Pimpinan Partai Seharusnya Nasehati Novanto

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Mengapa pimpinan partai politik tidak mendorong Setya Novanto agar tidak lagi berkelit dari kasus hukum yang sedang menjeratnya? Mengapa pimpinan partai politik bungkam seribu bahasa?

Rejim yang berkuasa di Indonesia sejak reformasi adalah rejim partai politik. Rejim partai politik dalam hal ini diartikan sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh partai politik, bukan oleh militer seperti masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Golkar memang eksis dan menguasai DPR, MPR dan DPRD. Tetapi tata aturan yang berlaku adalah tata aturan ala militer. Golkar hanya dijadikan sebagai sarana untuk menjustifikasi kekuasaan agar terhindar dari julukan rejim militer.

Kondisinya sangat berbeda dengan saat ini. Saat ini hampir semua lini dikuasai oleh partai politik, baik secara bersama-sama (koalisi) maupun sendiri-sendiri. DPR, MPR dikuasai oleh partai politik.  Bahkan DPD yang seharusnya terdiri dari orang perorangan, juga merupakan orang  partai atau setidaknya berafiliasi dengan partai politik melalui fraksi-fraksi di MPR.

Demikian juga pemerintahan di daertah, semuanya dipimpin oleh politisi partai. Kalaupun ada tentara yang menjadi kepala daerah, masuknya melalui partai politik, dan tunduk pada visi dan misi partai.

Orientasi pembangunan, semuanya harus mendapat persetujuan  partai politik melalui badan anggaran di DPR.  Demikian juga perundang-undangan, semua berada dalam genggaman partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Sejak reformasi, juga sudah banyak yang diubah oleh partai politik. Tentara yang dulu bisa masuk ke segala lini melalui doktrin dwifungsi ABRI, kini berubah drastis. Melalui UU tentang TNI, tentara harus tunduk di bawah supremasi sipil. Anggaran belanja militer dan strategi pertahanan harus disetujui Menteri Pertahanan. Panglima TNI cenderung difungsikan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan yang digariskan di kementerian.

Musyawarah mufakat yang di masa Orde Baru menjadi semacam jampi-jampi dalam mengambil keputusan, kini berubah menjadi voting, one man one vote.

Sedemikian berkuasanya partai politik sehingga apa yang diinginkan oleh partai politik ,itulah yang terjadi. Sebab, jika sidang paripurna di DPR sudah mengetuk palu tanda setuju, maka salah atau benar, bertentangan atau tidak dengan aspirasi rakyat, itu-lah yang terjadi.

Masalahnya hanya sebatas masalah teknis yakni “kebijakan” partai mana yang diketuk palu dan disetujui ooleh paripurna DPR. Tetapi kebijakan siapapun yang disetujui, satu hal jelas, kebijakan itu adalah kebijakan partai politik.

Dalam perspektif ini kita menjadi bertanya-tanya mengapa partai politik bungkam seribu bahasa terhadap masalah hukum yang sekarang tengah menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Betul bahwa Setya Novanto itu adalah Ketua Umum Partai Golkar, bukan Ketua Umum Partai Nasdem, bukan Ketua Umum PDIP, bukan Ketua Umum Partai Gerindra, atau Ketua Umum Partai Demokrat, dan oleh sebab itu menjadi urusan Partai Golkar sendiri.

Betul juga bahwa masing-masing partai ini berbeda satu dengan yang lain. Beda warna jaket, beda alamat kantor, beda jumlah kursi di DPR, beda visi dan misi, dan lain sebagainya.

Pada titik inilah kita ingin mengkritisi keberadaan partai politik sekarang ini. Kita ingin mengatakan bahwa walau berbeda-beda dan saling bersaing satu sama lain, tetapi dalam perspektif kekuasaan, semua partai politik  adalah sama. Artinya, semua partai politik yang berbeda-beda itu pada dasarnya berada dalam satu kelompok, yakni kelompok partai politik, bukan kelompok birokrat, bukan kelompok militer dan yang lainya. Jika perspektif seperti ini dikembangkan, maka satu partai politik bermasalah maka semua akan merasakan terkena getahnya juga.

