Pilpres dengan Wacana Rendah

1
74

SEANDAINYA diadakan survei dadakan, apa sih yang tertancap dalam memori publik tentang gegap gempita Pemilu Presiden dalam dua tiga hari terakhir? Pasti jawabannya tak akan jauh  dari hal-hal sepele seperti berikut. Mulai dari Calon Presiden Joko Widodo yang “salah” hormat ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu, soal Susilo Bambang Yudhoyono yang ngambek di tengah keramaian defile kampanye damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Atau bisa juga mengenai burung merpati yang dilepaskan Calon Wapres Ma’ruf Amin yang bukannya terbang, tapi malah nyungsep ke bawah.

Kesalahan Joko Widodo sempat jadi viral. Sebab, tidak sesuai aturan di Pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2009, setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Sikap hormat itu maksudnya bukan memberi hormat seperti militer, tapi berdiri tegak dengan sikap sempurna.

Sikap Jokowi itu sih tidak melanggar. Hanya saja tidak biasa. Orang cenderung nyinyir pada kekeliruan sesepele itu jika dilakukan seorang presiden. Sebab, jabatan presiden adalah posisi di mana orang tak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun, entah cara bersikap, berbicara, atau bahkan tersenyum sekalipun. Tingkah laku presiden di depan publik harus perfect.

Juga soal drama SBY yang merajuk karena diteriaki oleh sekelompok anggota ProJo, barisan pendukung Joko Widodo. SBY langsung pulang, karena merasa tak nyaman dengan perlakuan dan tingkah anak-anak itu.

Soal burung merpati nyungsep dari Ma’ruf Amin juga menjadi perhatian orang. Bahkan ada elite Partai Demokrat yang cepat sekali responnya untuk memberi komentar. Anehnya, komentar itu juga direspon cepat sekali oleh Ma’ruf Amin. “Burungnya memang jatuh, tapi akhirnya terbang juga,” kata Ma’ruf. Padahal entah apa pentingnya mengomentari komentar seperti itu.

Artinya, sejak calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu ditetapkan oleh KPU pada 20 September kemarin, wacana yang berkembang hanya seputar perkara remeh-temeh itu. Kualitas wacana seperti itu tentu sama sekali tidak bermutu dalam konteks perkara sepenting pemilihan presiden.

Pertanyaannya, mengapa wacana seperti itu hidup dan mendapat respon dari masyarakat?

Wacana atau diskursus adalah persepsi dan interpretasi terhadap realitas yang berkembang yang dipresentasikan dengan berbagai cara komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

Biasanya wacana diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan otoritatif untuk melakukan interpretasi terhadap realitas, seperti cendekiawan, filsuf, atau perguruan tinggi. Ketika teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, wacana dilakukan melalui penerbitan atau media penyiaran konvensional, seperti radio atau televisi. Sehingga untuk mengkomunikasikan sebuah wacana memerlukan biaya dan otoritas akses ke media tersebut.

Namun ketika teknologi informasi berkembang seperti sekarang, komunikasi menjadi sangat mudah dan murah. Cukup dengan mengakses internet, komunikasi wacana bisa dilakukan siapa saja melalui media sosial. Di tahap ini, otoritas akses dan kemampuan interpretasi yang otoritatif tidak lagi menentukan. Siapa saja bisa men-cuit di berbagai akun, kapan saja dan tentang apa saja.

Karena siapa saja bisa melakukan interpretasi terhadap realitas, maka masuk akal jika kualitas wacana jatuh ke tingkat bawah.

Fenomena ini berkait dengan banyak hal. Misalnya, kualitas pendidikan masyarakat. Coba simak laporan UNESCO tentang Global Education Monitoring (GEM) Report 2016. Jumlah partisipasi pendidikan di Indonesia dalam laporan itu memang tercatat terus meningkat. Misalnya jumlah partisipasi pendidikan dasar hingga menengah yang mencapai 100 persen. Tapi, kendala pemerintah Indonesia saat ini adalah kualitas pendidikan. Menurut laporan tersebut, pemerintah Indonesia masih terfokus pada angka kelulusan siswa, namun belum memprioritaskan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.

Masalah lain, ketika masyarakat bebas memproduksi isu dalam berbagai wacana, elite politik juga tidak melahirkan isu-isu berbobot untuk menstimulasi lahirnya wacana produktif. Simak saja, isu-isu dari para petinggi politik itu yang jarang sekali memasuki wilayah paradigmatis.

Jika dibandingkan dengan era-era pemerintahan terdahulu, harus diakui kualitas wacana pemerintah pascareformasi tidak menyentuh masalah-masalah besar. Bandingkan saja misalnya dengan Presiden Sukarno yang melahirkan gagasan besar, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Nonblok, New Emerging Forces, dan sebagainya yang sangat paradigmatis. Atau Presiden Soeharto yang sangat konsepsional dengan politik pembangunannya yang menargetkan Indonesia tinggal landas.

Kita tidak tahu apakah kampanye yang berlangsung sejak 23 September sampai 13 April 2019 nanti akan lahir wacana-wacana besar dari para elite politik atau calon-calon pemimpin negara itu. Padahal ajang kampanye semestinya menjadi saat yang tepat untuk menampilkan gagasan-gagasan besar tentang masa depan bangsa. Agar pemilu tidak dicatat hanya sebagai keramaian, perang bendera dan yel, tapi juga mimbar adu gagasan.

Elite politik mestinya memproduksi isu-isu besar agar masyarakat terangsang mewacanakan hal-hal yang tidak remeh. Mereka memikul tanggung jawab soal ini, sebab keteladanan selalu datang dari atas, dan tidak pernah dari bawah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here