Pilpres Jadi Malapetaka

0
71

PEMILU Presiden kali ini akan benar-benar menjadi malapetaka, jika perang total yang brutal antara kedua kubu calon presiden tidak menghasilkan konsepsi pembangunan yang matang. Dalam  rubrik ini kita sering mengungkapkan keprihatinan  bahwa salah satu aspek terpenting dalam kampanye adalah pertarungan gagasan dan konsepsi pembangunan.

Namun, sejauh ini, masih jauh panggang dari api. Kampanye tidak lebih dari sekadar ajang adu mulut. Dan kini perang mulut itu menjadi perang terbuka. Kedua kubu calon presiden saling menyerang satu sama lain. Mereka saling melempar komentar –bahkan tentang hal-hal yang sekali tidak penting.

Kita pernah mengibaratkan, tim sukses kedua belah pihak berlaku seperti seorang sniper atau penembak runduk: Langsung melepaskan tembakan ketika lawan masuk sasaran tembak. Sedikit saja lawan membuat kesalahan, dia akan menjadi sasaran terbuka.

Di satu sisi, itu memang tak ada manfaatnya. Elektabilitas lawan yang diserang belum tentu terdegradasi oleh tembakan membabi buta itu –atau siapa tahun malah meningkat, karena politisi kita terlatih memainkan skenario playing victim.  Satu hal yang pasti, rivalitas yang panas itu bisa membuat rakyat ketularan “demam”. Sudah banyak contohnya. Misalnya, kemarin seorang supir taksi online memaksa turun penumpangnya karena berbeda pilihan tentang calon presiden. Konyol? Iya, tapi begitulah realitas massa politik kita.

Tapi di sisi lain, suasana perang total ini menyiratkan harapan: Dari kancah pertempuran itu akan lahir kekuatan oposisi yang frontal.

Mengapa? Sebab, kita meyakini, pertarungan ini tidak akan selesai dalam pemilu. Begitu KPU menetapkan pemenang pilpres, pertarungan pasti berlanjut ke medan lain. Salah satu yang pasti terjadi adalah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, jika memang selisih suara yang dipersengketakan memenuhi ketentuan batas minimal.

Gugatan itu baik adanya. Sebab, kemenangan salah satu pasangan harus benar-benar dibuktikan secara hukum. Itu akan memperkuat legitimasi sang pemenang sebagai pemimpin negara berikutnya.

Hal berikutnya –ini yang sangat ditunggu oleh rakyat—pertarungan akan berlanjut setelah presiden dan wakil presiden terpilih resmi menjalankan tugas pemerintahan. Kubu yang kalah diharapkan akan membangun kekuatan oposisional di DPR.

Jika Prabowo-Sandiaga terpilih, maka semua partai pengusung dan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf harus beroposisi. Begitu pula sebaliknya.

Artinya, para kandidat yang maju ke pentas kontestasi elektoral ini harus memikirkan dan merumuskan dua hal sekaligus: Cara memerintah, dan cara mengimbangi pemerintah melalui oposisi parlementer.

Pemerintah yang akan dipimpin pemenang Pilpres nanti tidak boleh dibiarkan mengelola negara tanpa pengimbangan yang proporsional dari parlemen. Oposisi yang konstruktif dan efektif di parlemen sangat diperlukan akan memberikan kontrol yang kuat kepada pemerintah. Keberadaan oposisi akan membuat pemerintah terpacu meningkatkan kinerjanya, dan berusaha keras memenuhi tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Jika itu tercapai, bangsa ini beruntung, karena program pembangunan tidak bisa lagi disusun dan diterapkan sembarangan oleh eksekutif.

Oposisi sangat penting dalam negara yang demokratis. Sebab, suara rakyat harus terwakili dalam wadah kenegaraan. Misalnya, jika merujuk pada hasil Pemilu Presiden 2014, Jokowi-JK menang dengan meraih 71.107.184 suara (53,19 persen), sedangkan Prabowo-Hatta kalah karena hanya mendapatkan 62.578.528 suara (46,81 persen). Artinya, ada 62 juta lebih rakyat  yang tidak memilih Joko Widodo. Di situlah seyogianya partai oposisi berperan, untuk mewakili 62 juta pemilih itu. Dalam negara demokrasi, mesti ada perimbangan antara pemerintah dan partai oposisi sebagai respresentasi kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah.

Kalau oposisi benar-benar tumbuh, pertanyaannya, penentangan seperti apakah yang akan dilakukan? Oposisi yang hanya bersenjatakan mulut tajam? Atau perlawanan bermodal analisis tajam?

Jika melihat gelagat dan ekspresi wacana dari kedua kubu selama ini, bisa jadi kemungkinan pertamalah yang akan menghiasi wacana DPR. Oposisi asal-asalan, asal berbeda dan asal melawan. Sama seperti perdebatan di antara kedua tim pendukung menjelang pilpres, wacana akan berkisar pada isu-isu sepele, yang tak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan negara. Jika oposisi tidak menaikkan pengetahuannya, kita tidak akan pernah  mendengar wacana besar yang komprehensif tentang bagaimana mengelola negara  ini dengan lebih baik.

Kalau oposisi dilakukan secara tidak konsepsional, maka berbanding lurus dengan itu pemerintahan juga akan berjalan tanpa arah yang konsepsional.

Inilah malapetaka sebenarnya dari pilpres…[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here