Pilwali Madiun 2018, Sejumlah Parpol Resah Tunggu Rekom

0
254

Nusantara.news, Kota Madiun – Pendaftaran bagi pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Madiun tinggal menghitung hari. 8 Januari 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun membuka pendaftaran. Namun hingga kini, belum satu pun partai politik (Parpol) menurunkan rekom kepada para jagoan yang akan diusung dalam Pilwali Kota Madiun 2018.

Saat ini peta kekuatan kursi DPRD menunjukkan Demokrat unggul dengan tujuh kursi. Namun peta tersebut kini berubah, semenjak mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun, Bambang Irianto diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir tahun 2016 lalu. Ya,  elektabilitas partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut langsung turun drastis.

Meski sudah ada empat pelamar untuk kursi AE 1 (sebutan Walikota Madiun) yakni Maidi, Agus Nirbito, Armaya (internal Demokrat) dan Harryadin Mahardika, serta tiga untuk kursi AE 2 (sebutan Wakil Walikota Madiun) yaitu Istono (internal Demokrat), Gandhi Yoenita dan Budi Setijana, dari DPP maupun DPD Demokrat belum juga menentukan sikap.

Apalagi beberapa bakal calon (balon) telah mengambil jalan masing-masing. Karena rekom yang turun dirasa terlalu lama dan belum ada kepastian, sebut saja Harryadin Mahardika akhirnya memilih untuk melanjutkan perjuangan dengan memilih jalur independen. Dia melengkapi berkas pencalonannya saat hari terakhir KPU menutup pendaftaran Paslon dari jalur perseorangan.

Baca juga: Cerita Unik Pasangan Jalur Perseorangan Madiun

Begitu pula dengan Maidi. Manuver yang dilakukan Sekda Kota Madiun ini sangat “lentur”. Selain Demokrat, dia langsung borongan mengambil rekom di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan koalisi Gerindra-Golkar.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, Jawa Timur, Nur Muhyidin mengatakan, saat ini DPP masih melakukan kajian hasil survey maupun potensi yang dimiliki bakal calon (balon) di daerah. “Semua berpeluang. Tetapi ini kan masih dikaji di DPP terkait potensi Bacalon yang lewat Demokrat,” katanya.

Lanjutnya, kesemua Balon yang maju memiliki peluang yang sama. Namun, partai berlambang mercy ini lebih memprioritaskan pendaftar dari internal partai, atau kata lain menunjuk Armaya. Kalau pun sosok Armaya unggul di survey elektabilitas. Tetapi jika balon internal kalah pamor dibanding eksternal partai, maka peluang balon internal bakal kandas.

“Kalau Demokrat itu memang skala prioritas kader internal. Kalau memang ada beberapa pendaftar dan nilainya sama, maka yang akan diprioritaskan kader. Tetapi partai kan harus realistis dan harus mengambil pertimbangan yang cukup rasional. Apalagi orientasi di Pilkada ini kan juga harus bisa memenangkan. Tetap jika hasil survey di luar non kader menduduki posisi tinggi sekali, maka partai tidak bisa mengabaikan fakta itu. Karena bagaimanapun juga orientasi kita memenangkan Pilkada. Tetapi kalau sejajar ya tetap prioritas internal,” ujarnya.

Ketua DPC Demokrat, Kota Madiun, Istono mengharapkan keputusan yang diambil DPP nantinya lebih mempertimbangkan Balon dari internal partai. Kata dia, kader internal telah bekerja keras membesarkan partai hingga akhirnya dua periode dapat memenangkan Pilkada Kota Madiun. Kalaupun rekom turun di luar internal, tambah Ketua DPRD Kota Madiun ini, paling tidak ada kajian dan pertimbangan yang lebih mendasar.

Dikatakan Istono, karakteristik Kota Madiun secara politis sangat berbeda dengan daerah lain. “Di sini kita bisa mengusung sendiri dan dua kali memenangkan Pilkada. Kalau Demokrat mengusung di luar internal, ya perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait plus dan minusnya,” serunya.

Tidak hanya masalah rekom yang menjadi masalah. Di Kota Pecel, Demokrat juga masih kebingungan terkait koalisi partai. Meskipun bisa mengusung Paslon sendiri, pasalnya sampai detik ini belum ada arahan pasti dari DPD maupun DPP. “Demokrat kan sudah mampu untuk memberangkatkan sendiri. Tetapi kalau tidak membuka diri, nanti dikira Demokrat arogan. Kita sangat terbuka,” ucapnya.

Diakui Istono, selama ini komunikasi dengan partai lain sudah dilakukan kecuali dengan partai yang sudah diinterupsikan linier dengan provinsi. “Komunikasi tetap kita jalin kesemua partai. Kecuali yang sekarang menentukan sikap linier dengan provinsi,” tandasnya.

Baca juga: Hak Pilih Ribuan Warga Kota/Kab Madiun Terancam Hilang

Peluang merosotnya elektabilitas Demokrat, tentu dimanfaatkan oleh PDIP yang memiliki enam kursi di DPRD. Partai berlambang banteng moncong putih ini juga ngotot untuk naik panggung. Apalagi seperti diketahui, kekuasaan negara saat ini dipegang oleh PDIP. Setidaknya beberapa kandidat berebut tiket untuk maju Pilkada melalui PDIP. Sebut saja Maidi dan Eko Widodo. Keduanya mengambil rekom untuk kursi AE 1. Ada juga Lilik Indrianto dan Inda Raya Ayu Miko Saputri mengambil rekom AE 2.

