Pilpres itu Memilih Pemimpin, bukan Penguasa

0
310

Pembahasan RUU Pemilu masih tersandera tarik ulur soal presidential threshold.  Padahal tenggat waktu perpanjangan sudah hampir habis, 20 Juli depan. Semula ditargetkan selesai 28 April kemarin. Tapi hingga sekarang, belum kelihatan titik terangnya.

Pemerintah bersikeras agar ambang batas pemilu presiden tak berubah, yakni tetap 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sikap ini didukung oleh parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Partai Golkar dan Partai.  Tapi ada juga partai koalisi pemerintah yang menawar agar diturunkan ke angka 10-15 persen, yaitu PPP, PAN, PKB, dan Partai Hanura. Sikap ini sejalan dengan parpol oposisi, PKS dan Gerindra. Sedangkan, Partai Demokrat tak beringsut dari atau nol persen.

Setiap parpol itu tentu punya pertimbangan sendiri –yang entah matang entah tidak—tentu bertolak dari kepentingan jangka pendek mereka di 2019.

Terlepas dari perdebatan yang nyaris tak berkesuduhan itu, ada baiknya kita merenungkan sejenak apa sebetulnya tujuan hakiki dari pesta demokrasi bernama pemilihan umum itu. Satu hal yang jelas: Kalau semata untuk berpesta, ini pesta yang terlalu mahal: ya ongkos politiknya, finansialnya dan bahkan sosialnya.

Kita tidak tahu, apakah perdebatan di gedung Wakil Rakyat itu berada dalam konteks menemukan arti pemilu yang sejati, atau hanya –ya, itu tadi— kepentingan jangka pendek mereka di 2019.

Dalam pemahaman kita, pemilu presiden harus diarahkan untuk memilih pemimpin bangsa. Bangsa ini membutuhkan pemimpin, dan bukan sekadar penguasa. Pemimpin itu tidak berjarak dari rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak elitis.

Dalam budaya Jawa ada filosofi kepemimpinan Hasta Brata, yang salah satu laku pemimpin adalah Hambeging Bumi, yakni bersikap seperti bumi yang memberikan dirinya untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Pemimpin yang bekerja dengan sikap “Sepi ing pamrih, rame ing gawe” alias  bekerja keras tanpa pamrih.

Pemimpin, meminjam terminologi budaya Minangkabau, hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Dia hanya selangkah di depan, agar dia tetap dapat merasakan denyut aspirasi bangsanya. Dia tak boleh terlalu jauh di depan, karena itu akan membuatnya kehilangan kontak dengan rakyatnya. Pemimpin juga tak terlalu tinggi, agar dia tidak sulit dijangkau rakyat.

Pemimpin hanya punya satu premis, yaitu melayani. Dengan melayani dia mempunyai target untuk mengantarkan bangsa yang dipimpinnya ke satu titik kemaslahatan.

Tidak demikian dengan penguasa. Premis penguasa adalah menguasai, dan dengan begitu aromanya sangat represif. Penguasa itu elitis, jauh dari aspirasi rakyatnya. Target penguasa adalah melembagakan kekuasaannya agar tidak tergoyahkan. Baginya tak terlalu penting apakah kekuasaannya mendatangkan kemaslahatan atau justru angkara murka.

Idealnya memang begitu. Kita dalam pemilu presiden nanti harus memilih pemimpin, dan bukannya penguasa. Tetapi, dalam tataran praksis, itu sungguh sulit, jika tak hendak kita sebut mustahil.

Aturan pemilu kita, terutama dalam pemilu presiden, tidak memberi ruang yang cukup bagi munculnya pemimpin. UU Pemilu memberikan batasan yang sangat ketat bagi munculnya tokoh-tokoh nonpartai besar. Karena hanya partai yang memperoleh minimal 20 persen suara saja yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sementara calon-calon di luar itu, kalaupun mereka memiliki syarat-syarat kepemimpinan dan integritas terpuji, tidak akan bisa masuk ke dalam bursa pencalonan.

Artinya, pada tingkat Undang-Undang saja, aroma kekuasaan itu sudah sangat terasa. Partai yang besar mendominasi hak mencalonkan presiden. Sistem ini telah menutup pintu bagi tampilnya orang-orang besar dari partai kecil, yang bisa jadi lebih mumpuni dari orang kecil di partai besar.

Barangkali pertimbangan para pendukung presidential threshold yang tinggi itu adalah jika presiden berasal dari partai besar saja, maka stabilitas pemerintahnya akan terjaga dengan dukungan fraksinya di legislatif.

Pertimbangan ini secara matematis ada benarnya. Tapi secara politis, tidak mesti sebangun. Lihat saja, kinerja Presiden Joko Widodo saja sering dihujani kritis keras oleh anggota F-PDIP sendiri.

Namun, dari sisi substansi, pertimbangan bahwa jika presiden berasal dari partai besar maka kekuasaannya akan stabil dan kuat, sangat jelas menunjukkan betapa kuatnya aroma kekuasaan dan kepentingan kelompok dalam penentuan nasib negara. Kritisisme terhadap pelaksanaan kekuasaan menjadi tumpul, karena bicara dengan logika kekuasaan. Jika presiden melakukan kesalahan, bisa dianggap benar dengan kuatnya dukungan legislatif itu. Begitu pula sebaliknya.

Artinya, setelah pemilu presiden nanti menghasilkan pemenang, kita lagi-lagi hanya akan menerima penguasa, dan bukan pemimpin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here