Pimpinan KPK ke Istana Minta Perlindungan Politik

0
105
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan KPK di Istana Kepresidenan, 5 Mei 2017 silam. KPK menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden.

Nusantara.news, JAKARTA –  Pertemuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (5/5) pagi, diduga bermotif politik. KPK ingin meminta perlindungan politik terkait sejumlah kasus yang melibatkan orang besar.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Kamarudin mengatakan apapun dalih yang diutarakan kedua pihak yang bertemu, tapi masyarakat akan tetap menilai ada sesuatu di balik pertemuan itu. Mengingat, saat ini KPK tengah membongkar kasus besar, di antaranya kasus proyek e-KTP.

“Ini jelas bukan pertemuan biasa, karena semua juga tahu kalau KPK sedang berusaha menuntaskan sejumlah kasus besar, seperti e-KTP yang menyeret banyak tokoh partai politik berpengaruh,” jelas Kamarudin kepada nusantara.news, Jumat (5/5).

Banyak tekanan politis maupun teror yang dihadapi KPK. Bentuk tekanan politik yakni bergulirnya hak angket yang diprakarsai oleh parpol pendukung pemerintah. Sedangkan teror fisik seperti dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Makanya, saya lebih melihat pada harapan KPK agar ada perlindungan politik dari presiden.  Termasuk agar kasus Novel Baswedan bisa selesai dengan tuntas, juga hak angket jangan sampai melemahkan KPK,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Kamarudin, presiden juga berkepentingan terhadap stabilitas dalam negeri yang belakangan kian gaduh. “Kan isu pemberantasan korupsi itu juga jadi perhatian presiden. Karena itu, yang penting adalah penyelesaian kasus-kasus besar itu dilaksanakan secara profesional dan tidak gaduh,” ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo membantah jika dalam pertemuan itu membahas kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK.

“Tidak ada itu. Pertemuan dengan presiden tidak membicarakan kasus-kasus yang ditangani KPK sama sekali, termasuk KTP elektronik,” ujar Agus.

Begitupun saat ditanya wartawan, apakah kedua pihak juga membahas soal hak angket yang kini telah disahkan DPR.

“Kalau itu biar nanti rakyat dan para ahli memberikan masukannya dan silakan teman-teman DPR mempertimbangkannya,” elaknya.

Namun, Agus tak menampik jika pertemuan itu memang atas inisiatif dari pihaknya. Alasannya, KPK hanya ingin memberikan masukan kepada presiden bahwa banyak aturan perundangan yang harus disesuaikan.

Pertemuan itu dihadiri empat pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan wakilnya Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, dan Stafsus Presiden yang juga mantan Jubir KPK, Johan Budi.

Sebelum pertemuan dimulai, Presiden Jokowi mengatakan sangat mendukung KPK dalam dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih.

“Agar manajemen baik, pemerintahan anti-korupsi dan transparan tentunya,” katanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here