Dalam kaitan ini pula partai politik sebagai satu kelompok, seharusnya menggalang solidaritas. Solidaritas untuk apa? Adalah untuk memelihara citra partai politik.

Menggalang solidaritas di antara sesama partai politik memang belum tumbuh di Indonesia. Sesama partai politik masih asyik  dengan dirinya dengan urusannya masing-masing. Munculnya kasus seperti kasus Setya Novanto adakalanya justru membuat partai lain merasa diuntungkan.

Kondisinya persis seperti masa Orde Lama, di mana partai politik tidak mengenal solidaritas satu sama lain. Semua partai politik saling berseteru satu sama lain. Akibatnya, partai politik bukannya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan, sebaliknya malah menjadi sumber masalah.

Maka untuk “mendamaikan” perseteruan partai-partai politik ketika itu, Bung Karno menggagas Nasakom. Tetapi, upaya “mendamaikan” itu tidak berhasil. Sebalikhya malah lebih memicu konflik dan mengundang tentara semakin masuk ke dalam pusaran politik, yang berujung pemberontakan dan munculnya militer sebagai penguasa baru.

Pengalaman Orde Lama pahit bagi partai politik, dan oleh sebab itu seharusnya menjadi pembelajaran, dan seharusnya menjadi menjadi pegangan utama bagi seluruh partai politik agar sejarah sama tidak terulang.

Dalam banyak kasus, partai politik memang harus bersaing, karena dengan demikian akan muncul kebijakan-kebijakan terbaik untuk bangsa dan negara. Tetapi ketika muncul kasus seperti Setya Novanto yang mendapat perhatian sangat luas dari masyarakat, solidaritas itu tadi menjadi penting. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana partai politik dianggap sama saja oleh rakyat. Rakyat memang masih membedakan satu partai dengan partai lain. Tetapi dalam hal tertentu, rakyat nyaris sudah melihat partai politik itu sama saja. Dalam kasus korupsi misalnya, toh tidak ada lagi kader partai  yang tidak terkena kasus korupsi.

Kasus Novanto, nota bene juga istimewa,  tidak saja karena dia Ketua DPR, tetapi juga karena sudah berkembang menjadi guyonan di masyarakat sebagaimana terindikasi dari meme yang diciptakan oleh masyarakat. Sedemikian rupa, Novanto dianggap sudah mempermainkan negara, mempermainkan hukum, baik karena sakitnya, karena kemenangannya di gugatan praperadilan, maupun  karena kasus papa minta saham yang juga sangat hebioh sebelumnya.

Solidaritas apa yang harus digalang untuk Setya Novanto? Tentang hal ini, terpulang kepada penyikapan partai politik itu sendiri. Solidaritas dalam hal ini, bisa dua macam. Bisa berupa solidaritas untuk membela Novanto, bisa juga solidaritas untuk menasehati.

Namun satu hal jelas bahwa solidaritas partai politik penting dalam hal ini, tidak saja untuk meyakinkan publik bahwa partai politik tidak selamanya jelek seperti yang dibayangkan sebagian masyarakat, tetapi sekaligus juga untuk menyelesaikan proses hukum yang dihadapi Novanto. Sebab, jika pimpinan partai politik satu suara dalam memberikan sikap, maka diyakini masalah Novanto akan selesai dan tidak lagi menjadi guyonan di masyarakat.

Satu sikap partai politik  dalam hal ini tidak mesti menjatuhkan vonis, melainkan cukup memberikan nasihat agar Novato taat hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jusuf Kalla.

Sikap partai politi seperti ini diyakini akan memiliki makna sangat besar, karena akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Sikap seperti itu juga tidak menyalahi azas praduga tak bersalah, karena hanya sekadar membuka jalan bagi pengadilan untuk memeriksa apakah dia benar atau salah. Apalah pimpinan partai politik mampu menggalang solidaritas dan kemudaian satu suara memberikan nasihat terhadap Novanto? Jawabannya terpulang kepada partai politik itu sendiri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here