Keempatnya sama-sama berpeluang untuk mengantongi rekom. Namun berdasarkan informasi yang berhembus, Maidi paling kuat untuk mendapatkan rekom dari Megawati Soekarnoputri. Sementara Eko Widodo disebut-sebut telah mendapatkan restu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki empat kursi wakil rakyat. Namun hingga kini, baik PDIP maupun PKB belum menyatakan koalisi secara terbuka.

Sayangnya itu belum final. Masih ada keluarga Serayu (sebutan rumah kediaman Ketua DPC PDIP Kota Madiun, Jatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya di jalan Serayu Kota Madiun), yakni Inda Raya. Anak kandung Kokok Raya ini paling diinginkan keluarga untuk duduk mendampingi Maidi.

Sementara untuk Gerinda yang memiliki empat wakil di DPRD telah lebih dulu menyatakan koalisi dengan Golkar. Meski partai berlambang beringin ini hanya memiliki dua kursi, tapi  secara hitung-hitungan politik, kedua koalisi yang dijuluki G-G dapat memberangkatkan Paslon sendiri. Sebab bila dijumlahkan, koalisi G-G memiliki enam kursi.

“Tetap dengan Gerindra. Karena belum ada interupsi untuk linier dengan provinsi,” demikian seperti disampaikan Ketua DPD Golkar Kota Madiun, Darojat.

Koalisi G-G ini diprediksi bakal seru. Bahkan kekuatannya bakal bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya memiliki satu kursi DPRD. Sinyal ini didapat setelah kader PKS Jatim, Yusuf Rohana memilih ikut-ikutan mengambil rekom dari koalisi G-G untuk tiket Pilwali 2018. Seperti dikatakan Ketua DPC Gerindra Kota Madiun, Bambang Wahyudi, pihaknya tetap belum dapat memastikan jika PKS akan bergabung. Karena, Yusuf Rohana masih menunggu keputusan rekom dari DPP.

“Belum pasti (bergabungnya PKS,red). Kalau dapat rekom (Yusuf Rohana,red), kemungkinan PKS ikut koalisi. Tapi kalau nggak dapat rekom, ya nggak jadi gabung koalisi,” tutur Bambang sembari memberikan sinyal jika PKS saat ini lebih memilih koalisi dengan Nasdem.

Diketahui saat pembukaan pendaftaran rekom yang dilakukan koalisi G-G. Terdapat beberapa balon yang berminat mendaftar, di antaranya Maidi, Handoko Budi Setyo, Sugesti Dwi Aji, Sri Guntari,  Anis Yekti Anggraini dan Suramto. Sampai saat ini rekom dari DPP juga belum turun ke daerah.

Sementara PAN mengklaim telah solid menjalin koalisi dengan Nasdem, Hanura dan PKS untuk melaju dalam Pilkada. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PAN Kota Madiun, M Yamin. Padahal PAN hanya memiliki dua kursi dan begitu pula dengan Nasdem. Sedangkan PKS hanya satu kursi. Koalisi tiga partai tersebut terkesan pincang karena hanya memiliki lima kursi. Sehingga tidak mungkin bisa memberangkatkan Paslon. Namun akan berbeda jika nantinya Hanura jadi masuk dalam gerbong tersebut.

Saat ini koalisi partai gurem tersebut masih merayu PPP yang memiliki satu kursi untuk bergabung. Namun, lanjut Yamin, tidak menutup kemungkinan gerbong koalisi ini bakal diserahkan kepada Demokrat. Asalkan figur yang diusung sama dengan jago yang diandalkan koalisi gurem itu. “Gerbong koalisi ini siap juga ke Demokrat. Tapi akan kita lihat siapa AE1 dan AE 2 nya dulu,” terangnya.

Informasi yang berhasil dihimpun, koalisi partai gurem meminta Demokrat untuk memberikan rekom kepada Armaya. Sehingga dapat berpasangan dengan Ketua DPD Nasdem, Kota Madiun, Mochid Soetono. Apalagi, berdasarkan webside resmi Nasdem menyebut,  Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPP Nasdem telah memutuskan untuk memilih Armaya sebagai balon Wali Kota Madiun pada Pilkada serentak 2018 mendatang.

Dalam postingan webside Nasdem tertanggal 22 November 2017 tertulis “Bukti dukungan Partai Nasdem kepada Wakil Wali Kota Madiun itu berikan dalam bentuk surat rekomendasi yang diserahkan Ketua Bappilu Nasdem Effendi Choiri di Kantor DPP Nasdem, jalan RP Suroso, Gondangdia Lama, Cikini, Jakarta, Rabu (22/11/2017). Untuk pendamping Armaya, Nasdem memilih Mochid Soetono.

Melihat suhu politik di atas, bisa jadi akan ada empat Paslon Walikota maupun Wakil Walikota Madiun yang akan berlaga pada Pilkada 2018 mendatang. Sebut saja koalisi G-G dengan partai gurem, PDIP-PKB dengan partai gurem, Demokrat-Nasdem dengan partai gurem, dan paslon dari jalur Independen Harryadin Mahardika berpasangan dengan Arif Rahman yang lebih dulu mendaftar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here