PKB Sampaikan 14 Catatan Kritis Kepada Bupati Jember

0
58

Nusantara.news, Jember – Kepemimpinan Faida dan Muqit Arif di Kabupaten Jember satu tahun. Bagaimana realisasi 22 program bupati dan wabub yang dicantumkan dalam visi kepemimpinanya.

DPC PKB Jember mengeluarkan catatan evaluatif . Menurut Ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum,  refleksi dan evaluasi yang dikeluarkannya tidak dalam rangka hanya mencari kesalahan dan ingin menyudutkan kepala daerah. refleksi dan evaluasi ini lebih sebagai bentuk tanggung jawab PKB selaku partai politik, karena punya delapan anggota fraksi di DPRD Jember.

“PKB saat ini mengambil posisi sebagai fraksi penyeimbang untuk memberikan sumbang saran yang seimbang,” ungkap Ulum di Jember, Jum’at (17/2/2017).

Dikatakan, adalah salah jika ada yang mengatakan DPRD menghambat kinerja pemerintah. Setiap permasalahan yang dipersoalkan DPRD sudah sesuai aturan. “Contoh terkait  pemberhentian Sekretaris DPRD Jember. Ini jelas diatur undang-undang, harus ada komunikasi dengan teman-teman DPRD,” ungkap Ulum.

Terkait 22 program, Miftahul Ulum mengatakan belum ada suatu yang signifikan terkait kinerja bupati dan wakil bupati selama setahun memimpin jember.  “Saya belum melihat setahun perjalanan kepemimpinan bupati ini ada hal-hal yang bisa dirasakan masyarakat. Yang kita lihat adalah kegaduhan. Kepala daerah masih sibuk mencari popularitas. Sebenarnya itu tidak perlu lagi karena sudah popular.  Yang perlu adalah merealisasi program-program, khususnya janji-janji bupati yang diterjemahkan dalam RPJMD dan diaktualisasikan dalam APBD. Itu yang kita harapkan terlihat,” ungkap Ulum.

Terdapat 14 catatan terkait berlangsunganya pemerintahan Jember selama satu tahun terakhir, yaitu:

1. Keterlambatan Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
2. Keterlambatan Perubahan APBD 2016.
3. Keterlambatan APBD 2017.
4. Copy Paste dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah.
5. Pelantikan Tanpa Menanti Pengesahan Perda OPD
6. Tidak Terealisasinya Insentif Guru Ngaji dan Bantuan untuk Pondok Pesantren.
7. Program Pendidikan Gratis yang Tak Terkonsep.
8. Tidak Tegas Menolak Tambang Emas dan Pasir Besi Secara Tertulis.
9. Rendahnya Serapan APBD 2016.
10. Pemberhentian Sekretaris DPRD adalah Bentuk Pembangkangan terhadap UU
11. Pengangkatan Camat Tanpa Mematuhi Syarat UU.
12. Pelaksanaan Perda OPD.
13. Tebang Pilih Penyaluran Dana Hibah.
14. Pengisian Jabatan PDP dan PDAM yang Memakan Waktu Lama. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here