Pilpres dengan Kotak Kosong, Why Not?

0
166

PILKADA Serentak 2018 tempo hari melahirkan rekor baru: Menangnya kotak kosong. Ini kejadian pertama sepanjang  sejarah pemilu di Indonesia. Pemilihan Walikota Makassar hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Semula pasangan ini punya pesaing, yaitu Walikota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari. Karena sesuatu hal, sang incumbent didiskualifikasi oleh KPU. Sehingga terpaksalah Munafri-Andi Rachmatika berkompetisi dengan “hantu”: Kotak kosong.

Hasilnya, menurut perhitungan akhir KPU, kotak kosong memperoleh suara sebanyak 300.795, sedangkan calon tunggal meraih 264.245 suara. Kotak kosong menang di 13 kecamatan dari 15 kecamatan di kota itu. Padahal, calon tunggal didukung 10 partai, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP, PDI-P, Partai Hanura, PBB, Partai Gerindra dan PKPI.

Dalam Pilkada Serentak di 171 daerah pemilihan kemarin, ada 15 kabupaten/kota yang mempunyai calon tunggal. Tapi tak ada yang bernasib seperti Makassar. Sebagian justru calon tunggal menang telak. Di Pasuruan, misalnya, calon tunggal Irsyad Yusuf-Mujib Imron meraih 77,8 persen suara. Atau di Pati, kotak kosong kendati menang di beberapa TPS, hanya meraih 30 persen suara. Sisanya dikantongi oleh calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin. Bahkan di Kota dan Kabupaten Tangerang, pasangan calon tunggal mampu mendapatkan suara di atas 83 persen.

Fenomena kotak kosong ini menarik diamati. Komisioner KPU Wahyu Setiawan berpendapat, memilih kotak kosong tidak sama dengan golput. Pilihan yang dijatuhkan kepada dalam kotak kosong merupakan suara sah yang sama nilai yang dengan suara yang memilih pasangan calon.

Kita sepakat. Golput itu tidak mau berpartisipasi dalam pemilu, entah karena ketidakpedulian atau disebabkan alasan-alasan “substansial” yang membuat mereka menolam pemilu. Golput dengan alasan substansial itu, misalnya seperti yang dalam Pemilu 1971 dilakukan kalangan mahasiswa yang dipelopori Arief Budiman.

Sementara pemilih kotak kosong, justru warganegara yang baik. Dia mengakui pemilu, ikut serta melaksanakan haknya sebagai pemilih. Tetapi dia mempunyai pilihan berbeda dengan “menu” pasangan calon-calon  yang sudah tersedia di kertas suara.

Menurut kita, kotak kosong ini justru sangat penting dalam pemilu. Karena kehadirannya menjadi kanalisasi bagi pemilih yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya, namun dari pilihan calon yang tersedia tidak satu pun yang layak menurut ukuran pribadinya.

Pemerintah dan KPU sudah berusaha keras meningkatkan angka partisipasi pemilih. Berbagai kekuatan di masyarakat juga sangat gencar mengedukasi pemilih agar menggunakan haknya secara selektif dan rasional. Rakyat dididik untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon pemimpin yang dianggapnya terbaik.

Dua hal ini –peningkatan angka partisipasi pemilih dan meningkatnya pemilih yang rasional-kritis—seringkali tidak bisa dipertemukan dalam satu momentum pemilu. Sebab, ketika sudah terbangun kesadaran sebagai warganegara yang baik untuk berpartisipasi dalam pemilu, maka dia pasti akan berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi, sebagai partisipan pemilu yang rasional dan kritis, dia tidak menemukan calon yang menurutnya bisa diandalkan sebagai pemimpin, atau bahkan buruk sama sekali.

Mungkin ada baiknya, pilihan kotak kosong itu disediakan di kertas suara dalam pemilu yang memilih orang, seperti pilkada atau pemilu presiden. Tujuannya, untuk mewadahi pemilih yang tidak mau menjatuhkan pilihannya kepada calon yang ada. Ini bisa menjadi jalan keluar terbaik dari pemilu yang membajak kedaulatan rakyat.

Membajak? Ya! Karena dalam penentuan calon  yang akan dipilih pada pemilu presiden, kedaulatan rakyat dibajak oleh kedaulatan partai. Dalam pilkada ada jalur perseorangan bagi calon kepala daerah yang menolak tunduk pada dominasi partai. Tapi, dalam pilpres, calon presiden harus dari partai. Pembajakan itu dilakukan dari hulu: Konsitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Bahkan UU Pemilu memperketat lagi batasannya: Hanya partai yang memperoleh minimal 20 persen suara saja yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sementara calon-calon di luar itu, kalaupun mereka memiliki syarat-syarat kepemimpinan dan integritas terpuji, tidak akan bisa masuk ke dalam bursa pencalonan.

Pemilu, yang esensinya adalah perwujudan kedaulatan rakyat memilih pemimpin negara, telah dibajak oleh partai-partai politik dengan membatasi alternatif pilihan.

Lalu apa yang dapat menjadi wadah agar rakyat dapat menunjukkan dirinya berdaulat menentukan pilihan, dan sekaligus memperlihatkan dirinya sebagai warganegara yang baik dengan berpartisipasi dalam pemilu?

Itulah kotak kosong! Jadi, mengapa tidak dicoba dalam Pilpres 2019 nanti?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here