Pindah Ibu Kota: Balikpapan, Palangka Raya Atau Banjarmasin?

0
361
Ibu kota DKI Jakarta surat sarat beban, macet, banjir dan crowded. Karena itu diperlukan perpindahan ibu kota agar lebih manusiawi. Apakah ke Balikpapan, Palangka Raya atau Banjarmasin?

Nusantara.news, Jakarta – Wacana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru kembali memanas. Wacana yang sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno, lalu diteruskan oleh Soeharto, kembali muncul di ujung Pemerintahan Jokowi.

Adalah Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro yang mengaku akan menyerahkan tiga kandidat ibu kota baru penganti Jakarta pada akhir Desember 2017. Mengingat kajian pemindahan ibu kota hampir selesai dan pihaknya akan segera menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Akhir Desember selesai, baru lapor Presiden. Sekarang hampir selesai,” kata Bambang, Selasa (12/12).

Adapun kajian tersebut meliputi lokasi, skema pembiayaan, dan perkiraan kebutuhan pembiayaan. Namun, Bambang mengungkapkan kajiannya belum mencakup desain tata kota. Dia memastikan tiga lokasi yang dipilih tidak berada di Pulau Jawa.

Kabar yang berkembang, sudah ada tiga provinsi yang bakal menjadi tujuan perpindahan ibo kota, yakni Kalimantan Timur (Bapikpapan), Kalimantan Tengah (Palangka Raya) dan Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Presiden Soekarno sendiri pernah merekomendasikan perpindahan ibu kota Indonesia ke Palangka Raya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Basuki Hadimuljono mengatakan jika hasil kajian merekomendasikan ibu kota pindah, desain pembangunan kota baru akan selesai pada 2018.

“Makanya ini, sisanya di Bappenas ini. Kalau yes, berarti nanti akan ada disampaikan ke pak presiden. Kalau yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya,” papar dia.

Basuki menjelaskan arah detail yang maksud adalah rencana besar, tujuan ibukota baru dan detail desain pembangunan ibu kota secara komprehensif. “Yang jelas kita menunggu saja kajian Bappenas dulu,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur fisik instansi, Basuki mengatakan sejumlah pembangunan perkotaan harus dipersiapkan bila ibu kota diputuskan pindah. Tiga hal utama yang perlu difasilitasi yaitu transportasi massal, drainase, dan perumahan.

7 Alasan pindah

Pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan dinilai solusi terbaik untuk menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

Andrinof Chaniago, Tim Visi Indonesia 2033, mengungkapkan pihaknya telah memaparkan konsep pemindahan kepada pihak Istana Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan penataan masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Konsep pemindahaan ke Kalimantan ini bukan ide kreatif tapi kebutuhan riil untuk menjawab tantangan yang dihadapi Jakarta dan pulau Jawa saat ini,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu

Setidaknya ada tujuh alasan pendorong untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu pertama lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Kedua, akan menumbuhkan episentrum ekonomi baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Kelima, melindungi lahan pertanian di Pulau Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia.

Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998. Di sisi lain, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan sosial yang makin tinggi.

Ketujuh, beban Jakarta yang semakin berat ditandai dengan rutinitas kemacetan, banjir, urbanisasi, pemusatan ekonomi dan politik. Sehingga perlu diciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, selain juga pemusatan politik baru di luar Pulau Jawa.

Andrinof berpendapat pemindahan ibukota ke daerah terdekat dari Jakarta tidak akan bisa menjadi solusi sama sekali. Seperti pernah ada rencana memindahkan ibu kota ke Jonggol, Banten dan Sentul. “Apalagi kalau tidak dipindahkan sama sekali akan menjadi persoalan besar di masa mendatang,” ujarnya.

Kalau Ibukota bisa dipindah ke Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting.

Harus luar Jawa

Basuki Hadimuljono, menyatakan kriteria tempat yang layak dijadikan ibu kota negara adalah kegiatan ekonomi dengan pemerintahan dapat dipisahkan. Meski ia mengakui pemindahan kegiatan politik dan pemerintahan bukanlah hal mudah.

