinya, politik uang dalam berbagai variannya, dan   berbagai bentuk pelanggaran konvesional lainnya.  Tetapi, apabila dilakukan atau diotaki oleh orang yang tidak tersentuh seperti pengalaman Pilpres Amerika maka KPU mungkin tak berkutik.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 110 juta  kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berada di perusahaan asal Amerika Serikat. Belum diketahui bagaimana nasib 110 juta e-KTP itu. Menurut Tjahjo, data itu berada dalam penguasaan perusahaan Amerika Serikat, karena ditunjuk oleh konsorsium pemenang tender proyek e-KTP. Konsorsium itu sudah bubar dan belum membayarkan biaya pembuatan blangko e-KTP sebesar 90 Juta dolar AS.

Data 110 juta e-KTP ini tentu saja rawan untuk kepentingan pemilu mendatang. Melalui data-data ini, invisible hand melalui ahli hacker bisa masuk ke komputer KPU dan mengubah angka-angka pencoblosan yang berbeda dengan angka pencoblosan yang sebenarnya, untuk menentukan pemenang sesuai kehendak mereka.

Seperti diketahui, hasil pencoblosan sudah bisa diketahui beberapa jam setelah pencoblosan. Jumlah suara di suatu TPS akan dikirim secara berjenjang hingga sampai ke KPU Pusat.

Penjumlahan angka-angka perolehan suara dari TPS itulah yang diumumkan sebagai hasil pemilu sementara, sebelum menetapkan pemenang pemilu berdasarkan perhitungan manual yang memerlukan waktu beberapa hari.

Walau masih bersifat sementara, tetapi pada umumnya, hasil perhitungan sementara itu sudah dianggap sebagai hasil final.

Pada titik ini 110 data e-KTP tadi berpotensi dimainkan oleh hacker yang bergerak saat pengiriman suara secara berjenjang dari TPS sampai KPU Pusat.

Potensi hacker ini harus diantisipasi karena sudah ada presedennya di Amerika. Bagaimana mengantisipasinya? Ini adalah bagian pengamanan suara yang menjadi tanggung jawab KPU.

Salah satu bentuk antisipasi yang mungkin bisa dilakukan adalah membuat simulasi menghadang hacker. Bentuk lain adalah menggelar simulasi dalam bentuk sayembara adu jago hacker meretas data suara KPU, mulai dari proses kirim, saat penjumlahan per kabupaten kota, propinsi dan nasional.

Status 110 juta data e-KTP yang berada di server perusahaan Amerika itu, tentunya harus dipertegas keberadaannya terlebih dahulu, tetapi tetap dijadikan bagian simulasi sebagai antisipasi copi data masih tertinggal di server perusahaan Amerika dan digunakan oleh pihak lain untuk meretas data KPU.

Atau KPU berdiskusi dengan Jim Geovedi, hacker Indonesia yang kini tinggal di London, yang mampu menggeser arah satelit dan sekarang terkenal karena mampu mengamankan komputer dari serangan hacker.

Antispasi serangan hacker ini layak menjadi perioritas KPU untuk mempertahankan hak pilih sebagai  satu-satunya kedaulatan politik penting yang masih dimiliki oleh rakyat Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here