Pilpres: Golput atau Kotak Kosong?

0
66

SETIAP menjelang pemilu, isu golput pasti selalu mengemuka. Rabu pekan lalu (23/1/2019) sekelompok LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Sipil mengadakan diskusi tentang golput di Gedung YLBHI Jakarta. Para aktivis LSM itu menyuarakan bahwa golput itu adalah hak dan mengkampanyekan golput bukanlah tindak pidana.

Kita sepakat. Setiap warga negara mempunyai hak memilih atau dipilih yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai hak, penggunaannya tentu bergantung pada pemilik hak, apakah dia akan menggunakannya atau tidak.

Golput punya sejarah panjang di Indonesia, berawal dari penolakan kalangan mahasiswa yang kritis terhadap Pemilu 1971. Gerakan ini mengajak pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun mencoblos tanda putih yang melingkari gambar partai peserta pemilu. Itu sebabnya disebut golongan putih (golput).

Artinya mereka tetap menggunakan hak pilihnya, namun tidak memilih salah satu partai yang ada. Gerakan ini bersifat ideologis-politis. Mereka jelas berbeda dengan orang yang tidak mau ikut pemilu karena alasan-alasan yang egoistik, misalnya karena ketidakpedulian dan sejenisnya.

Kita tidak tahu, apakah golput yang dibicarakan Koalisi Masyarakat Sipil itu sama seperti golput 1971: Tetap datang ke TPS, mencoblos kertas suara tapi tidak memilih calon yang ada. Karena hal itu berbeda secara substansial dengan golput yang tidak mau ikut pemilu.

Golput seperti ini sama seperti kotak kosong dalam pilkada. Pada Pilkada serentak 2018 kemarin, pemilihan walikota Makassar justru “dimenangkan” oleh kotak kosong. Kotak kosong menang di 13 kecamatan dari 15 kecamatan di kota itu.

Memilih kotak kosong itu substansinya sama dengan golput pada Pemilu 1971. Pilihan yang dijatuhkan kepada dalam kotak kosong merupakan suara sah yang sama nilai yang dengan suara yang memilih pasangan calon. Para pemilih kotak kosong itu justru warganegara yang baik. Mereka mengakui pemilu, ikut serta melaksanakan haknya sebagai pemilih. Tetapi dia mempunyai pilihan berbeda dengan “menu” pasangan calon-calon  yang sudah tersedia di kertas suara.

Menurut kita, kotak kosong atau golput ini justru sangat penting dalam pemilu. Kehadirannya menjadi kanalisasi bagi pemilih yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya, namun dari pilihan calon yang tersedia tidak satu pun yang layak menurut ukuran pribadinya.

Pemerintah dan KPU sudah berusaha keras meningkatkan angka partisipasi pemilih. Berbagai kekuatan di masyarakat juga sangat gencar mengedukasi pemilih agar menggunakan haknya secara selektif dan rasional. Rakyat dididik untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon pemimpin yang dianggapnya terbaik.

Dua hal ini –peningkatan angka partisipasi pemilih dan meningkatnya pemilih yang rasional-kritis—seringkali tidak bisa dipertemukan dalam satu momentum pemilu. Sebab, ketika sudah terbangun kesadaran sebagai warganegara yang baik untuk berpartisipasi dalam pemilu, maka dia pasti akan berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi, sebagai partisipan pemilu yang rasional dan kritis, dia berpotensi untuk tidak menemukan calon yang menurutnya bisa diandalkan sebagai pemimpin, atau bahkan buruk sama sekali.

Mungkin ada baiknya, pilihan kotak kosong itu disediakan di kertas suara dalam pemilu presiden berikutnya. Tujuannya, untuk mewadahi pemilih yang tidak mau menjatuhkan pilihannya kepada calon yang ada. Ini bisa menjadi jalan keluar terbaik dari pemilu yang membajak kedaulatan rakyat.

Jika tidak ada kotak kosong,  pemilih rasional cenderung dilematis dalam menggunakan hak pilihnya,  karena tidak tersedia  format resmi yang dapat mengartikulasikan sikapnya untuk tidak memilih salah satu calon. Atau kalau pun dia memilih salah satu, pilihannya itu –menurut ukuran pribadinya—hanya memilih yang buruk dari yang terburuk. Atau lebih buruk lagi, dia tak mau datang ke TPS.

Pemilu adalah sarana memilih calon pemimpin yang dianggap terbaik oleh pemilih. Jika yang terbaik itu dianggapnya tidak ada dalam daftar calon, pemilih tidak boleh dijebak memilih apa yang ada. Di tengah pilihan yang sangat terbatas, karena ditentukan oleh proses negosiasi partai politik berdasarkan kepentingan pragmatis, pesta demokrasi bernama pemilu itu justru menyiksa rakyat.

Karena pemilu adalah pesta demokrasi, mestinya rakyatlah yang bersuka ria di situ. Pemilu akan tersesat dari makna sejatinya jika yang berpesta adalah lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, atau pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan pemilu. Layaknya dalam pesta, lembaga-lembaga itu hanyalah among tamu yang melayani empunya pesta, yaitu rakyat. Dalam pesta ini merekalah yang berdaulat.

Selanjutnya serahkan pilihan kepada rakyat. Jangan sepelekan kecerdasan rakyat, sebab mereka tahu siapa yang layak dipilih, dan siapa yang tak layak dipilih.

Selain itu, seberapa pun pemilih yang mencoblos kotak kosong,  itu merupakan peringatan moral kepada yang terpilih bahwa sekian persen rakyat yang tidak menyukainya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here