Di Jakarta, di Kementerian PUPR ada 900 ribu orang pegawai. Kalau dipindahkan ke ibu kota baru, maka harus disiapkan juga gedung, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, mall, sampai urusan tetek bengek lainnya.

Menurut Basuki, diperlukan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun untuk memindahkan ibu kota karena ada beberapa sistem yang harus diperhatikan dengan detail, di antaranya menyangkut infrastruktur perkotaan, sistem saluran air atau drainase, transportasi, dan jalan raya. “Kalau planning makro kita mau apa kotanya, studi literaturnya dari mana-mana. Brasilia, Washington DC, dan lain-lain,” ucapnya.

Namun berdasarkan kajian perpindahan ibukota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sampai dengan stabil dibutuhkan waktu sampai 10 tahun.

Itu sebabnya, pemindahan ibu kota Indonesia yang jelas-jelas lebih besar dan lebih kompleks, maka harus dilakukan secara bertahap.

Pertanyaannya, mengapa harus pindah ke Kalimantan? Usulan pemindahan ke Kalimantan tentu dengan mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi.

Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas.

Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya.

Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua.

Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Hanya saja, khusus Kalimantan Tengah, ada persoalan transportasi laut, karena wilayah Palangka Raya tak memiliki wilayah laut. Sehingga hanya punya fasilitas dan daya dukung transportasi darat dan udara. Padahal ibu kota tujuan harus memenuhi syarat memiliki wilayah transportasi darat, laut dan udara.

Biaya pindah

Isu strategis lain yang tak kalah pentingnya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota? Berdasarkan pengalaman best practice Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya dikabarkan menghabiskan biaya Rp85 triliun dalam masa 10 tahun sejak 1994.

Tentu saja kalau Indonesia mau memindahkan ibu kota saat ini, biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar, mengingat permasalahan Indonesia lebih luas, lebih besar dan lebih kompleks.

Saat melakukan kajian dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2008), terbersit kabar biaya yang dibutuhkan untuk pindah ke Kalimantan antara Rp50 triliun hingga Rp100 triliun. Biaya itu tidak dikeluarkan sekaligus, tetapi bertahap sekitar Rp10 triliun per tahun selama 10 tahun.

Jumlah tersebut ketika itu kurang dari 1% dari nilai APBN. Jelas angka itu jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang pada 2008 mencapai di atas Rp20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya.

Jika dihitung-hitung dengan kondisi kekinian, maka angkanya lain lagi. Berdasarkan perhitungan CEO Lippo Group James Riady, dengan benchmarking Meikarta, ongkos pembangunannya mencapai Rp278 triliun. Jadi kalau mau memindahkan ibu kota ke Palangka Raya saat ini, membutuhkan biaya sedikitnya Rp500 triliun.

Pertanyannya? Apakah APBN kita cukup membiayai perpindahan ibu kota sebesar itu? Jika mengacu pada APBN 2018, nyaris tidak mungkin, apalagi memang belum dianggarkan.

Maka ada beberapa alternatif pembiayaan, pertama, dengan melibatkan swasta membangun infrastruktur jalan, gedung, perkantoran, perairan, drainase, dan lainnya lewat mekanisme built, operate and transfer (BOT) misalnya 40-50 tahun. Cara ini paling mudah dan murah, tapi memang selama masa BOT pengendalian ada di tangan swasta, artinya kendali kota ada di swasta.

Kedua, menganggarkan dalam APBN Perubahan mulai 2018 dan seterusnya. Namun kendalanya adalah penerimaan pajak tidak support.

Ketiga, menggunakan dana utang Bank Dunia atau penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Masalahnya jika pinjam Bank Dunia, lembaga itu khawatir mendikte pemerintah. Tapi kalau menggunakan SUN, pemerintah jauh lebih independen.

Praktis, secara anggaran sebenarnya belum siap. Karena itu pemindahan ibu kota dapat dimulai dengan memindahkan administrasinya dulu ke kota tujuan. Baru ketika ekonomi mulai membaik, dianggarkan lewat pembangunan fisik dan infratruktur lainnya.

Itulah beberapa wacanan yang berkembang terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Manakah yang lebih ideal dan lebih operasional? Semua berpulang pada ketersediaan dana.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here