Pintu Masuk Mengusut Kekayaan Polisi

0
250

KASUS AKBP M. Yusuf yang menganiaya wanita di minimarket di Bangka Belitung masih dalam penangangan polisi. Dalam penanganan tersebut ada pernyataan yang sangat penting dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Kata Tito, minimarket itu milik AKBP M. Yusuf, dan akan ditelusuri dari mana asal uangnya. “Dari mana uangnya, masih kita telusuri. Yang jelas dari dia atau keluarganya,” kata Kapolri di Mako Brimob, Depok, pekan kemarin.

Ini jelas pernyataan yang luar biasa penting. Jika Kapolri benar-benar memerintahkan penelusuran asal-muasal uang yang digunakan untuk memodali minimarket itu, ini adalah sebuah lompatan besar. Sebab, dari sana akan terbangun tradisi akuntabilitas dari setiap personil Polri.

Harus diakui, selama ini salah satu ganjalan dalam membangun reputasi akuntabilitas itu adalah soal kekayaan anggota Polri. Tuduhan tendensius seperti “rekening gendut” sudah lama menggelayuti citra polisi. Keberadaan rekening gendut itu antara ada dan tiada. Ada, karena Polri tidak pernah tuntas mengusut benar-tidaknya isu itu. Tiada, lantaran pembuktiannya tidak mudah.

Nah, penelusuran asal dana minimarket milik AKBP M. Yusuf ini akan menjadi tonggak sejarah memulai tradisi itu. Jika tradisi tersebut dimulai oleh Tito Karnavian, maka itu akan menjadi catatan emas dalam sejarah kepemimpinannya di Korps Bhayangkara.
Publik kiranya menunggu tindakan nyata Kapolri untuk membuktikan ancamannya bukan omongan kosong belaka.

Jika penelusuran terhadap asal dana minimarket M. Yusuf itu selesai, Polri harus mengumumkan secara terbuka. Kalau perlu, demi meningkatkan derajat transparansi, libatkan instansi lain untuk membantu pengusutan. Setelah itu, Tito jangan berhenti di situ. Penelusuran serupa harus dilakukan kepada seluruh anggota Polri.
Untuk menimbulkan terapi kejut, misalnya, bisa saja dengan kewenangannya sebagai Kapolri, Tito memerintahkan pengusutan terhadap anggotanya yang memiliki kekayaan yang tak wajar. Agar terapi tersebut lebih bertenaga dan memberikan efek publikasi yang besar bagi pembersihan citra polisi, di tahap awal Tito bisa menggebrak di level perwira tinggi.

Salah satu pintu masuk misalnya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) anggota Polri. Apalagi soal LHKPN ini adalah salah satu perintah pertama Jenderal Tito di awal menjabat kapolri, 13 Juli tahun lalu. Dalam commander wish di depan para pejabat Polri, Tito memerintahkan semua anggota Polri mengisi LHKPN. Ketika menjabat Kapolda Metro Jaya, Tito mewajibkan semua anggotanya mulai dari yang berpangkat komisaris polisi untuk melaporkan LHKPN. Tito juga sudah menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri yang ditandatanganinya pada 21 Juli 2017.

Harta kekayaan para jenderal itu bisa dilihat dari LHKPN yang diserahkan kepada KPK. Penelusuran dari laman acch.kpk.go.id dan berbagai situs terlihat jumlah kekayaan para petinggi Polri itu. Kapolri Tito sendiri mempunyai harta senilai Rp 10.291.675.823, setelah dipotong utang yang terdiri dari pinjaman barang sebesar Rp 2.917.785.000 dan dalam bentuk kartu kredit sebanyak Rp 76.000.000. Itu ketika Tito masih memangku jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sementara Wakapolri Komjen Pol Safruddin berdasarkan LHKPN 2011 memiliki kekayaan sebesar Rp3,38 miliar. Irwasum Polri Komjen Pol Putut Bayu Ekoseno, ketika menjabat Kapolda Metro Jaya, dalam LHKPN pada 1 Juni 2013 tercatat harta sebesar Rp7.138.064.067 dan US$83.421.

Sedangkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memiliki kekayaan sebesar Rp 4,5 miliar. Tetapi itu data pada 7 Desember 2001, ketika sebagai Direktur Tipidum Bareskrim dia melaporkan harta kekayannya ke KPK.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mempunyai harta sebesar Rp 5.046.058.907. Data itu berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 25 Oktober 2013 ketika dia menjabat Direktur Tipikor Bareskrim Polri.

Harta miliaran itu memang masih kalah jauh dibanding misalnya Gubernur Aceh yang baru saja ditangkap KPK, Irwandi Yusuf. Mantan combatant Gerakan Aceh Merdeka ini mempunyai kekayaan sebesar Rp14.832.095.440 berdasarkan LHKPN tahun 2015. Kekayaan polisi itu juga rata-rata masih di bawah Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR yang ditetapkan KPK jadi tersangka suap kasus PLTU Riau-1 itu. Hartanya tercatat Rp7.217.632.000 dan USD 20 ribu.

Daftar polisi tajir tadi tentu bisa diperpanjang berdasarkan LHKPN semua pejabat Polri. Sejauh yang terlihat, harta sebanyak itu adalah kekayaan yang sah, karena pada umumnya diakui diperoleh dari hasil sendiri atau sumber lain yang legal.

Data-data yang terhampar dalam LHKPN ini bisa dijadikan Kapolri sebagai masukan awal untuk memberantas korupsi. Misalnya, memperbandingkan jumlah harta yang disampaikan dengan penghasilan yang legal. Indikator utamanya adalah jumlah gaji dan akumulasi aneka tunjangan yang diterima.

Apalagi gaji polisi memang terbilang rendah. Kapolri pernah mengungkapkan gajinya kurang lebih sama dengan gaji terendah pegawai KPK. “Dibandingkan KPK jauh sekali memang. Rekan KPK yang terendah gajinya sama dengan gaji saya Kapolri,” kata Tito dalam jumpa pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Jakarta, 1 Desember tahun lalu.

Berdasarkan PP Nomor 82/ 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, ketua KPK punya gaji pokok Rp5,04 juta. Selain itu ada tunjangan jabatan Rp24,82 juta, tunjangan kehormatan Rp2,39 juta, tunjangan perumahan Rp37 juta, tunjangan transportasi Rp29,54 juta. Sehingga setiap bulan dia bisa membawa pulang Rp98,79 juta. Belum lagi ada tunjangan hari tua Rp8,6 juta/bulan, yang dibayarkan di akhir masa jabatannya. Jika lima tahun menjabat, total dia dapat sekitar Rp516 juta. Belum lagi asuransi kesehatan dan jiwa yang ditanggung negara.

Gaji Kapolri memang jauh di bawah itu. Tito dengan masa dinas 30 tahun (sejak lulus 1987) mendapat gaji pokok Rp5.473.500 sebulan. Seperti anggota Polri lainnya, Kapolri juga dapat uang lauk pauk (ULP) Rp45 ribu sehari, atau Rp1.350.000 sebulan. Dia juga mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 18 sebesar Rp25.600.000. Total kurang lebih sekitar Rp30-an juta.

Berbagai survei masih menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga yang dianggap paling korup. Untuk tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, memposisikan Polri di urutan teratas terkorup. Sementara survei Global Corruption Barometer (GCB) 2017 yang disusun Transparency International Indonesia (TII), menempatkan Polri di posisi keempat, setelah duduk di peringkat pertama di tahun 2013.
Meski Polri membantah, tetapi itulah anggapan publik, setidaknya publik yang disurvei sebanyak seribu orang dari seluruh Indonesia.

Semua benang kusut ini akan teratasi ketika Kapolri benar-benar membuktikan akan mengusut kekayaan pejabat Polri, dengan titik awal penelusuran modal minimarket AKBP M. Yusuf.

Beranikah Tito memulai?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here