Pilpres Menyiksa Rakyat

0
180

KOMPETISI dalam Pemilu Presiden 2019, sejatinya telah dimulai. Kendati pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden baru dibuka 4 Agustus nanti, namun sejak sekarang suasana persaingan sudah kentara.

Sejauh yang terlihat, peta politik belum berubah. Ada Joko Widodo di satu sisi, dan satu pasangan pesaingnya di sisi lain. Pesaing ini, juga tak jauh-jauh dari yang diperbincangkan sejak lama, Prabowo atau Gatot Nurmantyo. Nama lain praktis nyaris tak ada.

Jokowi sudah positif maju kembali, tinggal mencari siapa pendampingnya sebagai cawapres. Prabowo masih setengah-setengah, antara iya dan tidak, walaupun kemarin dia sudah menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden dalam Rakernas Partai Gerindra, di Bogor. Gatot tengah di puncak popularitas, meski berangsur-angsur menurun dari titik tertingginya.

Terlepas dari probabilitas pencalonan dan elektabilitas masing-masing, namun kandidatnya itu-itu juga. Alternatif pilihan amat sangat sempit dan terbatas.

Di mata publik, arah kebijakan Jokowi sudah jelas, karena ada bukti emperis sejak dilantik pada 2014 lalu. Kalau dia terpilih lagi, bisa dipastikan arahnya sama. Toh tidak mungkin dia banting setir pembangunan secara drastis. Tentunya dia akan melakukan penguatan kebijakan di sana-sini. Tapi secara umum orang sudah bisa menerka arahnya.

Prabowo atau Gatot Nurmantyo belum teruji, karena memang belum pernah menduduki tahta istana. Mereka baru sampai di tahap menguji respon publik terhadap daya tarik pribadinya. Kalau Prabowo, perspektifnya mungkin bisa ditelusuri dari program-program kampanyenya sewaktu Pilpres kemarin. Ditambah dengan letupan-letupan pernyataannya belakangan.

Sementara Gatot belum teraba sama sekali. Sebab, dia baru saja pensiun dari dinas TNI. Sebagai TNI aktif, dia tak boleh bicara politik. Meski dari pemikirannya mengenai beberapa hal strategis ketika menjabat Panglima TNI sedikit banyak bisa dijadikan ancar-ancar untuk meraba jalan atau cara berpikir mantan jenderal ini, itu pun hanya sebatas bidang tugasnya saja sebagai panglima tentara. Misalnya ketika dia bicara soal ancaman proxy war dan sebagainya.

Nah, kalau kita ingin negara ini dikelola dengan cara berbeda dari yang mereka punya, kepada siapa kita hendak menyandarkan harapan?

Soal calon, mungkin hanya dua pasang saja yang akan tampil. Itu pun hanya Jokowi dan pasangannya saja yang sudah aman memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), baik jumlah kursi maupun jumlah suara. Prabowo (atau siapa pun nanti penggantinya), kalau masih tetap dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS, sudah mepet di garis minimal. Sebab persentase kursi DPR kedua partai ini sebesar 20,1 persen. Munculnya pasangan calon lain nyaris mustahil, karena sulitnya membentuk poros ketiga.

Aturan pemilu kita, terutama dalam pemilu presiden, tidak memberi ruang yang cukup bagi munculnya pemimpin. UU Pemilihan Presiden telah memberikan batasan yang sangat ketat bagi munculnya tokoh-tokoh nonpartai besar. Karena hanya partai yang memperoleh minimal 20 persen suara saja yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sementara calon-calon di luar itu, kalaupun mereka memiliki syarat-syarat kepemimpinan dan integritas terpuji, tidak akan bisa masuk ke dalam bursa pencalonan.

Artinya, pada tingkat Undang-Undang saja, aroma kekuasaan itu sudah sangat terasa. Partai yang besar mendominasi hak pencalonan presiden. Sistem ini telah membatasi tampilnya orang di luar partai besar yang bisa jadi lebih mumpuni.

Pemilu, yang esensinya adalah perwujudan kedaulatan rakyat memilih pemimpin negara, telah dibajak oleh partai-partai politik dengan membatasi alternatif pilihan. Pembajakan itu dilakukan dari hulu: Konsitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Perspektifnya sangat jelas, konsolidasi kekuasaan dan kepentingan partai politik dalam menentukan nasib negara. Tidak ada  calon –sehebat apa pun dia—yang  bisa maju ke pemilihan kecuali yang sudah terklarifikasi dan “teken kontrak” dengan partai politik. Logika terbaliknya, calon paling bodoh sekalipun bisa maju, sejauh memenuhi ambang batas dukungan partai.

Pertimbangan matematisnya jika presiden berasal dari partai besar atau koalisi besar saja, stabilitas pemerintahnya akan terjaga dengan dukungan fraksinya di legislatif. Logika matematis ini ada benarnya. Tapi secara politis, tidak mesti sebangun.

Kalau petanya demikian, publik pemilih memang tersiksa dengan terbatasnya pilihan.  Mau tak mau, mereka harus memilih –atau justru tidak memilih—hidangan yang tersedia.

Padahal sejumlah survei menunjukkan bahwa rakyat menghendaki calon yang lebih beragam, bahkan tidak melulu dari partai politik, atau calon presiden yang maju melalui jalur perseorangan.

Sementara calon presiden non-partai, di atas kertas, sejauh ini memang tak mungkin. Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan sejumlah eksponen masyarakat terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

Persoalannya, bukan ada atau tidak adanya pintu undang-undang untuk memasukkan calon-calon alternatif ke arena presidential race di negara ini. Persoalan dasarnya adalah bagaimana kita mendudukkan arti pemilu sebagai ajang manifestasi kedaulatan rakyat. Apakah hanya untuk memilih penguasa, atau memilih pemimpin?

Kalau sekadar penguasa yang hendak dipilih, format dan sistem yang sekarang sudah tepat. Tapi, kalau pemimpin yang mau ditampilkan, kita perlu sistem yang lebih aspiratif terhadap kehendak rakyat.

Jika itu yang diinginkan, dan jika pemilu adalah sarana memanjakan rakyat –sang empunya kedaulatan—amandemen Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjadi keharusan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here