PKB Bisa Jadi “Bola Liar” di Pilpres 2019

0
204

Nusantara.news, Jakarta – Keenam partai koalisi pemerintah telah menentukan sikap dalam memutuskan presidential threshold atau ambang batas presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu 2019. Akankah, koalisi itu akan permanen dalam gelaran pilpres nanti?

Soal posisi pada pilpres nanti, dua partai telah memberi sinyal. Yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKS langsung menyatakan siap menggandeng Gerindra untuk mengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo Soebianto.

Seandainya MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan 20 persen tetap konstitusional, maka pilihannya tentu koalisi dan PKS sudah siap koalisi dengan Gerindra, karena Gerindra sendiri tidak akan cukup suaranya.

Untuk diketahui, dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, PKS memperoleh 40 kursi dengan suara sebesar 8.480.204 (6,79 persen), Partai Gerindra 73 kursi dengan suara14.760.371 (11,81%), )

Sementara perolehan total jumlah kursi seluruh parpol di DPR sebanyak 560 kursi. Jadi, dua partai politik bisa mengajukan capres/cawapres bila jumlah kursi partai yang bergabung mencapai 20 persen dari 560 atau 112 kursi.

Dari segi suara koalisi PKS dan Gerindra tidak mencukupi menusung satu pasang calon, karena jumlah suaranya 6,79 + 11,61 = 18,6 persen, sedangkan suara yang dibutuhkan untuk mengajukan calon minimal 25 persen suara.

Tapi jika berdasarkan jumlah kursi 40 + 73 kursi = 113 kursi. Jumlah ini mencukup bagi , PKS dan Gerindra mengajukan satu pasang capres/cawapres pada Pilpres 2019 nanti.

Bagaimana dengan Demokrat? PAN memiliki 46 kursi dengan 9.481.621 suara (7,59 persen), Demokrat 61 kursi atau 12.728.913 suara (10,19 persen).

Koalisi Demokrat – PAN belum memenuhi syarat, karena suaranya 10,19 + 7,59 = 17,78 persen. Begitupun jika berdasarkan perolehan kursi, yakni 46 kursi – 61 kursi – 107 kursi, masih kurang 5 kursi untuk memenuhi syarat.

Dengan begitu, maka koalisi PAN dan Demokrat masih membutuhkan tambahan suara atau kursi dari partai lain bila ingin mengajukan capres/cawapres.

PKB 

Salah satu peluang demokrat adalah menggaet PKB. Meski PKB masuk dalam gerbong pemerintah dalam menyikapi presidential threshold, namun PKB belum tentu bergabung dalam koalisi mendukung Jokowi.

Ketua DPP PKB Lukman Edy memberi sinyal kemungkinan PKB akan pindah gerbong saat pilpres nanti.

“Kan semua tahu bahwa kontrak PKB dengan pemerintah hanya sampai 2019. Jadi, PKB akan dukung penuh pemerintah sampai sesuai kontraknya. Soal nanti ya nanti sajalah dibahas,” tandas Lukman.

Lukman mengklaim PKB punya posisi tawar tinggi dalam pilpres, karena PKB sendiri mengantongi suara signifikan. Lantaran itu, PKB membuka peluang kepada partai lain untuk berkoalisi.

Dalam politik, sikap PKB itu sah-sah saja. Apalagi, bila ada peluang yang lebih menjanjikan maka tentu pilihannya meninggalkan koalisi pemerintah.

Bila PKB serius ingin meninggalkan koalisi pemerintah, maka tentu konstelasi bisa berubah.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, PKB berkoalisi dengan PKS dan Gerindra untuk mengusung capres.

Kedua, PKB gabung dengan Demokrat dan PAN. Kalau PKB bergabung maka kursi Demokrat dan PAN ditambah kursi PKB sudah mencukupi mengusung satu pasangan capres.

Menengok ke belakang, PKB memang sudah punya pengalaman berkoalisi dengan Demokrat dan PAN saat rezim Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

Kemungkinan lain, PKB akan tetap di koalisi pemerintah. Sekali lagi semuanya tergantung dari keuntungan apa yang diperoleh.

Dalam perjalanan PKB, perkara gonta-ganti gerbong bukan hal baru. Paling tidak, itu terjadi pada gelaran Pilkada DKI 2017 ini. Di putaran pertama, PKB, PPP versi Romi bersama Demokrat dan PAN mendukung Agus – Sylvi. Sikap PKB itu dimaklumi karena PKB memang berbasis Islam. Saat itu, sentimen keagamaan begitu kuat setelah Ahok dianggap telah menista Islam lewat pernyataannya di Pulau Seribu, Jakarta yang menyentil Surat Al-Maidah 51.

Namun, di putaran kedua, PKB bersama PPP versi Romi justru balik mendukung Ahok-Djarot. Logikanya, PKB seharusnya mendukung pasangan Anies-Sandi.

Jadi, bila saat Pilpres nanti PKB menjadi ‘bola liar’, maka itu bisa dimaklumi. Apalagi, bila ada hasrat politik yang menggebu dari para elitnya.

Dalam politik memang tak ada kawan dan lawan abadi, tapi kepentingan yang abadi. Namun, jangan karena kepentingan elit sampai mengabaikan ideologi partai apalagi menafikkan aspirasi para simptisan dan pendukung partai politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here